Aset Daerah

Komisi I DPRD Jabar tegaskan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Dedi Mulyadi untuk mengevaluasi total PKS Hotel Pullman, sekaligus mendorong optimalisasi aset dan pelestarian budaya lokal.

Pemerintah Kabupaten Kapuas serius mengkaji rencana integrasi jalan Kapuas industri sepanjang 50 kilometer dengan jalan kabupaten, demi optimalisasi mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemprov Sulsel menegaskan pengadaan kendaraan dinas, termasuk Lexus LM, adalah bagian dari kebijakan efisiensi aset dan optimalisasi kinerja pemerintah, menanggapi sorotan publik.

Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menaruh harapan besar kepada Sekretaris Daerah (Sekda) NTB yang baru, Abul Chair, untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah NTB dan manajemen pemerintahan. Simak tantangan dan fokus utama Sekda baru ini.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong siapkan revitalisasi kolam terbengkalai, termasuk BBI Belumai I, sebagai proyek percontohan. Langkah ini diharapkan mampu dongkrak PAD dan hidupkan kembali potensi perikanan daerah.

Pemerintah Kota Bandung segera menjaring Pengelola Baru Bandung Zoo melalui market sounding, memastikan pengelolaan kebun binatang lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan.

DPRD Jawa Barat melalui Pansus XIII berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah dari pengelolaan Jatinangor National Golf Resort, meninjau ulang skema kerja sama untuk meningkatkan kontribusi ke kas Pemprov Jabar.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan kendaraan dinas Pemprov DKI yang viral di media sosial, menegaskan komitmen pengawasan aset daerah.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara aktif melakukan Pencatatan Aset IKN Penajam di Kecamatan Sepaku untuk mencegah sengketa dan mempersiapkan hibah kepada Otorita IKN.

Pemerintah Kota Bandung memastikan Bandung Zoo tidak akan beroperasi selama libur Lebaran 2026, menyusul pencabutan izin lembaga konservasi dan kepatuhan pada proses hukum yang berlaku.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan masih banyak aset daerah dobel klaim dan belum tersertifikasi, berpotensi menimbulkan masalah hukum. Hal ini mendorong percepatan penertiban aset.

Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap 152 unit kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) untuk memastikan kesesuaian fisik dan penggunaan anggaran pemeliharaan.

Pemerintah Kabupaten Sigi memastikan pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di lahan sekolah tidak akan mengganggu KBM. Bupati Sigi menjelaskan prosedur penggunaan lahan aset daerah ini untuk KDMP Sigi.

Pemerintah Kabupaten Bekasi kembali memperingatkan seluruh pengembang perumahan untuk segera menyerahkan lahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum), guna optimalisasi pembangunan dan kenyamanan warga di wilayah Bekasi.

Anggota dewan mendesak percepatan Digitalisasi Aset Pemprov Jatim untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih minim, di tengah potensi aset triliunan rupiah yang belum tergarap optimal.

Pemerintah Kabupaten Magetan berhasil mengamankan 11 sertifikat aset daerah senilai Rp2,5 miliar melalui kerja sama dengan Kejaksaan Negeri, menandai langkah penting dalam upaya Sertifikasi Aset Daerah Magetan demi kemaslahatan masyarakat.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah radikal dengan menggabungkan puluhan BUMD Jabar menjadi satu Super Holding pekan depan, bertujuan menghentikan praktik BUMD hantu dan intervensi politik.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah melakukan optimalisasi stadion untuk UMKM, menjadikannya pusat ekonomi baru dan penggerak ekosistem sepak bola yang berkelanjutan.

Pengesahan Perda Pengelolaan Barang Daerah DKI Jakarta diharapkan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan aset, sekaligus meningkatkan akuntabilitas pemerintahan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat merancang skema tukar guling saham Bandara Kertajati dengan pemerintah pusat, membidik kepemilikan Bandara Husein Sastranegara untuk percepatan pengembangan ekonomi daerah.