DPRD Jabar Panggil BBKSDA dan Dinas Kehutanan Pasca Kematian Harimau Bandung Zoo

Pemprov Jabar mengaku siap megambil alih pengelolaan Bandung Zoo.

DPRD Jawa Barat mendesak Wali Kota Bandung M Farhan untuk bertindak cepat dalam menuntaskan kisruh Bandung Zoo, terutama menjelang berakhirnya MoU dan setelah kematian dua anak harimau.

Wakil Ketua DPRD Kota Bandung meminta **Evaluasi Pengelolaan Bandung Zoo** secara menyeluruh setelah dua anak harimau Benggala mati. Kasus ini menyoroti perlunya perbaikan standar perawatan satwa di sana.

Kematian dua anak harimau Benggala di Bandung Zoo memicu sorotan DPRD Jabar terhadap tata kelola kebun binatang yang dinilai bermasalah, bukan sekadar insiden biasa.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menjamin proses seleksi pengelola Bandung Zoo yang baru akan berlangsung transparan, melibatkan berbagai pihak demi pengelolaan konservasi satwa yang optimal.

Kritik disampaikan oleh Senior Wildlife Campaigner Geopix, Annisa Rahmawati, menyusul kunjungan pihaknya ke Bandung Zoo pada Rabu lalu.

Kondisi bayi satwa tersebut dalam kondisi baik. Ada dokter hewan yang secara rutin memantau perkembangan mereka.

Kementerian Kehutanan mengambil alih sementara pemenuhan pakan satwa Bandung Zoo untuk mencegah krisis, memastikan kesejahteraan hewan tetap terjaga.

BBKSDA memastikan akan memberikan bantuan untuk kesejahteraan hewan di Bandung Zoo.

Sebanyak lebih dari 700 ekor satwa di Bandung Zoo, dengan kebutuhan biaya pakan sebulan kurang lebih mencapai Rp400 juta.

DPRD Kota Bandung mendesak Pemkot Bandung segera ambil sikap terkait nasib pengelolaan Bandung Zoo yang buntu, khawatir berdampak pada satwa dan ikon wisata kota.

Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) mendesak Wali Kota Bandung segera memberikan kepastian terkait masa depan Bandung Zoo yang telah ditutup lebih dari dua bulan, mengancam ratusan satwa dan operasional.

Anggota DPRD Jabar Ika Siti Rahmatika meminta korban kekerasan tidak takut mencari perlindungan perempuan dan melaporkan kasusnya. Masih banyak kasus yang belum terungkap, menunjukkan pentingnya penguatan perlindungan bagi kaum hawa.

Anggota Komisi V DPRD Jabar Aten Munajat mendesak penegak hukum memberikan efek jera kepada pengedar rokok ilegal yang merugikan negara, bukan hanya sekadar razia dan pemusnahan.

Anggota Komisi V DPRD Jabar, Aten Munajat, menyerukan pemerintah memastikan tidak ada lagi anak putus sekolah demi masa depan bangsa dan keberhasilan pembangunan daerah, menargetkan wajib belajar 12 tahun.

Anggota DPRD Jawa Barat mendorong pemanfaatan **Pencak Silat** sebagai media efektif untuk pelestarian budaya Sunda dan pengenalan warisan daerah kepada generasi muda, sekaligus mendukung potensi ekonomi kreatif.

Pengembangan Wisata Cimanggu Berkelanjutan di Kabupaten Bandung mendapat apresiasi DPRD Jabar karena mengedepankan kelestarian lingkungan, menjadi contoh investasi pariwisata ramah alam.

Anggota Komisi V DPRD Jabar mengingatkan sekolah tidak boleh melakukan Larangan Pungutan Liar Sekolah saat PPDB 2026/2027, demi menjaga kepercayaan publik dan memastikan proses bersih.

Keputusan tersebut menjadi langkah baru dalam upaya penataan dan pengembangan salah satu destinasi wisata edukasi satwa terbesar di Kota Bandung.

Pemerintah Kota Bandung segera menjaring Pengelola Baru Bandung Zoo melalui market sounding, memastikan pengelolaan kebun binatang lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan.

Kemenhut dan pengelola Eks Kebun Binatang Bandung memperketat biosekuriti setelah kematian dua anak harimau benggala akibat Feline Panleukopenia Virus (FPV), memicu kekhawatiran akan Kematian Harimau Bandung Zoo.

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat menjelaskan alasan di balik kematian dua anak harimau Benggala di Kebun Binatang Bandung.

Pemerintah Kota Bandung memastikan Bandung Zoo tidak akan beroperasi selama libur Lebaran 2026, menyusul pencabutan izin lembaga konservasi dan kepatuhan pada proses hukum yang berlaku.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengonfirmasi Kebun Binatang Bandung belum akan beroperasi selama libur Lebaran 2026, menyusul pencabutan izin operasional dan proses seleksi pengelola baru yang masih berlangsung.