LIVE

Menteri PAN-RB: PKWT Berpeluang Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu

Proses transisi dari PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh waktu akan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja pegawai.

pppk
Menteri PAN-RB: PKWT Berpeluang Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu
Menteri PAN-RB: PKWT Berpeluang Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu (merdeka.com)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini menegaskan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu atau PKWT berpeluang diangkat menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap.

Menurut Rini, pemerintah telah menetapkan skema PPPK Paruh Waktu bagi 1.252.252 tenaga kerja. Dalam skema tersebut, para pegawai tetap memperoleh Nomor Induk Pegawai (NIP) PPPK serta kontrak kerja minimal satu tahun.

"Jadi PPPK Paruh Waktu itu memang bisa menjadi PPPK apabila memang disesuaikan dengan kinerja dan ketersedian anggaran," kata Rini dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (8/6).

Ia menjelaskan, proses transisi dari PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh waktu akan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja pegawai dan kemampuan anggaran masing-masing instansi.

Dengan demikian, pengangkatan tidak dilakukan secara otomatis, melainkan melalui mekanisme yang mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi keuangan instansi.

Meski membuka peluang transisi tersebut, pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama bagi pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan fiskal atau porsi belanja pegawai yang sudah tinggi. Karena itu, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan khusus untuk membantu daerah dalam pelaksanaan penataan tenaga non-ASN.

Selesaikan Penataan Tenaga non-ASN

Rini menegaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menyelesaikan penataan tenaga non-ASN sekaligus memberikan kepastian status bagi pegawai yang selama ini bekerja di instansi pemerintah. 

"Namun demikian, ternyata sebagai mana disampaikan Pak Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian) kebijakan ini kita juga menghadapi kendala, karena ada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, karena memang ada kewajiban maksimal 30% dari APBD," ucapnya.

Reporter: Immanuel Christian 

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
L
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Wamendagri Ribka Perkuat Perlindungan Anak di Ruang Digital

{{caption}}
Harga Telur dan Ayam Turun Dapat Diserap untuk Program MBG

{{caption}}
Air Mata Nanik S Deyang Usai Dilantik jadi Kepala BGN

{{caption}}
Dana Transfer Kaltim Turun Drastis, Rudy Mas'ud Mengeluh ke DPR

{{caption}}
KPK OTT di Muara Enim, Bupati Edison Ditangkap

{{caption}}
Prabowo Terima Surat Kepercayaan 8 Duta Besar Negara Sahabat

Topik Terkait
{{caption}}
Aturan Gaji bagi Non ASN Jadi PPPK yang Pengangkatannya Ditunda hingga 2026

Pemerintah mengatur gaji dan tunjangan bagi non-ASN yang diangkat sebagai PPPK pada Maret 2026, termasuk masa transisi dan larangan pengangkatan baru.

Berita Paham
{{caption}}
PPPK Paruh Waktu Ternyata Bisa Diangkat Menjadi PPPK, Begini Bunyi Aturan dan Mekanismenya

Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025.

PPPK
{{caption}}
Tenaga Honorer Tak Lolos Tes CPNS 2024 Bakal Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu

Kendati diangkat menjadi PPPK paruh waktu, tenaga honorer tersebut nantinya berpeluang bisa diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

CPNS
{{caption}}
Hore, Kini PPPK Bisa Dapat Kenaikan Gaji Berkala dan Gaji Istimewa, Ini Syaratnya

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa Bagi PPPK.

PPPK
{{caption}}
Mendagri Tito Beberkan Strategi Penanganan PPPK dan Honorer, Setop Opsi Pemberhentian

Mendagri juga memaparkan sejumlah strategi guna menyesuaikan postur belanja pegawai maksimal 30 persen.

berita update
{{caption}}
Solusi Penataan PPPK di Daerah, Mendagri Minta Pemda Tidak Rekrut Tenaga Honorer Baru

Mendagri menjelaskan, salah satu isu yang banyak menjadi perhatian daerah berkaitan dengan ketentuan belanja pegawai.

berita update
{{caption}}
Gubernur Helmi Hasan Dorong Pembayaran Gaji ke-13 ASN dan PPPK di Bengkulu Segera Cair

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mendesak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk segera mencairkan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Bengkulu, paling lambat Senin mend

anggaran rp60 miliar
{{caption}}
Kepala BKN: Sejak 2024 Pemerintah Melarang Mengangkat Guru Honorer

Seharusnya sudah tidak ada guru honorer sejak tahun 2024.

berita kontributor
{{caption}}
Moratorium ASN Ponorogo hingga 2027, Pemkab Tekan Belanja Pegawai Daerah

Pemerintah Kabupaten Ponorogo resmi memberlakukan moratorium rekrutmen ASN hingga tahun 2027. Kebijakan Moratorium ASN Ponorogo ini diambil untuk menekan belanja pegawai daerah yang dinilai terlalu tinggi dan menghindari pemotongan dana transfer pusat.

anggaran daerah
{{caption}}
Wakil Ketua DPR Sari Yuliati Dorong Pendidikan Inklusif NTB, Tekankan Kolaborasi Semua Pihak

Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pendidikan inklusif dan berkelanjutan di NTB, menekankan pentingnya peran serta seluruh elemen masyarakat dalam memajukan pendidikan di Nusa Tenggara Barat.

beasiswa
{{caption}}
PKWT dan Nasib Pekerja Kontrak: Fleksibilitas atau Kepastian di Era Perdagangan Bebas?

Perubahan regulasi terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan tenaga alih daya di Indonesia dipicu perjanjian dagang dengan Amerika Serikat, menyoroti kebutuhan kepastian kerja versus fleksibilitas pasar. Apa dampaknya bagi pekerja dan dunia usaha

amerika serikat
{{caption}}
Airlangga: PKWT dan Outsourcing Akan Diatur Ulang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan outsourcing akan diatur ulang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan baru, menyusul desakan Amerika Serikat dan putusan Mahkamah Konstitusi.

agreement on reciprocal trade