Bandung Zoo Belum Beroperasi Selama Libur Tahun Baru 2026, Pemkot Bandung Prioritaskan Manajemen

Pemerintah Kota Bandung (Pemkot Bandung) secara resmi menyatakan bahwa Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo tidak akan beroperasi penuh untuk publik selama periode libur Tahun Baru 2026. Keputusan ini diambil karena pemerintah masih memprioritaskan penuntasan berbagai isu manajemen yang membelit lembaga konservasi tersebut. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa operasional dengan tiket masuk belum bisa dilakukan hingga persoalan internal terselesaikan secara menyeluruh.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Bandung untuk memastikan pengelolaan Bandung Zoo berjalan optimal dan sesuai regulasi. Penundaan operasional berbayar ini juga bertujuan untuk menjaga fungsi utama kebun binatang sebagai ruang terbuka hijau (RTH) yang berkelanjutan di tengah kota. Kolaborasi erat antara Pemkot Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi kunci dalam menjaga serta merawat aset penting ini.

Muhammad Farhan menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan manajemen menjadi fokus utama sebelum Bandung Zoo dapat dibuka kembali secara normal. Ia menekankan pentingnya membereskan setiap masalah satu per satu demi keberlangsungan dan kesejahteraan satwa serta kenyamanan pengunjung di masa mendatang. Keputusan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap tata kelola yang baik dan bertanggung jawab.

Pemkot Bandung bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyepakati untuk mempertahankan Bandung Zoo sebagai ruang terbuka hijau (RTH) yang esensial bagi masyarakat. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menekankan bahwa kebun binatang seluas sekitar 11,7 hektare ini memiliki peran strategis sebagai paru-paru kota di tengah kepadatan wilayah perkotaan. Oleh karena itu, keberadaannya sebagai area publik yang hijau sangat dijaga.

Kolaborasi antara kedua pemerintahan daerah akan diperkuat untuk memastikan pemeliharaan dan perawatan Bandung Zoo berjalan optimal. Tujuan utamanya adalah agar kebun binatang tetap berfungsi sebagai RTH yang berkelanjutan dan dapat memberikan manfaat ekologis serta rekreasi bagi warga. Upaya ini juga mencakup penataan manajemen internal yang lebih baik.

Farhan menegaskan, “Kesepakatan kami dengan Pak Sekda Jawa Barat sangat jelas, kebun binatang ini harus tetap menjadi ruang terbuka hijau publik.” Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk menjaga akses publik terhadap area hijau dan memastikan fungsi konservasi tetap berjalan. Setiap langkah yang diambil Pemkot Bandung dipastikan sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang berlaku.

Secara operasional, pengelolaan Bandung Zoo berada di bawah Yayasan Margasatwa Taman Sari. Namun, kewenangan perizinan konservasi satwa berada di bawah Kementerian Kehutanan. Pemkot Bandung sangat berhati-hati agar tidak melampaui aturan yang ada dalam setiap kebijakan yang diambil terkait Bandung Zoo.

Wali Kota Farhan menjelaskan bahwa pemerintah kota terus berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan semua aspek kesejahteraan satwa menjadi perhatian utama. Hal ini termasuk pemantauan rutin terhadap pemberian pakan, kondisi kesehatan satwa, serta pengelolaan lingkungan kandang yang layak. Koordinasi ini penting untuk memenuhi standar konservasi satwa yang berlaku.

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Pemkot Bandung untuk tidak hanya menyelesaikan masalah manajemen internal, tetapi juga untuk memastikan bahwa Bandung Zoo beroperasi sesuai dengan standar konservasi satwa nasional. Dengan demikian, Bandung Zoo dapat terus berperan sebagai pusat edukasi dan konservasi yang bertanggung jawab di masa depan.

Sumber: AntaraNews