AMPB

Rombongan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) akhirnya tiba di Pati. Kepulangan ini diwarnai cerita evakuasi oleh ojol hingga klarifikasi terkait aksi di DPR.

Perwakilan AMPB ditemui pimpinan DPR. Ari Sriningsih menyuarakan dua tuntutan soal korupsi dan mengeluhkan akses toilet serta kebutuhan salat.

DPR memastikan RUU Perampasan Aset ditarget diketok paling lambat Desember 2026 usai paripurna dan audiensi dengan AMPB. Begini arahan Sufmi Dasco.

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) bersama sejumlah warga Pati, Jawa Tengah, menggelar aksi unjuk rasa di depan kompleks gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Massa yang telah berada di Jakarta sejak beberapa hari sebelumnya menyampaikan aspirasi terkait pemberantasan korupsi. Dalam aksi tersebut, AMPB membawa dua tuntutan, yakni mendesak DPR dan pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset serta menerapkan hukuman terberat bagi koruptor. Koordinator AMPB Supriyono alias Botok mengatakan aksi digelar secara damai. Kedatangan mereka juga untuk mendukung gerakan masyarakat di kawasan Jabodetabek dalam menyuarakan pemberantasan korupsi.

Botok Pati hadir di ruang Paripurna DPR jelang aksi AMPB. Ia bicara soal kesiapan dialog dan RUU Perampasan Aset, termasuk permintaan tertulis. Simak pernyataannya.

Jakarta akan menjadi lokasi aksi demo pada 27 Agustus 2026. Polda Metro Jaya mempersiapkan pengamanan untuk menjaga ketertiban dan kelancaran aktivitas masyarakat.

Beberapa bus yang telah dipesan disebut dibatalkan secara sepihak oleh pihak penyedia.

Mereka membawa dua tuntutan utama terkait pemberantasan korupsi.

Konser NDX AKA di Pati yang dijadwalkan pada 27 Agustus 2026 dibatalkan menyusul demo warga. Keputusan ini diambil demi keamanan dan kenyamanan masyarakat.

PP SEMMI menolak seruan aksi AMPB di DPR pada 27 Agustus 2026, menekankan pentingnya penyampaian aspirasi yang konstitusional dan santun.

Dalam perjalanan ke Demo AMPB di Jakarta, bus rombongan dilempari batu dari atas JPO di Tol Japek KM 54–55. Kaca retak, mereka menepi lalu melanjutkan ke DPR RI.