Isu Penghapusan Honorer 2027 Merebak, Wagub Jateng Ungkap Nasib Guru

Larangan pengangkatan guru honorer di sekolah negeri sudah ada sejak lama melalui Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025

Saat ini Kemendikdasmen telah melakukan sosialisasi dan klarifikasi melalui berbagai media.

Masih banyak sekolah masih bergantung pada guru honorer untuk menutup kekurangan tenaga pengajar akibat banyak guru yang pensiun.

Kemendikdasmen memberikan kepastian masa kerja dan penggajian kepada guru non-ASN hingga 31 Desember 2026, dengan beberapa ketentuan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil langkah strategis mengoptimalkan Bantuan Operasional Sekolah Provinsi (BOSP) demi menjamin keberlanjutan guru non-ASN di tengah pembatasan aturan pusat, sekaligus mengatasi kekurangan tenaga pendidik.

Pemerintah Kabupaten Bantul menjamin kecukupan ASN tenaga pendidik untuk tahun 2026, meskipun ratusan pegawai akan pensiun. Bagaimana strategi Bantul menjaga kualitas pendidikan di daerahnya?

Seluruh guru honorer tersebut akan dialihstatuskan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik secara penuh maupun paruh waktu.

Pemerintah mengatur gaji dan tunjangan bagi non-ASN yang diangkat sebagai PPPK pada Maret 2026, termasuk masa transisi dan larangan pengangkatan baru.

Rencana penghapusan tenaga honorer diundur hingga Desember 2024.

Kebijakan ini juga bertujuan untuk menghindari adanya penurunan upah bagi tenaga non ASN.

"Ada 2,3 juta tenaga non-ASN, kalau kita normatif, maka mereka tidak boleh lagi bekerja November 2023," kata Menteri Anas.

Bantuan ini menjadi wujud kepedulian terhadap sosok pendidik yang tidak hanya mengajar dengan ilmu, tetapi juga dengan hati.

Pemerintah diingatkan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan guru honorer.

Seharusnya sudah tidak ada guru honorer sejak tahun 2024.

Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Jabar, Purwanto, memastikan bahwa sebagian besar pembayaran sudah dilakukan, khususnya untuk tenaga pengajar.

Akademisi UMI dan Unhas menyoroti pentingnya arah kebijakan pendidikan yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM, menegaskan bahwa kemajuan bangsa sangat bergantung pada sistem pendidikan yang kuat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan keberlanjutan pemberian Insentif Guru Non-ASN Kaltim sebesar Rp500 ribu per bulan, menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan pendidik.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Santri Gayeng Nusantara (SGN) memperluas jangkauan layanan Dokter Spesialis Keliling (Speling) hingga ke desa-desa terpencil untuk pemerataan akses kesehatan dan deteksi dini penyakit.

Jangan lewatkan kesempatan emas! Pemprov Jateng masih buka pendaftaran Beasiswa Santri Jateng hingga Juli 2026, dengan ratusan pendaftar. Simak detail program vokasi hingga doktoral.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan RSMS Purwokerto sebagai pusat layanan kesehatan regional, memperkuat akses dan kualitas medis di wilayah Banyumas Raya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap mendukung penuh revitalisasi Pasar Wage Purwokerto. Langkah ini bertujuan menjadikan pasar tradisional lebih tertata, aman, dan nyaman, serta menarik perhatian pembaca pada komitmen daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat Produksi Padi Jateng hingga awal April 2026 telah mencapai 4,16 juta ton GKG, menunjukkan tren positif dalam upaya mencapai target tahunan 10,5 juta ton GKG dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pemprov Jateng menjajaki kerja sama dengan NTU Singapura untuk meningkatkan kapasitas ASN. Beasiswa S2 dan kursus singkat terbuka lebar bagi ASN di Jateng.