Mendagri Soroti Banyak Honorer Timses Kepala Daerah: Datang Jam 8 Pulang Jam 10

Mendagri juga memaparkan sejumlah strategi guna menyesuaikan postur belanja pegawai maksimal 30 persen.

DPRD Sumedang secara tegas meminta Pemkab untuk menghentikan seluruh bentuk Larangan Rekrutmen Honorer dan non-ASN demi manajemen pemerintahan yang profesional dan tertib.

Jika ada kepala daerah terpilih tetap ngotot mengangkat pegawai honorer, maka akan ada sanksi tegas menanti.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengungkapkan kurang lebih 4 ribu guru honorer terkena cleansing atau pemutusan kontrak.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri sudah melarang pengangkatan tenaga honorer baru.

Pemerintah melarang adanya rekrutmen tenaga honorer mulai tahun depan.

Untuk menghemat anggaran, pemerintah bisa saja menempuh cara yang keras dengan tidak menganggap keberadaan tenaga honorer bagi yang diangkat kepala daerah.

Mendagri mengatakan kebanyakan tenaga honorer dari keluarga Keluarga Kepala Daerah tak memiliki keahlian khusus.

Rencana penghapusan tenaga honorer diundur hingga Desember 2024.

KemenPAN-RB meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah agar tetap mengalokasikan anggaran untuk honorer.

Dalam aturan tersebut, tidak ada disebutkan bahwa tenaga honorer ini akan diangkat menjadi PPPK atau ASN.

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman meninjau langsung Program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Bantul, DIY, sekaligus meresmikan pelaksanaannya dan menargetkan daerah perbatasan.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran sekaligus melihat langsung dampak program dalam meningkatkan kualitas hunian.

Mendagri menegaskan bahwa Jawa dan Bali memiliki posisi yang sangat strategis bagi Indonesia karena menjadi pusat berbagai aktivitas.

Pada aspek operasional, Mendagri juga mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan analisis investasi yang selaras dengan rencana bisnis.

Dalam amanatnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Pancasila merupakan fondasi utama yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bersama Menteri Dalam Negeri meninjau langsung Sekolah Rakyat Kendari, memastikan program strategis nasional ini berjalan optimal dan mendapatkan dukungan penuh.

Mendagri menjelaskan, salah satu isu yang banyak menjadi perhatian daerah berkaitan dengan ketentuan belanja pegawai.

Penilaian dilakukan menggunakan data kuantitatif yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mendagri menyampaikan apresiasi atas dedikasi para penerima penghargaan di bidang kelautan dan perikanan.

Menurutnya, kalangan intelektual memiliki tanggung jawab besar untuk melahirkan gagasan dan solusi guna mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki bangsa.

Upaya ini penting untuk menjaga stabilitas politik, kemanan, dan sosial yang merupakan fondasi bagi pembangunan untuk meningkatkan perekonomian.

Selain menyelenggarakan pendidikan formal, Mendagri mengatakan, IPDN juga terus dikembangkan sebagai pusat pelatihan dan pengembangan kapasitas ASN.