Aset Daerah

Pemerintah Kota Bandung segera menjaring Pengelola Baru Bandung Zoo melalui market sounding, memastikan pengelolaan kebun binatang lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan.

DPRD Jawa Barat melalui Pansus XIII berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah dari pengelolaan Jatinangor National Golf Resort, meninjau ulang skema kerja sama untuk meningkatkan kontribusi ke kas Pemprov Jabar.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan kendaraan dinas Pemprov DKI yang viral di media sosial, menegaskan komitmen pengawasan aset daerah.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara aktif melakukan Pencatatan Aset IKN Penajam di Kecamatan Sepaku untuk mencegah sengketa dan mempersiapkan hibah kepada Otorita IKN.

Pemerintah Kota Bandung memastikan Bandung Zoo tidak akan beroperasi selama libur Lebaran 2026, menyusul pencabutan izin lembaga konservasi dan kepatuhan pada proses hukum yang berlaku.

Mantan Sekretaris Daerah Sumatera Selatan dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi atas dugaan **penggelapan uang lahan** senilai ratusan juta rupiah, memicu pertanyaan tentang transparansi pengelolaan aset daerah.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengusulkan pelimpahan infrastruktur jalan di Kecamatan Sepaku ke Otorita IKN. Langkah ini diharapkan mempercepat peningkatan kualitas jalan di kawasan Ibu Kota Nusantara.

Pemerintah Kabupaten Bekasi mencatat kemajuan signifikan dalam penertiban aset daerah. Sebanyak 160 pengembang perumahan telah menyerahkan lahan fasilitas sosial dan umum (fasos-fasum) demi kepentingan masyarakat.

DPRD Sigi dan Pemerintah Kabupaten Sigi sahkan Perda pengelolaan aset daerah serta pembentukan Kecamatan Sigi Kota, langkah strategis dorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) terus mengusut kasus korupsi PT GNE, menegaskan bahwa kerugian negara belum ditemukan, bukan tidak ada. Penelusuran kerugian keuangan negara masih dalam proses audit, membuat pembaca penasaran akan perkemb

Pemerintah Kabupaten Magetan berhasil mengamankan 11 sertifikat aset daerah senilai Rp2,5 miliar melalui kerja sama dengan Kejaksaan Negeri, menandai langkah penting dalam upaya Sertifikasi Aset Daerah Magetan demi kemaslahatan masyarakat.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah radikal dengan menggabungkan puluhan BUMD Jabar menjadi satu Super Holding pekan depan, bertujuan menghentikan praktik BUMD hantu dan intervensi politik.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah melakukan optimalisasi stadion untuk UMKM, menjadikannya pusat ekonomi baru dan penggerak ekosistem sepak bola yang berkelanjutan.

Pengesahan Perda Pengelolaan Barang Daerah DKI Jakarta diharapkan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan aset, sekaligus meningkatkan akuntabilitas pemerintahan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat merancang skema tukar guling saham Bandara Kertajati dengan pemerintah pusat, membidik kepemilikan Bandara Husein Sastranegara untuk percepatan pengembangan ekonomi daerah.

Dinas Perhubungan Kota Cirebon memastikan seluruh armada BRT Cirebon masih dalam kondisi layak jalan, meskipun operasional layanan transportasi massal tersebut dihentikan sementara mulai 1 Januari 2026 karena keterbatasan anggaran.

Pemerintah Kota Banjarmasin serius menggarap perluasan kawasan resapan air, termasuk Pulau Insan dan Sungai Belitung, sebagai strategi ganda atasi banjir sekaligus mengembangkan potensi wisata daerah.

DPRD Gowa resmi menetapkan Ranperda tentang perubahan pengelolaan barang milik daerah pada awal tahun 2026, menandai komitmen Pemkab Gowa untuk tata kelola aset yang lebih transparan dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat.

Pengelola Masjid Raya Bandung memutuskan untuk kembali menggunakan nama Masjid Agung Bandung. Keputusan ini menyusul penghentian total dukungan operasional dari Pemprov Jabar, memicu polemik dan kekhawatiran atas kondisi ikon sejarah ini.

Pembangunan Gedung DPRD NTB yang hancur pasca-kebakaran akan dimulai Juli 2026 dengan anggaran Rp200 miliar dari APBN, menjanjikan wajah baru parlemen daerah.