Pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (PP SEMMI) menolak seruan aksi yang digagas oleh Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bersatu (AMPB) di depan Gedung DPR pada 27 Agustus 2026. Penolakan ini disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung di Jakarta pada Selasa (25/8/2026).
Ketua Umum PP SEMMI, Zulhadi Ariza, menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang. Namun, ia menekankan bahwa pelaksanaannya harus tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. "PP SEMMI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjalankan demokrasi dengan mengedepankan dialog yang santun dan damai. Mari kita buktikan bahwa kedewasaan berdemokrasi di Indonesia dijunjung tinggi melalui cara-cara yang konstitusional dan bermartabat," ujarnya.
Zulhadi juga mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat harus disertai tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum dan menghormati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. "Menjaga ketertiban umum serta menghormati etika moral bangsa demi kebaikan bersama dan tegaknya kedaulatan negara," tambahnya.
Lebih lanjut, Zulhadi menyatakan bahwa seluruh elemen masyarakat, khususnya pemuda, perlu menjaga kehormatan simbol-simbol kedaulatan negara. Ia menolak segala bentuk provokasi yang mengatasnamakan rakyat jika berpotensi memicu perpecahan. "PP SEMMI menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk kegiatan penyampaian pendapat yang berpotensi melanggar ketertiban umum, mengganggu aktivitas masyarakat luas, atau merusak fasilitas publik yang merupakan aset bersama bangsa," tegasnya.
Secara khusus, Zulhadi menolak seruan aksi AMPB di depan Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026. Ia mempertanyakan legitimasi aksi tersebut apabila mengatasnamakan kepentingan bangsa Indonesia. "Saya khawatir aksi tersebut ditunggangi kepentingan tertentu dan justru memicu perpecahan. Karena itu, saya meminta AMPB untuk menyampaikan aspirasi dengan tetap mengedepankan tanggung jawab moral dan etika dalam berdemokrasi," ungkapnya.
Di sisi lain, PP SEMMI mengajak masyarakat untuk mengalihkan perhatian pada upaya membantu warga yang terdampak bencana di sejumlah wilayah, termasuk Sumatra, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). "Mari kita bahu-membahu, menyatukan kekuatan gotong royong, dan mengulurkan bantuan nyata untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak agar lekas pulih dan bangkit kembali," kata Zulhadi.