DPRD Jabar Serahkan Aspirasi Pencabutan Moratorium Pemekaran Daerah ke DPD RI

DPRD Jabar serahkan aspirasi pencabutan moratorium pemekaran daerah ke DPD RI. Ini demi percepatan pembangunan dan pelayanan publik di provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia.

Pimpinan dan Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat baru-baru ini secara resmi menyerahkan aspirasi masyarakat terkait pencabutan moratorium pemekaran daerah kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia. Langkah ini menjadi upaya serius dalam mendorong percepatan pembentukan daerah otonomi baru di wilayah Jawa Barat.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Taufik Hidayat, bersama perwakilan Forum Koordinasi Daerah Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkoda PPDOB), secara langsung menyampaikan aspirasi ini. Mereka juga menyertakan data terbaru mengenai kesiapan 10 Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) yang telah mendapat persetujuan dari DPRD Jawa Barat.

Penyerahan aspirasi ini bertujuan utama untuk mengoptimalkan pelayanan publik serta mempercepat pembangunan di Jawa Barat, sebuah provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Koordinasi intensif akan terus dilakukan untuk memastikan perhatian Pemerintah Pusat terhadap usulan penting ini.

Dorong Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru

Proses penyerahan aspirasi ini menjadi penanda keseriusan DPRD Jawa Barat dalam mengawal inisiatif pemekaran daerah. Taufik Hidayat menjelaskan bahwa hingga saat ini, sudah ada 10 CDPOB yang telah mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat. Salah satu contoh terbaru adalah pembentukan Kabupaten Cirebon Timur, yang telah disetujui dalam rapat paripurna pada September 2025.

Berbagai indikator yang harus dipenuhi sebagai syarat pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) terus dilengkapi secara cermat. Kelengkapan tersebut mencakup aspek teknis maupun administrasi yang menjadi prasyarat penting. Hal ini menunjukkan komitmen kuat dari pihak-pihak terkait di Jawa Barat.

Taufik Hidayat secara tegas menyatakan bahwa skor kesiapan daerah di Jawa Barat sangat baik. Ini berarti secara administratif dan teknis, provinsi ini sudah sangat siap untuk melangkah ke tahap pemekaran. Kesiapan ini menjadi modal utama dalam meyakinkan Pemerintah Pusat.

Kesiapan yang matang ini diharapkan dapat mempercepat proses pencabutan moratorium pemekaran daerah. Dengan demikian, aspirasi masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang lebih dekat dan responsif dapat segera terwujud. Langkah ini juga diharapkan membawa dampak positif bagi pemerataan pembangunan.

Kesiapan Jawa Barat dan Harapan Optimalisasi Pelayanan

Jawa Barat, sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam menyediakan pelayanan publik yang merata dan efektif. Pemekaran daerah diharapkan menjadi solusi strategis untuk mengatasi disparitas pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah-wilayah yang lebih terpencil.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat menekankan pentingnya koordinasi berkelanjutan dengan Komite I DPD RI serta para senator asal Jawa Barat. Koordinasi ini krusial untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat Jawa Barat mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat dan tidak terabaikan.

Tujuan akhir dari upaya pemekaran daerah ini adalah terwujudnya pelayanan publik yang lebih optimal dan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah. Dengan adanya daerah otonomi baru, diharapkan pengelolaan sumber daya dan kebijakan dapat disesuaikan lebih baik dengan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah.

Pemekaran juga berpotensi membuka lebih banyak peluang ekonomi lokal dan mempercepat pertumbuhan infrastruktur. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Aspirasi ini mencerminkan kebutuhan nyata untuk tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan responsif.

Sumber: AntaraNews