DPR Kaji Usulan Nama Jawa Barat Diganti Provinsi Sunda

Komisi II DPR berencana untuk meninjau usulan penggantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda. Namun, hingga saat ini, Komisi II DPR belum menerima pengajuan resmi dari pemerintah provinsi dan masih menunggu untuk mendapatkan usulan tersebut.

"Soal pergantian nama ini apakah ada sesuatu yang betul-betul substansi, terus kemudian kenapa perlu dilakukan pergantian nama itu," ungkap Wakil Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (7/7/2026). Bahtra juga menambahkan bahwa seharusnya usulan tersebut diajukan kepada pemerintah pusat, karena perubahan nama provinsi berkaitan dengan urusan administrasi wilayah.

"Usulan pergantian nama ini, apakah perlu atau tidak. Ya kita tentu setiap masukan-masukan tentu akan kita kaji lebih jauh," kata Bahtra. Dengan demikian, Komisi II DPR akan melakukan analisis lebih mendalam terkait usulan tersebut sebelum mengambil keputusan.

Perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda kembali mencuat setelah beberapa akademisi, budayawan, dan sejarawan Sunda mengadakan audiensi dengan Komisi I DPRD Jabar pada Kamis, 2 Juli 2026. Koordinator Tim Pengusul Perubahan Nama, Ganjar Kurnia, menyatakan bahwa perubahan nama ini sangat penting untuk melestarikan identitas Sunda agar tidak hilang. "Karena Sunda itu, istilah Sunda itu kan sangat besar secara geologis. Itu kan ada paparan Sunda, ada Sunda Besar, ada Sunda Kecil, yang kemudian sebetulnya secara administratif tuh menjadi tidak ada. Sekarang kan namanya hanya jadi Jawa Barat saja," ungkap Ganjar kepada wartawan pada hari yang sama.

Secara historis, nama Sunda memiliki makna sosiologis, kultural, dan psikologis yang erat kaitannya dengan identitas masyarakatnya. Selain itu, secara geografis, wilayah Sunda mencakup area yang sangat luas, mulai dari Banten hingga Cipamali yang terletak di perbatasan Jawa Tengah. "Wilayah Tatar Sunda membentang dari Banten hingga Sungai Cipamali yang kini menjadi batas Jawa Barat dan Jawa Tengah. Namun seiring perubahan administrasi pemerintahan, identitas tersebut perlahan memudar," jelas Guru Besar Universitas Padjadjaran (Unpad) ini.

Ganjar menambahkan bahwa upaya untuk mengganti nama Jawa Barat telah dimulai sejak tahun 2013. Ia juga menyebutkan adanya kekhawatiran tentang tuntutan pemekaran wilayah jika nama Jawa Barat diubah. Menurutnya, masalah ini dapat diatasi melalui diskusi yang konstruktif. "Kan banyak yang mengatakan, 'Wah nanti kalau Sunda jadi Provinsi Sunda, wilayah lain akan memisahkan diri', misalnya begitu. Kalau menurut saya sih itu belakangan. Yang penting maunya aja dulu, rumuskan dulu," ucap Ganjar.

Lebih lanjut, Ganjar mengapresiasi DPRD Jabar yang telah memberikan ruang untuk mendiskusikan usulan tersebut. Ia berharap agar usulan ini dapat dikaji oleh anggota dewan. "Mungkin perjuangannya masih panjang juga. Tapi paling tidak kalau saya mengapresiasi DPRD merespons secara baik gitu ya apa yang menjadi gagasan kita," tuturnya.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati, menyatakan bahwa semua fraksi di DPRD Jabar telah sepakat untuk membahas usulan ini lebih lanjut. "Entah nanti setelah ada kajian naskah akademik, atau tergantung kesepakatan rapat pimpinan apakah akan ditindaklanjuti melalui pansus usulan atau dikaji secara komisional di Komisi I, nanti kita tunggu," pungkasnya.