Aset Daerah

Kejaksaan Agung RI mendorong Pemkab Bekasi mengadopsi skema pihak ketiga dalam Pengelolaan Stadion Wibawa Mukti untuk efisiensi dan peningkatan pendapatan daerah. Bagaimana model ini akan mengubah wajah olahraga dan ekonomi lokal?

Pemerintah Kota Medan memastikan akan segera memperbaiki replika rumah adat Batak di Kawasan Monumen Pahlawan Nasional Raja Sisingamangaraja XII yang sempat terbakar, menegaskan komitmen pelestarian budaya.

Dinas Pendidikan Sleman memastikan relokasi kantor Koordinator Wilayah Pendidikan Mlati tidak akan mengganggu kegiatan belajar-mengajar, sekaligus menjadi langkah strategis mendukung peningkatan pendapatan asli daerah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) akan melelang kendaraan dinas operasional guna meningkatkan efisiensi anggaran daerah. Lelang Kendaraan Dinas Sultra ini diharapkan mengoptimalkan pengelolaan aset dan menekan biaya perawatan yang membebani A

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengintensifkan upaya penguasaan aset daerah, termasuk lahan bekas Lombok City Center (LCC) Narmada, demi pemanfaatan optimal bagi kepentingan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengalokasikan 32 titik aset tanah untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digagas Presiden Prabowo Subianto, bertujuan menggerakkan ekonomi desa.

Kejaksaan Negeri dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berhasil melakukan Penyelamatan Aset Bone Bolango berupa kendaraan dinas senilai Rp1,67 miliar melalui jalur bantuan hukum non litigasi, memastikan tata kelola transparan dan pelayanan publik optimal.

Pemerintah Kabupaten Kudus bekerja sama dengan KPKNL Semarang akan melelang bangunan Stadion Wergu Wetan Kudus senilai Rp969,34 juta pada 3 Juni 2026, sebagai langkah awal pembangunan stadion baru berstandar AFC.

Pansus LKPJ DPRD Samarinda menyoroti kontribusi Perusda Varia Niaga terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum maksimal, hanya menyetor Rp500 juta pada 2025.

Komisi I DPRD Jabar tegaskan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Dedi Mulyadi untuk mengevaluasi total PKS Hotel Pullman, sekaligus mendorong optimalisasi aset dan pelestarian budaya lokal.

Pemerintah Kabupaten Kapuas serius mengkaji rencana integrasi jalan Kapuas industri sepanjang 50 kilometer dengan jalan kabupaten, demi optimalisasi mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemprov Sulsel menegaskan pengadaan kendaraan dinas, termasuk Lexus LM, adalah bagian dari kebijakan efisiensi aset dan optimalisasi kinerja pemerintah, menanggapi sorotan publik.

Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menaruh harapan besar kepada Sekretaris Daerah (Sekda) NTB yang baru, Abul Chair, untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah NTB dan manajemen pemerintahan. Simak tantangan dan fokus utama Sekda baru ini.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong siapkan revitalisasi kolam terbengkalai, termasuk BBI Belumai I, sebagai proyek percontohan. Langkah ini diharapkan mampu dongkrak PAD dan hidupkan kembali potensi perikanan daerah.

Pemerintah Kota Bandung segera menjaring Pengelola Baru Bandung Zoo melalui market sounding, memastikan pengelolaan kebun binatang lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan.

DPRD Jawa Barat melalui Pansus XIII berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah dari pengelolaan Jatinangor National Golf Resort, meninjau ulang skema kerja sama untuk meningkatkan kontribusi ke kas Pemprov Jabar.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan kendaraan dinas Pemprov DKI yang viral di media sosial, menegaskan komitmen pengawasan aset daerah.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara aktif melakukan Pencatatan Aset IKN Penajam di Kecamatan Sepaku untuk mencegah sengketa dan mempersiapkan hibah kepada Otorita IKN.

Pemerintah Kota Bandung memastikan Bandung Zoo tidak akan beroperasi selama libur Lebaran 2026, menyusul pencabutan izin lembaga konservasi dan kepatuhan pada proses hukum yang berlaku.

Mantan Sekretaris Daerah Sumatera Selatan dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi atas dugaan **penggelapan uang lahan** senilai ratusan juta rupiah, memicu pertanyaan tentang transparansi pengelolaan aset daerah.