Danantara Dukung Penguatan Integritas dan Penegakan Aturan di Pasar Modal

Pandu Sjahrir menjelaskan sahamnya di Supra Sekuritas sebagai investasi pribadi yang bersifat minoritas-pasif. Danantara menegaskan komitmen tata kelola.

Arthur Gideon
Oleh Arthur Gideon- Reporter
Danantara Dukung Penguatan Integritas dan Penegakan Aturan di Pasar Modal
Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Patria Sjahrir di Wisma Danantara, Kamis (22/10/2026). (Liputan6.com/Tian)

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir menjelaskan kepemilikan sahamnya di Supra Sekuritas sebagai bagian dari investasi pribadi yang telah dilakukan sejak lama. Di tengah perhatian atas penegakan aturan pasar modal, Danantara menegaskan komitmen terhadap tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas, termasuk pengelolaan potensi konflik kepentingan di lingkungan pimpinan.

Ia menyebut sebagian besar investasinya di sejumlah perusahaan bersifat minoritas dan pasif, tanpa keterlibatan dalam kegiatan operasional harian maupun pengambilan keputusan.

"Saya telah berinvestasi di sejumlah perusahaan semenjak puluhan tahun lalu, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dari jumlah tersebut, kebanyakan saya hanya menjadi pemegang saham minoritas dan pasif. Tak terlibat di operasional harian dan pengambilan keputusan," ujar Pandu, Kamis (29/10/2026).

Pandu juga menekankan pentingnya membedakan status kepemilikan saham dengan tanggung jawab atas tindakan perusahaan.

"Status kepemilikan saham saya harus dibedakan dengan tanggung jawab atas tindakan perusahaan. Temuan dan sanksi yang diumumkan oleh OJK berkaitan dengan kegiatan perusahaan, dan sudah selayaknya ditangani oleh perusahaan melalui proses regulasi yang berlaku."

Penjelasan tersebut disampaikan seiring penegasan Danantara mengenai penerapan prinsip tata kelola dan kepatuhan bagi seluruh pimpinan.

Komitmen Danantara dan Pandu Sjahrir soal Tata Kelola

CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menegaskan, institusi yang dipimpinnya memiliki kerangka tata kelola yang mengatur perilaku seluruh pimpinan, termasuk terkait investasi pribadi dan potensi konflik kepentingan.

"Danantara Indonesia berkomitmen menjalankan standar tertinggi dalam tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas. Seluruh jajaran pimpinan kami tunduk pada kode etik dan kebijakan konflik kepentingan, termasuk kewajiban pengungkapan investasi pribadi, dan kami menjalankan kewajiban tersebut dengan sungguh-sungguh," kata Rosan

Menurutnya, penerapan kode etik dan kewajiban pengungkapan investasi pribadi menjadi bagian penting untuk menjaga akuntabilitas serta kepercayaan publik terhadap pengelolaan investasi Danantara.

Pandu turut menyatakan dukungannya terhadap transparansi, tata kelola, dan kepercayaan investor di pasar modal Indonesia. Ia menegaskan perlunya penegakan aturan bagi semua pihak yang terbukti terlibat dalam praktik yang tidak benar.

"Komitmen saya tetap sama, dukung terus transparansi, tata kelola, dan kepercayaan investor di pasar modal. Saya dukung OJK dan otoritas terkait menjatuhkan sanksi ke semua yang terlibat dalam praktik-praktik tidak benar di pasar modal kita, tanpa terkecuali," ujar Pandu.

Dukungan untuk OJK

Rosan juga menegaskan dukungan Danantara terhadap kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memperkuat integritas pasar modal nasional.

Rosan menegaskan, "Kami sepenuhnya menghormati kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mendukung upayanya dalam memperkuat integritas pasar modal Indonesia."

Dukungan tersebut sejalan dengan komitmen Danantara dalam menerapkan tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas pada mandat institusi.

Pengelolaan potensi konflik kepentingan menjadi aspek penting dalam tata kelola investasi, terutama ketika pejabat atau pimpinan institusi memiliki investasi pribadi. Pengungkapan kepemilikan dan penerapan kode etik diperlukan agar potensi konflik dapat diidentifikasi serta dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.

Danantara menyatakan akan terus memastikan prinsip tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan konflik kepentingan diterapkan secara konsisten untuk mendukung pelaksanaan mandat institusi dan menjaga kepercayaan publik.

Rekomendasi