Alih Fungsi Lahan

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengambil langkah strategis dengan merevisi Perda LP2B demi mencegah alih fungsi lahan sawah dan menjaga ketahanan pangan daerah. Apa saja poin penting revisi ini?

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyerukan penghentian total alih fungsi lahan sawah menjadi permukiman sebagai solusi permanen mengatasi Banjir Bandung yang kerap melanda.

DPRD Bali, melalui Pansus TRAP, bersinergi dengan Kodam IX/Udayana dan Polda Bali untuk memperketat pengawasan tata ruang dan aset di Pulau Dewata, guna menjaga keseimbangan lingkungan dan menertibkan aset terlantar.

Pemerintah Kabupaten Gowa menegaskan komitmennya dalam menjaga keseimbangan pembangunan dan pertanian, khususnya perlindungan lahan sawah demi ketahanan pangan dan pertumbuhan berkelanjutan di wilayahnya.

Pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan 28.100 hektare Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B Lebak) yang tidak boleh dialihfungsikan demi menjaga ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani, didukung Perpres 4/2026.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Pengendalian HGU BPN, HGB, dan alih fungsi lahan kepada Kementerian ATR/BPN, guna mendukung ketahanan pangan nasional dan Satu Data Indonesia.

Mahasiswa Universitas Udayana bersama akademisi menggelar diskusi hangat menyoroti setahun kepemimpinan Gubernur Wayan Koster, membahas tantangan dan arah Pembangunan Bali ke depan.

Pemerintah Kabupaten Lebak berkomitmen kuat dalam Perlindungan LP2B seluas 28.100 hektare, memastikan areal persawahan tidak beralih fungsi demi kedaulatan pangan nasional.

Pemerintah Kabupaten Mukomuko terus berupaya mencegah Alih Fungsi Lahan Sawah Mukomuko menjadi kebun sawit melalui pembinaan petani dan perbaikan irigasi demi ketahanan pangan.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK menyoroti belum optimalnya Ketahanan Pangan Bali. Pemprov Bali menjadikan temuan ini sebagai evaluasi serius untuk mewujudkan kedaulatan pangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten, menetapkan 28.100 hektare kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk menjamin ketersediaan pangan dan mendukung swasembada nasional. Bagaimana strategi perlindungan kawasan LP2B ini dari alih fungsi lahan

Menteri Pertanian menyoroti peran vital Menteri ATR/BPN dalam melindungi 7 juta hektare lahan pertanian demi Ketahanan Pangan Nasional dan swasembada berkelanjutan.

Pemerintah Kota Cirebon serius melindungi lahan pertanian Cirebon yang kian menyusut hingga hanya tersisa 93 hektare, menghadapi masifnya alih fungsi lahan dan menjaga ketahanan pangan.

Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon mengoptimalkan berbagai program strategis untuk menjaga **perlindungan sawah produktif** dan ketahanan pangan di tengah ancaman alih fungsi lahan yang terus meningkat.

Di Bandungan, Kabupaten Semarang, kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai tata ruang hijau sudah masif berubah menjadi tempat wisata.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi padi Madiun 2025 turun signifikan. Penurunan ini dipicu alih fungsi lahan, meski Pemkot terus berupaya menjaga ketahanan pangan.

Anggota DPRD Jawa Barat mengingatkan pemerintah daerah untuk serius menjaga lahan resapan air dan kawasan konservasi, guna mencegah bencana alam serta mencapai target lahan hijau di Jabar.

Sebanyak 100 kabupaten/kota yang dinyatakan bebas dari moratorium alih fungsi lahan tersebut karena sudah mencapai target 87 persen dari total lahan baku sawah.

PDI Perjuangan mendesak pemerintah untuk menetapkan banjir Sumatera sebagai bencana nasional, menyoroti dampak parah dan pentingnya mitigasi bersama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid meminta pengembang perumahan tidak lagi menggunakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) demi ketahanan pangan nasional. Kebijakan ini penting untuk masa depan.