Pemkot Jayapura Prioritaskan Penyelesaian Honorer K2 Asli Port Numbay

Pemerintah Kota Jayapura fokus pada Penyelesaian Honorer K2 asli Port Numbay, memastikan proses verifikasi berjalan lancar di Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk kepastian status mereka.

Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua, saat ini memprioritaskan penyelesaian proses pengangkatan tenaga kerja honorer kategori dua (K2) yang merupakan anak-anak asli “Port Numbay”, julukan Kota Jayapura. Langkah ini diambil guna memberikan kepastian status kepegawaian bagi para honorer yang telah lama mengabdi. Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menuntaskan persoalan ini.

Berdasarkan data terbaru, tercatat sebanyak 334 tenaga honorer asli Port Numbay yang masuk dalam kategori K2. Setelah melalui tahap verifikasi awal, sebanyak 20 orang dinyatakan telah lolos dan memenuhi syarat pengangkatan. Proses ini menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam upaya Pemkot Jayapura untuk menyelesaikan masalah honorer K2.

Wali Kota Rollo menjelaskan bahwa sisa 314 orang tenaga honorer yang belum lolos verifikasi, datanya kini telah berada di Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan sedang dalam proses lanjutan. Pihak Pemkot Jayapura berharap BKN dapat mempercepat proses ini agar para honorer segera mendapatkan kepastian status. Penyelesaian ini menjadi perhatian utama pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakatnya.

Proses Verifikasi Data Honorer K2 di Jayapura

Proses verifikasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) meliputi beberapa aspek administrasi penting. Kesesuaian nama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan ijazah menjadi salah satu fokus utama dalam pemeriksaan dokumen. Selain itu, BKN juga memeriksa dokumen lainnya untuk memastikan validitas dan keabsahan data para tenaga honorer K2.

Verifikasi yang ketat ini bertujuan untuk menghindari adanya data ganda atau ketidaksesuaian informasi. Wali Kota Rollo mengungkapkan bahwa sebelumnya, dalam proses verifikasi, ditemukan adanya sejumlah data ganda. Hal ini terjadi karena beberapa tenaga honorer yang telah mendaftar di Pemerintah Kota Jayapura kemudian kembali mendaftar melalui kementerian lain karena waktu tunggu yang terlalu lama, sehingga menyebabkan pendobelan data.

Pemerintah Kota Jayapura sangat berhati-hati dalam setiap tahapan verifikasi. Mereka ingin memastikan bahwa setiap tenaga honorer yang diangkat benar-benar memenuhi kriteria dan persyaratan yang berlaku. Oleh karena itu, koordinasi intensif dengan BKN terus dilakukan untuk menjamin kelancaran dan akurasi proses verifikasi data ini.

Koordinasi Intensif dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Wali Kota Jayapura telah melakukan pertemuan langsung dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia dan Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura. Pertemuan tersebut membahas secara mendalam persoalan tenaga honorer K2 di Jayapura. Diskusi ini menjadi langkah strategis untuk mencari solusi terbaik bagi para honorer.

Dalam pertemuan tersebut, BKN pada prinsipnya meminta agar proses pengangkatan tetap mengikuti aturan yang berlaku. Salah satu persyaratan penting yang ditekankan adalah minimal ijazah SMA. Hal ini menunjukkan komitmen BKN dalam menjaga standar kualifikasi bagi aparatur sipil negara.

Pihak Pemkot Jayapura sangat berharap Kantor Regional IX BKN Jayapura dapat membantu mempercepat proses verifikasi data 314 tenaga honorer asli Port Numbay. Percepatan ini krusial agar para honorer dapat segera memperoleh kepastian status kepegawaian mereka. Dukungan dari BKN sangat dibutuhkan untuk menuntaskan permasalahan yang telah berlarut-larut ini.

Pemerintah daerah terus berupaya maksimal dalam setiap tahapan proses. Mereka berkomitmen untuk memastikan bahwa hak-hak para tenaga honorer terpenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyelesaian ini diharapkan membawa dampak positif bagi kesejahteraan honorer dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Jayapura.

Sumber: AntaraNews