Guru Honorer

Handoyo menyatakan bahwa kondisi yang dihadapi oleh para guru honorer sangat memprihatinkan dan perlu perhatian lebih dari pihak terkait.

Pemerintah daerah menyatakan akan berupaya menjaga keberlangsungan para guru honorer.

Larangan pengangkatan guru honorer di sekolah negeri sudah ada sejak lama melalui Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025

Saat ini Kemendikdasmen telah melakukan sosialisasi dan klarifikasi melalui berbagai media.

Bantuan ini menjadi wujud kepedulian terhadap sosok pendidik yang tidak hanya mengajar dengan ilmu, tetapi juga dengan hati.

Masih banyak sekolah masih bergantung pada guru honorer untuk menutup kekurangan tenaga pengajar akibat banyak guru yang pensiun.

Pemerintah diingatkan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan guru honorer.

Seharusnya sudah tidak ada guru honorer sejak tahun 2024.

Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Jabar, Purwanto, memastikan bahwa sebagian besar pembayaran sudah dilakukan, khususnya untuk tenaga pengajar.

Akademisi UMI dan Unhas menyoroti pentingnya arah kebijakan pendidikan yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM, menegaskan bahwa kemajuan bangsa sangat bergantung pada sistem pendidikan yang kuat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil langkah strategis mengoptimalkan Bantuan Operasional Sekolah Provinsi (BOSP) demi menjamin keberlanjutan guru non-ASN di tengah pembatasan aturan pusat, sekaligus mengatasi kekurangan tenaga pendidik.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan keberlanjutan pemberian Insentif Guru Non-ASN Kaltim sebesar Rp500 ribu per bulan, menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan pendidik.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan Program Revitalisasi Sekolah dan digitalisasi akan terus berlanjut pada tahun 2026. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran secara merata di seluruh Indonesia, serta menduku

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memastikan Program Revitalisasi Sekolah 2026 dan digitalisasi pendidikan akan terus berlanjut dengan anggaran fantastis, siap meningkatkan mutu pembelajaran di seluruh Indonesia.

Komisi VIII DPR RI mengusulkan pemberian Insentif Guru Madrasah swasta sebanyak 638 ribu orang yang terganjal menjadi ASN, demi meningkatkan kesejahteraan mereka.

Seskab Teddy Indra Wijaya mengungkap 16 ribu Renovasi Sekolah tuntas pada 2025 dengan anggaran Rp17 triliun. Ini wujud komitmen pemerintah tingkatkan kualitas pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Bandung mengambil langkah progresif dengan menyiapkan THR PPPK paruh waktu bagi guru, sembari menanti regulasi resmi dari MenPAN-RB untuk kepastian status mereka.

Padahal, kata dia, guru honorer merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk masalah pemberian insentif.

Penghentian perkara yang ditandai dengan terbitnya SP3 itu disertai alasan bahwa tindakan tersangka adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam kasus ini, dia disebut merugikan negara hingga Rp118 juta lantaran menerima gaji dari dua sumber yang dibiayai negara.