Pemekaran Cirebon Timur: Mengapa Wilayah Seluas 1.077 KM2 Ini Perlu Otonomi Baru?

Pemekaran Cirebon Timur menjadi Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) disahkan, menandai babak baru pelayanan publik. Ketahui alasan di balik keputusan penting ini untuk wilayah seluas 1.077 km2.

Rapat paripurna DPRD Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Rabu (10/9) telah mengesahkan Kabupaten Cirebon Timur sebagai Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB). Keputusan ini menandai langkah maju dalam upaya peningkatan pelayanan publik di wilayah tersebut.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menyatakan bahwa pemekaran ini bertujuan utama untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Kabupaten Cirebon memiliki wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang besar, sehingga membutuhkan perhatian khusus.

Langkah strategis ini diharapkan dapat menjadi tonggak baru bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di kawasan Cirebon Timur. Namun, realisasi penuh masih menanti pencabutan moratorium oleh Presiden Republik Indonesia.

Mendorong Pelayanan Publik yang Maksimal di Wilayah Luas

Kabupaten Cirebon saat ini memiliki luas wilayah 1.077 kilometer persegi, terbagi menjadi 40 kecamatan dan 424 desa. Dengan jumlah penduduk mencapai 2,45 juta jiwa, cakupan pelayanan publik menjadi tantangan besar. Kondisi geografis dan demografis ini menjadi salah satu alasan kuat di balik urgensi pemekaran Cirebon Timur.

Menurut Ono Surono, "Dengan kondisi seperti itu, tentunya pelayanan publik harus dimaksimalkan. Sehingga Cirebon Timur jadi calon daerah pemekaran ini merupakan tonggak baru bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut." Pernyataan ini menegaskan komitmen untuk pemerataan pembangunan.

Pemekaran Cirebon Timur juga didasari oleh perhitungan poin minimal layanan publik yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebuah daerah harus mencapai minimal 450 poin untuk dapat dimekarkan, sementara Cirebon saat ini baru mencapai 355 poin.

Untuk mencapai target tersebut, instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten induk, harus diarahkan secara prioritas. Ini mencakup pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan yang merupakan instrumen calon daerah persiapan otonomi baru.

Perjalanan Panjang Menuju Otonomi Baru dan Langkah Selanjutnya

Persetujuan terhadap CDPOB Cirebon Timur merupakan puncak dari perjuangan panjang rakyat Cirebon Timur yang telah berlangsung selama kurang lebih 20 tahun. Proses ini melibatkan pembahasan intensif dari tingkat desa sampai kabupaten, hingga akhirnya mencapai persetujuan di tingkat provinsi.

Ono Surono mengungkapkan, "Sejarah panjang dan pembahasan selama kurang lebih 20 tahun dari tingkat desa sampai kabupaten akhirnya hari ini menapaki babak baru di tingkat Provinsi Jawa Barat." Dukungan penuh dari anggota DPRD Jabar dalam rapat paripurna menunjukkan konsensus kuat.

Setelah disetujui, DPRD Jawa Barat akan mengajukan hasil persetujuan ini ke Kementerian Dalam Negeri. Meskipun demikian, pembentukan Kabupaten Cirebon Timur secara definitif masih harus menunggu keputusan penting dari pemerintah pusat, yaitu pencabutan moratorium pemekaran daerah oleh Presiden RI.

Pemekaran ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan di berbagai sektor, mulai dari ekonomi hingga sosial. Dengan fokus administrasi yang lebih terpusat, alokasi sumber daya dapat lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

• Kabupaten Cirebon memiliki luas wilayah 1.077 km2.
• Terdapat 40 kecamatan dan 424 desa di Kabupaten Cirebon.
• Jumlah penduduk Kabupaten Cirebon mencapai 2,45 juta jiwa.
• Syarat minimal layanan publik untuk pemekaran daerah adalah 450 poin, Cirebon saat ini 355 poin.
• Proses perjuangan pemekaran Cirebon Timur telah berlangsung selama 20 tahun.

Sumber: AntaraNews