Nasib Bandung Zoo Tak Jelas, Pemprov Jabar Siap Ambil Alih

Pemerintah Kota Bandung segera menjaring Pengelola Baru Bandung Zoo melalui market sounding, memastikan pengelolaan kebun binatang lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan.

DPRD Jawa Barat mendesak Wali Kota Bandung M Farhan untuk bertindak cepat dalam menuntaskan kisruh Bandung Zoo, terutama menjelang berakhirnya MoU dan setelah kematian dua anak harimau.

DPRD Jawa Barat akan memanggil BBKSDA Jabar dan Dinas Kehutanan untuk menyikapi tata kelola Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) setelah kematian dua anak harimau Benggala, Huru dan Hara, serta memastikan tanggung jawab mereka dijalankan dengan benar.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menjamin proses seleksi pengelola Bandung Zoo yang baru akan berlangsung transparan, melibatkan berbagai pihak demi pengelolaan konservasi satwa yang optimal.

Pemerintah Kota Bandung memastikan Bandung Zoo tidak akan beroperasi selama libur Lebaran 2026, menyusul pencabutan izin lembaga konservasi dan kepatuhan pada proses hukum yang berlaku.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengonfirmasi Kebun Binatang Bandung belum akan beroperasi selama libur Lebaran 2026, menyusul pencabutan izin operasional dan proses seleksi pengelola baru yang masih berlangsung.

Ada tiga kemungkinan terkait nasib Bandung Zoo ke depan yang disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan belum lama ini.

Pemerintah Kota Bandung menunggu koordinasi lanjutan dengan Kementerian Kehutanan terkait kejelasan operasional Kebun Binatang Bandung, termasuk kemungkinan dibuka kembali secara penuh bagi publik.

Pemerintah Kota Bandung menegaskan bahwa Bandung Zoo belum dapat beroperasi untuk umum selama musim libur Tahun Baru 2026, dengan fokus utama pada penyelesaian persoalan manajemen yang ada.

DPRD Kota Bandung mendesak Pemkot Bandung segera ambil sikap terkait nasib pengelolaan Bandung Zoo yang buntu, khawatir berdampak pada satwa dan ikon wisata kota.

Pemerintah Kota Bandung secara tegas menyatakan kepemilikan sah atas lahan Bandung Zoo dengan bukti sertifikat hak milik. Konflik pengelolaan lahan Bandung Zoo ini masih menunggu kejelasan dari Kementerian Kehutanan.

Dedi mengaku siap membantu menyelesaikan masalah polemik Bandung Zoo jika diperlukan.

Wakil Ketua DPRD Kota Bandung meminta **Evaluasi Pengelolaan Bandung Zoo** secara menyeluruh setelah dua anak harimau Benggala mati. Kasus ini menyoroti perlunya perbaikan standar perawatan satwa di sana.

Kemenhut dan pengelola Eks Kebun Binatang Bandung memperketat biosekuriti setelah kematian dua anak harimau benggala akibat Feline Panleukopenia Virus (FPV), memicu kekhawatiran akan Kematian Harimau Bandung Zoo.

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat menjelaskan alasan di balik kematian dua anak harimau Benggala di Kebun Binatang Bandung.

YMT resmi mengembalikan tanggung jawab pengelolaan satwa Kebun Binatang Bandung kepada pemerintah usai izin operasional dicabut. Hal ini memicu pertanyaan tentang masa depan satwa dan kerja sama konservasi.

Kritik disampaikan oleh Senior Wildlife Campaigner Geopix, Annisa Rahmawati, menyusul kunjungan pihaknya ke Bandung Zoo pada Rabu lalu.

Masa depan Bandung Zoo bakal ditentukan dalam dua bulan ke depan. Hal itu diungkapkan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.

TNI AD dan Pemprov Jabar menggelar rapat koordinasi untuk penanganan sampah dan antisipasi kemarau panjang.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan dana sebesar Rp9 miliar untuk Revitalisasi Museum Pajajaran di Kota Bogor, bertujuan memperkuat fungsi edukasi sejarah dan pelestarian budaya Sunda, sekaligus menata infrastruktur pendukung di kawasan sekitarn

Pemerintah Provinsi Jawa Barat serius menggenjot Penguatan Ekosistem Ekonomi Syariah di kawasan industri dengan menyediakan berbagai fasilitas pendukung, mengingat mayoritas pekerja adalah Muslim.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan perayaan Hari Tatar Sunda murni untuk mengangkat sejarah dan budaya, bukan usaha mengganti nama Jawa Barat seperti isu yang beredar.

Pemkab Cianjur berkoordinasi dengan Pemprov Jabar untuk menangani masalah banjir Cianjur di dataran tinggi, fokus pada evaluasi tata ruang dan pengelolaan kawasan hulu.

Legislator Jabar mendesak Pemprov Jabar melanjutkan program Rumah Panggung Anti Banjir Bekasi bagi warga Pondok Gede Permai, mengingat masih banyak kepala keluarga yang belum tersentuh bantuan dan wilayah tersebut langganan banjir.