Strategi Jabar Tangani Anak Putus Sekolah

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membentuk Tim Pemburu Anak Tidak Sekolah hingga ke tingkat desa atau kelurahan. Pemprov Jabar akan mengundang seluruh camat terkait pembentukan Tim Pemburu Anak Tidak Sekolah tersebut.

"Pekan depan kami akan mengundang semua camat di Jawa Barat. Selanjutnya, camat bersama lintas sektor akan mengedukasi kepala desa dan lurah se-Jabar. Kami bahkan akan membentuk tim pemburu anak tidak sekolah di desa," kata Sekda Jabar Herman Suryatman dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pendidikan di Aula Dewi Sartika, Dinas Pendidikan Jabar, Kota Bandung, dikutip Rabu (14/10).

Herman mengingatkan anak yang putus sekolah bukan hanya disebabkan karena tidak memiliki kemauan. Namun menurut Herman, mereka putus sekolah karena memang kondisi orang tuanya yang sedang kesulitan ekonomi.

"Ada anak yang harus membantu orang tuanya bertani, berdagang, ada keluarga yang membutuhkan bantuan, dan ada juga anak dengan disabilitas. Situasinya bermacam-macam," ujar dia.

Maka dari itu, kata Herman, pemerintah harus memberi solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu solusi yang ditawarkan dapat melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ataupun pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, serta Paket C.

Selain itu, waktu belajar yang lebih fleksibel pada akhir pekan atau di luar jam kerja dapat dijadikan sebagai alternatif bagi anak yang terkendala untuk mengikuti pendidikan formal.

"Kalau diberikan solusi kreatif dan fleksibel melalui PKBM atau pendidikan kesetaraan, saya kira mereka mau. Saya sudah datang ke beberapa keluarga yang anaknya tidak sekolah, dan ketika diajak berkomunikasi serta diberikan solusi, mereka bersedia," ujar dia.

Tak Hanya Didata

Herman juga meminta para kepala dinas pendidikan kabupaten dan kota tidak berhenti pada pendataan dan laporan administratif. Mereka harus turun menemui keluarga, memahami kondisi sosial masyarakat, serta memastikan setiap anak memperoleh jalan untuk kembali belajar.

Jika upaya pemerintah kabupaten dan kota menemui jalan buntu, persoalan tersebut harus dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Jabar untuk ditindaklanjuti di lapangan. Apabila masih belum terselesaikan, Herman mengaku siap turun tangan.

"Kalau belum mampu juga, laporkan kepada saya. Saya akan turun langsung. Mana orang tua yang tidak mengizinkan, mana anak yang tidak mau sekolah? Tunjukkan datanya, saya akan turun," kata Herman

Herman pun menekankan keberhasilan penanganan anak tidak sekolah membutuhkan keberanian aparatur untuk memeriksa langsung kondisi masyarakat. Laporan berjenjang tidak boleh menjadi alasan untuk menunda penyelesaian masalah.

"Ini tugas konstitusi. Kepala dinas kabupaten dan kota harus turun langsung, mengetahui kondisi keluarga dan psikologis masyarakat. Saya sebagai Sekda juga siap turun," tandasnya.