Kemenpan Rb

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Komisi II DPR RI dan menjadi forum sinkronisasi kebijakan tiga kementerian.

Kemenpan RB telah mengeluarkan SE Nomor 3 Tahun 2026 mengatur pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai ASN untuk melaksanakan WFH pada hari Jumat.

Pemerintah Kabupaten Banyumas menyatakan kesiapan penuh untuk memfasilitasi pembangunan Kantor Imigrasi Purwokerto, langkah strategis demi mendekatkan serta mengoptimalkan pelayanan keimigrasian bagi masyarakat luas.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mewajibkan ASN WFA Sulsel mulai 25 hingga 27 Maret 2026 pasca libur Lebaran, memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Pemerintah Kota Medan mengeluarkan larangan tegas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menggunakan mobil dinas saat mudik Lebaran 2026, guna mencegah penyalahgunaan aset negara.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan capaian gemilang dalam Pelaporan SPT ASN Coretax, dengan 99 persen ASN Kementerian Keuangan telah menuntaskan kewajiban pajak lebih awal. Bagaimana dengan kementerian lain?

Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, berkomitmen penuh memperjuangkan aspirasi guru madrasah swasta agar diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Langkah ini menunjukkan dukungan nyata DPR terhadap kesejahteraan guru madrasah.

Kabupaten Kutai Kartanegara membutuhkan 364 tenaga kesehatan untuk mengoperasikan RSUD Aji Muhammad Idris di Muara Badak. Pemkab Kukar telah berkoordinasi dengan Kemenpan RB untuk mengatasi Kebutuhan Nakes Kukar yang krusial ini, demi pelayanan kesehatan.

KPP Pratama Kupang membuka layanan khusus akhir pekan untuk memfasilitasi Pelaporan SPT Tahunan. Ini upaya percepatan dan antisipasi gangguan sistem jelang batas akhir.

Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem (FTAB) Universitas Brawijaya (UB) kembali berhasil mempertahankan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) selama lima tahun berturut-turut, menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola bersih d

DPRD Gorontalo Utara terus memperjuangkan nasib 750 PPPK paruh waktu yang berstatus TMS, mendesak pemerintah daerah bertindak cepat ke KemenPAN-RB demi kejelasan status mereka.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Madiun berupaya keras meraih predikat Zona Integritas, menjanjikan layanan publik yang bersih dan bebas korupsi. Bagaimana strategi mereka?

Pemkab Mimika mendapat kuota CPNS Mimika khusus 217 formasi di 2025 dengan 80% prioritas untuk putra-putri Amungme-Kamoro. Simak upaya Pemkab mengatasi kendala ujian CAT!

Pemerintah Kabupaten Tapin bergerak cepat melakukan pembenahan SAKIP pasca evaluasi KemenPAN-RB, bertekad meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik demi masyarakat.

Pemkot Palangka Raya meraih predikat baik dalam Evaluasi AKIP Palangka Raya 2024 dari KemenPAN-RB. Namun, di balik capaian positif ini, masih ada pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi.

Pemerintah Kabupaten Garut mengajukan 6.616 tenaga honorer untuk menjadi PPPK Paruh Waktu ke Kemenpan-RB. Bagaimana nasib ribuan honorer ini selanjutnya?

PPPK Paruh Waktu hanya akan diterapkan untuk non-ASN yang terdaftar dalam database BKN dan tetap disesuaikan dengan kebutuhan serta anggaran dari instansi.

Langkah ini dalam rangka mendukung layanan administrasi pemerintahan di bidang aparatur negara yang terintegrasi dengan layanan dasar kepegawaian.

Rini mengaku, hingga saat ini masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo terkait seleksi CPNS di tahun ini.

Ditemukan enam orang pegawai ASN yang sudah lebih dari 2 tahun tidak masuk kerja, bahkan satu di antaranya sudah 10 tahun.