LIVE

Penghapusan Honorer Diundur, Menpan Anas: Tak Ada Rekrutmen Baru

Rencana penghapusan tenaga honorer diundur hingga Desember 2024.

ekonomi indonesia
Penghapusan Honorer Diundur, Menpan Anas: Tak Ada Rekrutmen Baru
Penghapusan Honorer Diundur, Menpan Anas: Tak Ada Rekrutmen Baru (merdeka.com)

Rencana penghapusan tenaga honorer diundur hingga Desember 2024.

Penghapusan Honorer Diundur, Menpan Anas: Tak Ada Rekrutmen Baru

Penghapusan Honorer Diundur, Menpan Anas: Tak Ada Rekrutmen Baru

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Birokrasi (PANRB) mengumumkan penghapusan tenaga honorer akan diundur hingga Desember 2024.

Meski demikian, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas memastikan pengunduran penghapusan tersebut tidak diperbolehkan adanya rekrutmen tenaga honorer baru.

Penghapusan Honorer Diundur, Menpan Anas: Tak Ada Rekrutmen Baru

"Tidak dong, tidak boleh ada rekrutmen tenaga honorer yang baru. Kan ini datanya sudah masuk dia tidak boleh ada data honorer baru," kata Anas kepada media, Jakarta, Senin (11/9).

Anas menjelaskan, pihaknya akan memperketat dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) supaya tenaga honorer tidak bertambah.

"Nanti kita ketatin di PP supaya nggak berulang begini terus," imbuhnya.

Biasanya pengisian PNS diatur detail di dalam Undang-Undang (UU) sehingga kadang bisa 2 tahun pengadaan PNS dan biasa Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengisi kekosongan itu berupa tenaga honorer. Oleh sebab itu, ke depannya pengisian ASN tidak harus 2 tahun sekali tetapi akan setiap saat.

"Selama ini kan pengisian PNS diatur detail di UU sehingga kadang bisa 2 tahun pengadaannya. Nah ke depannya pengisian ASN tidak harus dua tahun sekali, tapi setiap saat," tuturnya.

Sebagai informasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menegaskan penyelesaian penataan tenaga non-Aparatur Sipil Negara atau tenaga honorer dilakukan dengan sejumlah prinsip. Masalah itu menghindari PHK massal, tetapi tetap dalam koridor UU ASN.

Merdeka.com

Anas mengemukakan, Presiden Jokowi memberi arahan agar dicarikan jalan tengah dalam penanganan tenaga non-ASN. Kementerian PAN-RB lalu mendengarkan masukan dari para pemangku kepentingan yang telah intens diajak komunikasi, koordinasi, dan konsultasi, mulai dari DPR, DPD, APPSI, Apeksi, Apkasi, perwakilan tenaga non-ASN, akademisi, dan berbagai pihak lainnya. Sehingga di desainlah empat prinsip dalam penanganan tenaga non-ASN.

"Prinsip pertama adalah menghindari PHK massal," ujar Menteri Anas.

Sebelumnya, Kementerian PANRB tengah membuat rencana kebijakan yang akan diambil pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anas menyebut pilihan (opsi) kebijakan tersebut rencananya baru akan selesai pada November mendatang.

"Iya kita sudah siapkan opsi bahwa November ini akan ada kebijakan yang diambil pemerintah bersama DPR. Dan untuk mengantisipasi itu, kemarin sudah edarkan SE (Surat Edaran) ke semua kementerian lembaga," ujar Anas kepada media, Jakarta, Senin (11/9).

Perlu diketahui, SE yang dimaksud yakni Surat Edaran (SE) Nomor B/1527/M.SM.01.00/2023 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait status dan kedudukan eks tenaga honorer kategori II (THK II) dan non-ASN. Dalam SE tersebut, Anas menjelaskan Kementerian dan Lembaga (K/L) diminta untuk segera menganggarkan kembali belanja pegawai.

Penghapusan Honorer Diundur, Menpan Anas: Tak Ada Rekrutmen Baru

"Karena jika tidak dikeluarkan SE itu, anggaranya tidak ada (jadi) mereka tidak gajian. Nah kemarin sudah menyiapkan anggaran di 2024," beber Anas.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Siti Nur Azzura
Editor Siti Nur Azzura
S
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Kronologi Lansia Tertabrak Kereta di Bogor

{{caption}}
KPK Buka Peluang Panggil Menteri Kehutanan di Kasus Bupati Kuansing

{{caption}}
Harus Bersiap, Sederet Ancaman Serius El Nino

{{caption}}
Kasus Penyekapan Karyawan Padel, Korban Dilaporkan Terkait Pencurian

{{caption}}
Jakarta Alami Penurunan Kualitas Udara Kamis Pagi

{{caption}}
Said Iqbal Ajak Korban Penyekapan Kerja di Kantornya, Segini Gajinya

Topik Terkait
{{caption}}
Masalah Tenaga Honorer Selesai Akhir Tahun Ini, Semua Diangkat Jadi PPPK?

Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas mengatakan, penyelesaian status tenaga honorer akan dilakukan pada Desember 2024.

Honorer
{{caption}}
MenPAN-RB: Tak Ada PHK Tenaga Honorer, Gaji Tidak Turun

Anas menjelaskan, pihaknya bersama instansi terkait telah menyusun alur penyelesaian untuk tenaga non-ASN atau honorer yang mencakup pemetaan.

Honorer
{{caption}}
Menpan RB Ngaku Tak Tahu Ribuan Guru Honorer di Jakarta Terkena Kebijakan Cleansing

Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengungkapkan kurang lebih 4 ribu guru honorer terkena cleansing atau pemutusan kontrak.

MenPanRB Abdullah Azwar Anas
{{caption}}
Hati-Hati, Pemda Rekrut Tenaga Honorer Bakal Kena Sanksi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri sudah melarang pengangkatan tenaga honorer baru.

Honorer
{{caption}}
Tenaga Honorer Dihapus Desember 2024, Bakal Diangkat Jadi PPPK atau PNS

Jumlah tenaga honorer di pemerintahan yang saat ini ada sekitar 1,7 juta orang bakal terus menyusut seiring berjalannya rekrutmen PPPK.

Honorer
{{caption}}
Pemerintah Bakal Angkat 1,7 Juta Honorer Jadi ASN, Begini Caranya

Hasil kesepakatan dengan DPR, Pemerintah akan mengangkat 1,7 tenaga honorer menjadi ASN.

Tenaga Honorer
{{caption}}
Menteri Anas dan Komisi II DPR Kembali Rumuskan Nasib Tenaga Honorer di Tahun 2024

Anas mengatakan rapat kerja dengan DPR membahas penataan tenaga non-ASN atau honorer.

Honorer
{{caption}}
Aturan Turunan UU ASN Dikebut, Dipastikan Tak Ada PHK dan Penurunan Penghasilan Tenaga Honorer

Pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap penanganan tenaga non-ASN atau honorer.

Honorer
{{caption}}
DPR Pastikan Tidak Ada Pemecatan Tenaga Honorer

PPPK Paruh Waktu ini yang nantinya akan menjadi solusi terkait kejelasan status bagi para honorer.

Tenaga Honorer
{{caption}}
Tenaga Honorer Terpaksa Diberhentikan Jika Pejabat Pembina Kepegawaian Tak Lakukan Ini

Abdullah Azwar Anas mengatakan rencana kebijakan penghapusan tenaga honorer yang diundur hingga Desember 2024.

Kemenpan RB
{{caption}}
Ternyata, Ini Alasan Pemerintah Tak Jadi Hapus 2,3 Juta Tenaga Honorer Pada 28 November 2023

Azwar Anas telah berkirim surat kepada kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah untuk tetap mengalokasikan anggaran bagi tenaga honorer untuk 2024.

Seleksi CPNS 2023
{{caption}}
Kabar Baik, Tenaga Honorer Batal Dihapus hingga 2024!

rencana kebijakan penghapusan tenaga honorer yang diundur hingga Desember 2024.

Tenaga Honorer
{{caption}}
Ini yang Dibahas Pemerintah, DPR dan Bank Indonesia dalam Rapat Koordinasi Stabilitas Makroekonomi

Rapat koordinasi tersebut difokuskan pada pembahasan strategi menjaga pertumbuhan ekonomi.

berita update
{{caption}}
Wali Kota Singkawang Ajak Warga Sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan Data Akurat

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menyerukan partisipasi aktif masyarakat dalam Sensus Ekonomi 2026, menekankan pentingnya data akurat untuk perencanaan pembangunan daerah.

bps
{{caption}}
BPS Pastikan Data Sensus Ekonomi 2026 Hanya untuk Statistik dan Terjamin Kerahasiaannya

Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan seluruh data Sensus Ekonomi 2026 hanya untuk kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya, penting untuk kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.

amalia adininggar widyasanti
{{caption}}
Prabowo Targetkan Restrukturisasi BUMN, Pangkas Jumlah Perusahaan Jadi 250 untuk Efisiensi

Presiden Prabowo Subianto menargetkan Restrukturisasi BUMN, memangkas jumlah perusahaan negara dari seribu lebih menjadi 250. Langkah ini demi efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik yang lebih baik, menarik perhatian luas.

bumn
{{caption}}
Presiden Prabowo Pastikan Restrukturisasi BUMN Tidak Akan Ada PHK Karyawan

Presiden Prabowo Subianto menegaskan rencana restrukturisasi BUMN besar-besaran tidak akan menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan, demi efisiensi dan keuntungan negara.

aset negara
{{caption}}
HUT DKI Jakarta ke-499 Dorong Perputaran Ekonomi Jakarta Capai Rp2 Triliun di Bundaran HI

Perayaan HUT ke-499 DKI Jakarta di Bundaran HI sukses mendorong Perputaran Ekonomi Jakarta hingga Rp2 triliun, menunjukkan ketahanan ekonomi di tengah tekanan global.

bundaran hi
{{caption}}
Mendagri Soroti Banyak Honorer Timses Kepala Daerah: Datang Jam 8 Pulang Jam 10

Pemerintah melarang kepala daerah merekrut tenaga honorer baru atau moratorium tenaga honorer agar tak lagi nenambah beban APBD.

berita update
{{caption}}
Mendagri Tito Beberkan Strategi Penanganan PPPK dan Honorer, Setop Opsi Pemberhentian

Mendagri juga memaparkan sejumlah strategi guna menyesuaikan postur belanja pegawai maksimal 30 persen.

berita update
{{caption}}
Solusi Penataan PPPK di Daerah, Mendagri Minta Pemda Tidak Rekrut Tenaga Honorer Baru

Mendagri menjelaskan, salah satu isu yang banyak menjadi perhatian daerah berkaitan dengan ketentuan belanja pegawai.

berita update
{{caption}}
Dilema Krisis Fiskal Daerah: 9.449 Honorer NTB Diusulkan Jadi PPPK Paruh Waktu, Bagaimana Nasib Ribuan Lainnya?

Krisis fiskal daerah menyempit, ribuan honorer di NTB menghadapi ketidakpastian. Simak bagaimana pemerintah daerah menata harapan honorer melalui skema PPPK paruh waktu yang baru.

anggaran daerah
{{caption}}
Tahukah Anda? BLUD Puskesmas Temanggung Gelar Aksi Sosial Cek Kesehatan Gratis, Targetkan Ratusan Peserta!

BLUD Puskesmas Temanggung sukses gelar Aksi Sosial Cek Kesehatan Gratis di CFD, tawarkan pemeriksaan lengkap. Siapa sangka ada cerita di balik aksi mulia ini?

aksi sosial
{{caption}}
Terungkap! Fakta di Balik Pemotongan Honor Non-ASN Maros, Disdik Ungkap Aturan Kemendikdasmen

Pemotongan honor non-ASN di Maros menjadi sorotan. Apa sebenarnya yang menyebabkan honor mereka berkurang drastis? Disdik Maros beri penjelasan terkait aturan Kemendikdasmen.

dampak kebijakan