Kaltim Targetkan Penanganan 100 Persen Anak Putus Sekolah pada 2027, Fokus Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur menargetkan penanganan 100 persen anak putus sekolah di wilayahnya pada tahun 2027. Komitmen ini bertujuan untuk memastikan tidak ada lagi anak yang kehilangan akses pendidikan formal dan mewujudkan pemerataan pendidikan.

Plt Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, menyatakan bahwa target ambisius ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah provinsi. Upaya ini dilakukan di seluruh wilayah Benua Etam untuk pemerataan pendidikan berkualitas.

Pencapaian ini didorong oleh prestasi Kaltim yang meraih peringkat pertama nasional Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan menengah. Fleksibilitas sistem pembelajaran dan dukungan program Gratispol Pendidikan menjadi kunci utama dalam upaya ini.

Strategi Inovatif Disdikbud Kaltim dalam Pemerataan Pendidikan

Kaltim telah mencatatkan prestasi membanggakan dengan menduduki peringkat pertama tingkat nasional untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan menengah. Capaian ini mencapai 99,59 persen, jauh melampaui rata-rata nasional sebesar 89,53 persen. Keberhasilan ini mengungguli dua provinsi lain, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan Aceh.

Menurut Armin, prestasi ini tidak lepas dari kerja keras para guru, peran aktif orang tua, serta dukungan penuh dari program terobosan pemerintah daerah. Program andalan bernama “Gratispol Pendidikan” menjadi salah satu pilar utama dalam perluasan akses pendidikan.

Guna mencapai target penanganan 100 persen anak putus sekolah, Disdikbud Kaltim menuntut sistem pembelajaran yang fleksibel dan tidak kaku. Pendekatan ini dirancang untuk mengakomodasi berbagai kendala yang mungkin dihadapi siswa. Fleksibilitas ini diharapkan dapat mencegah anak terpaksa meninggalkan bangku sekolah.

Fleksibilitas Belajar dan Pemanfaatan Teknologi

Disdikbud Kaltim memberikan ruang bagi siswa dengan kendala ekonomi atau jarak tempuh untuk memilih gaya belajar dari rumah. Pentingnya monitor akademik dari pihak sekolah tetap ditekankan untuk memastikan kualitas pembelajaran. Ini menunjukkan adaptasi terhadap kondisi unik setiap keluarga.

Bagi siswa yang tidak dapat hadir secara fisik rutin, sekolah diminta memfasilitasi pengambilan tugas secara berkala, baik mingguan maupun bulanan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap siswa tetap mendapatkan materi pelajaran dan evaluasi. Tujuannya adalah menjaga keterlibatan siswa dalam proses belajar.

Kemajuan teknologi dimanfaatkan secara maksimal untuk menghilangkan batasan ruang kelas tradisional. Pengiriman materi pelajaran melalui aplikasi pesan instan menjadi solusi efektif. Pembelajaran jarak jauh juga memungkinkan siswa mengumpulkan tugas evaluasi dalam format digital, seperti tulisan, video, atau rekaman suara.

Membangun Generasi Berdaya Saing Global

Konsep belajar tanpa batas ini telah terbukti efektif dalam menghasilkan siswa berprestasi. Contohnya adalah siswa SMAN 10 Samarinda yang berhasil diterima di perguruan tinggi bergengsi. Siswa tersebut sempat menjalani pertukaran pelajar ke Jepang selama sembilan bulan, menunjukkan kemandirian dan adaptabilitas.

Armin menjelaskan bahwa metode pendidikan mandiri semacam ini sangat efektif untuk melatih kedisiplinan. Selain itu, metode ini juga menumbuhkan rasa tanggung jawab peserta didik terhadap masa depan mereka sendiri. Ini adalah investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia.

Ke depan, pemerintah daerah akan menggeser fokus utama dari sekadar perluasan kuantitas akses pendidikan. Prioritas akan beralih menuju peningkatan mutu dan kualitas pembelajaran secara menyeluruh. Hal ini bertujuan menciptakan sumber daya manusia unggul yang berdaya saing global, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Sumber: AntaraNews