Anggota DPR Tawarkan Solusi Inkubasi UMKM untuk Kesejahteraan Guru Nonsertifikasi

Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menawarkan solusi inkubasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bagi guru lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) nonsertifikasi. Penawaran ini disampaikan saat kunjungan kerja ke Desa Masaran, Munjungan, Trenggalek, Jawa Timur, Kamis (12/2). Inisiatif ini muncul merespons keluhan kesejahteraan para guru yang belum memiliki sertifikasi.

Novita Hardini menilai pemanfaatan platform digital dapat menjadi jalan keluar untuk menambah penghasilan para guru. Solusi ini diharapkan meringankan beban ekonomi mereka sembari menunggu kejelasan status dan hak-hak di tingkat nasional. Langkah ini menunjukkan kepedulian terhadap kondisi finansial guru nonsertifikasi.

Para guru lulusan PPG nonsertifikasi di Trenggalek menyambut baik tawaran tersebut. Namun, harapan utama mereka tetap pada peningkatan status dan kesejahteraan yang lebih permanen. Aspirasi ini akan diteruskan oleh Novita Hardini kepada rekan-rekannya di Komisi X DPR RI.

Peluang Ekonomi Digital sebagai Penopang Kesejahteraan

Novita Hardini menekankan bahwa permasalahan kesejahteraan guru nonsertifikasi harus terus didorong penyelesaiannya di tingkat pusat, terutama terkait status dan hak-hak mereka. Namun, sambil menunggu proses tersebut, solusi jangka pendek yang memanfaatkan potensi ekonomi digital menjadi sangat relevan. Ia melihat peluang besar dalam aktivitas sederhana melalui platform digital yang bisa memberikan pendapatan tambahan.

"Saya tidak bisa membiarkan masalah ini tanpa solusi. Karena itu, saya tawarkan inkubasi UMKM dan peluang menjadi affiliate atau konten kreator agar para guru memiliki tambahan penghasilan," ujar Novita Hardini. Penawaran ini bertujuan untuk memberdayakan para guru agar dapat mandiri secara finansial. Dengan memanfaatkan platform digital secara kreatif, penghasilan tambahan sangat mungkin didapatkan, yang bisa menjadi solusi sementara untuk meringankan beban mereka.

Inkubasi UMKM ini akan membekali para guru dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memulai atau mengembangkan usaha kecil. Selain itu, menjadi affiliate atau konten kreator membuka pintu bagi mereka untuk memanfaatkan keahlian komunikasi dan pengajaran mereka dalam konteks digital. Komisi VII DPR RI sendiri memiliki lingkup tugas di bidang UMKM dan ekonomi kreatif, yang relevan dengan tawaran solusi ini.

Komitmen DPR untuk Perjuangan Status Guru

Meskipun solusi inkubasi UMKM dan ekonomi digital disambut positif, para guru lulusan PPG nonsertifikasi tetap menyampaikan harapan besar mereka. Mereka menginginkan adanya kejelasan status dan peningkatan kesejahteraan yang dapat diperjuangkan secara nasional. Aspirasi ini menjadi prioritas utama bagi mereka, mengingat peran penting guru dalam dunia pendidikan.

Menanggapi masukan tersebut, Novita Hardini menegaskan komitmennya untuk meneruskan aspirasi ini kepada Komisi X DPR RI. Komisi X memiliki fokus pada bidang pendidikan, riset, dan teknologi, sehingga menjadi forum yang tepat untuk membahas isu status dan hak-hak guru. "Perjuangan status dan kesejahteraan tetap harus disuarakan. Saya akan terus mengawal dan berkoordinasi agar ada solusi yang lebih komprehensif," katanya.

Upaya ini menunjukkan bahwa DPR RI tidak hanya menawarkan solusi sementara, tetapi juga berupaya mencari penyelesaian akar masalah secara struktural. Koordinasi antar komisi diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik untuk guru nonsertifikasi. Ini adalah bagian dari tanggung jawab legislatif untuk memastikan kesejahteraan dan pengakuan yang layak bagi para pendidik di Indonesia.

Sumber: AntaraNews