Anak Putus Sekolah

Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya mengajak anak-anak putus sekolah untuk kembali mengenyam pendidikan dan berani bermimpi besar melalui program Sekolah Rakyat.

Menteri Sosial Gus Ipul resmi membuka MPLS Sekolah Rakyat gelombang kedua di 65 lokasi. Program ini menargetkan jutaan anak putus sekolah agar mendapat akses pendidikan yang layak.

Anggota Komisi V DPRD Jabar, Aten Munajat, menyerukan pemerintah memastikan tidak ada lagi anak putus sekolah demi masa depan bangsa dan keberhasilan pembangunan daerah, menargetkan wajib belajar 12 tahun.

Salah satu solusi yang bisa membantu menekan angka anak tidak sekolah adalah program sekolah swasta gratis yang tengah disiapkan Pemprov DKI Jakarta.

Kementerian Sosial meluncurkan program Sekolah Rakyat gratis untuk anak putus sekolah dari keluarga berpenghasilan rendah, memperluas akses pendidikan berkualitas dan mengurangi kemiskinan.

Kemensos memprioritaskan anak putus sekolah dan keluarga miskin ekstrem melalui Program Sekolah Rakyat, inisiatif pendidikan berasrama dengan sistem penjangkauan langsung.

Pemerintah Kota Makassar membentuk Tim Aksi Pengembalian Anak Tidak Sekolah (TA PATS) guna menekan angka putus sekolah yang masih tinggi, melibatkan relawan dan komunitas untuk menjangkau anak-anak.

Program Gerakan Kembali Bersekolah berhasil mengembalikan 550 Anak Putus Sekolah Sulbar ke bangku pendidikan, menunjukkan komitmen Pemprov dalam mengatasi masalah pendidikan dan menarik perhatian publik.

Pemerintah Kabupaten Kudus mengambil langkah konkret menyisir anak putus sekolah untuk difasilitasi pendidikannya. Upaya ini dilakukan untuk menekan angka anak putus sekolah Kudus dan meningkatkan IPM daerah.

Tim Penggerak PKK Mimika secara serius menanggulangi masalah kekerasan perempuan dan anak, pernikahan dini, dan putus sekolah yang masih marak di Papua Tengah, melalui berbagai program edukasi dan pemberdayaan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan se

Pemerintah Kabupaten OKU Timur membuka pendaftaran calon siswa Sekolah Rakyat, program strategis nasional untuk pemerataan akses pendidikan gratis bagi keluarga kurang mampu dan anak putus sekolah.

Dinas Pendidikan Kaltim berkomitmen penuh menuntaskan penanganan anak putus sekolah hingga 100 persen pada 2027. Simak strategi inovatif Kaltim dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia.

Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang mulai memetakan data calon pelajar Sekolah Rakyat untuk tahun ajaran 2026/2027, menyasar anak-anak dari keluarga desil satu dan dua guna memastikan akses pendidikan yang merata.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyoroti peran krusial pondok pesantren Lampung dalam mengatasi masalah anak putus sekolah dan menjaga Indeks Pembangunan Manusia di provinsi tersebut.

Terkait dengan data 20.631 anak putus sekolah dan 3.000 anak terlantar di Bali sebagaimana disampaikan Kajati Bali, Koster akan segera melakukan validasi.

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya serius tangani Pendidikan Anak Putus Sekolah Jayawijaya dengan program luar biasa, mengirim 50 anak ke Jawa untuk pendidikan karakter dan keterampilan.

Pemerintah Provinsi Lampung bersiap meluncurkan program SMA Terbuka sebagai langkah konkret menjangkau ribuan anak putus sekolah yang telah melewati usia formal, sekaligus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Lampung.

Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae menekankan pentingnya profesionalisme guru dan kepala sekolah sebagai ujung tombak peningkatan mutu pendidikan di Sigi, Sulawesi Tengah.

DP3AKB Kalsel selenggarakan Pelatihan Keterampilan Anak Putus Sekolah, membuka peluang baru bagi remaja yang terhenti pendidikannya. Cari tahu bagaimana program ini memberdayakan mereka!

Pemerintah Kabupaten Sigi berkomitmen menekan angka Anak Putus Sekolah Sigi yang mencapai ribuan, melibatkan kepala sekolah dan kepala desa untuk mengajak mereka kembali ke bangku pendidikan.