Alih Fungsi Lahan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serius optimalkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk lindungi lahan pertanian, mencegah alih fungsi, dan menjamin ketahanan pangan masa depan.

Satgas PRR mempercepat rehabilitasi sawah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Langkah ini krusial untuk menjamin pasokan beras, pemulihan petani, dan menjaga ketahanan pangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menetapkan perluasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menjadi 7.275 hektare. Langkah ini krusial untuk menjaga ketahanan pangan dan mencegah alih fungsi lahan di Pasaman Barat.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengambil langkah strategis dengan merevisi Perda LP2B demi mencegah alih fungsi lahan sawah dan menjaga ketahanan pangan daerah. Apa saja poin penting revisi ini?

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyerukan penghentian total alih fungsi lahan sawah menjadi permukiman sebagai solusi permanen mengatasi Banjir Bandung yang kerap melanda.

DPRD Bali, melalui Pansus TRAP, bersinergi dengan Kodam IX/Udayana dan Polda Bali untuk memperketat pengawasan tata ruang dan aset di Pulau Dewata, guna menjaga keseimbangan lingkungan dan menertibkan aset terlantar.

Pemerintah Kabupaten Gowa menegaskan komitmennya dalam menjaga keseimbangan pembangunan dan pertanian, khususnya perlindungan lahan sawah demi ketahanan pangan dan pertumbuhan berkelanjutan di wilayahnya.

Pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan 28.100 hektare Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B Lebak) yang tidak boleh dialihfungsikan demi menjaga ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani, didukung Perpres 4/2026.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Pengendalian HGU BPN, HGB, dan alih fungsi lahan kepada Kementerian ATR/BPN, guna mendukung ketahanan pangan nasional dan Satu Data Indonesia.

Mahasiswa Universitas Udayana bersama akademisi menggelar diskusi hangat menyoroti setahun kepemimpinan Gubernur Wayan Koster, membahas tantangan dan arah Pembangunan Bali ke depan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara aktif mendukung kebijakan **pembebasan PBB petani** yang mempertahankan lahan sawah. Langkah ini strategis untuk mencapai target swasembada pangan 2026 di tengah ancaman alih fungsi lahan yang masif.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalokasikan Anggaran BTT NTB Bencana sebesar Rp16 miliar untuk penanganan dampak banjir dan angin puting beliung di lima kabupaten/kota. Dana ini akan diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak dan perbaikan i

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan larangan keras terhadap **alih fungsi lahan** pertanian menjadi permukiman, mengancam tindakan tegas demi mencapai target ketahanan pangan 2026.

Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten, menetapkan 28.100 hektare kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk menjamin ketersediaan pangan dan mendukung swasembada nasional. Bagaimana strategi perlindungan kawasan LP2B ini dari alih fungsi lahan

Menteri Pertanian menyoroti peran vital Menteri ATR/BPN dalam melindungi 7 juta hektare lahan pertanian demi Ketahanan Pangan Nasional dan swasembada berkelanjutan.

Pemerintah Kota Cirebon serius melindungi lahan pertanian Cirebon yang kian menyusut hingga hanya tersisa 93 hektare, menghadapi masifnya alih fungsi lahan dan menjaga ketahanan pangan.

Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon mengoptimalkan berbagai program strategis untuk menjaga **perlindungan sawah produktif** dan ketahanan pangan di tengah ancaman alih fungsi lahan yang terus meningkat.

Di Bandungan, Kabupaten Semarang, kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai tata ruang hijau sudah masif berubah menjadi tempat wisata.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi padi Madiun 2025 turun signifikan. Penurunan ini dipicu alih fungsi lahan, meski Pemkot terus berupaya menjaga ketahanan pangan.

Anggota DPRD Jawa Barat mengingatkan pemerintah daerah untuk serius menjaga lahan resapan air dan kawasan konservasi, guna mencegah bencana alam serta mencapai target lahan hijau di Jabar.