Tegas! DPR Desak Pemerintah Hapus Kastanisasi Guru, Honorer Harus jadi PNS

Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 menjadi momentum krusial bagi Komisi X DPR RI untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan nasional yang terarah dan berkelanjutan.

Komisi VIII DPR RI mengusulkan pemberian Insentif Guru Madrasah swasta sebanyak 638 ribu orang yang terganjal menjadi ASN, demi meningkatkan kesejahteraan mereka.

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menawarkan solusi inkubasi UMKM dan ekonomi digital bagi guru lulusan PPG nonsertifikasi di Trenggalek guna tingkatkan kesejahteraan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan pemerintah tengah berupaya menemukan solusi terbaik bagi status guru PPPK paruh waktu, menjanjikan kepastian bagi ribuan pendidik di seluruh Indonesia.

Anggota DPR RI Dapil Madura, Ansari, berkomitmen mengawal aspirasi Persatuan Guru Inpassing Nasional (PGIN) terkait penyesuaian gaji dan tunjangan profesi guru swasta yang tertunda. Akankah keadilan segera terwujud?

Lalu Hadrian mengaku masih miris dengan gaji guru honores di zaman sekarang masih Rp300 ribu.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut baik kebijakan Pemerintah yang menaikkan gaji guru, baik ASN maupun honorer di tahun 2025

Puluhan guru honorer menyampaikan keluh kesahnya kepada Komisi X DPR karena tak kunjung diangkat menjadi PPPK.

jalur pertama bagi guru honorer yang lulus passing grade pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan kategori P1 yang lama menunggu.

Seharusnya sudah tidak ada guru honorer sejak tahun 2024.

Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Jabar, Purwanto, memastikan bahwa sebagian besar pembayaran sudah dilakukan, khususnya untuk tenaga pengajar.

Akademisi UMI dan Unhas menyoroti pentingnya arah kebijakan pendidikan yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM, menegaskan bahwa kemajuan bangsa sangat bergantung pada sistem pendidikan yang kuat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil langkah strategis mengoptimalkan Bantuan Operasional Sekolah Provinsi (BOSP) demi menjamin keberlanjutan guru non-ASN di tengah pembatasan aturan pusat, sekaligus mengatasi kekurangan tenaga pendidik.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan keberlanjutan pemberian Insentif Guru Non-ASN Kaltim sebesar Rp500 ribu per bulan, menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan pendidik.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan Program Revitalisasi Sekolah dan digitalisasi akan terus berlanjut pada tahun 2026. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran secara merata di seluruh Indonesia, serta menduku

Dalam kunjungan tersebut, DPR RI meminta pelayanan kepada JCH setara dengan hotel bintang tiga.

Ia menyampaikan bahwa dalam pembahasan RUU tersebut, DPR akan menekankan sejumlah poin krusial.

Anggota DPR RI mendorong Kabupaten Siak menjadi wajah wisata budaya Melayu di Indonesia, menyoroti kekuatan sejarah dan peradaban Melayu yang unik untuk penguatan branding pariwisata nasional.

Gangguan sinyal GPS itu bisa berpotensi menggangung keselamatan penerbangan komersil di Indonesia.

AS yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada 28 April 2026 belum ditahan dan kini keberadaannya belum diketahui.

Komisi II DPR RI memang memberikan perhatian khusus terkait tingkat produktivitas kinerja ASN.