Benarkah Guru Non-ASN Dirumahkan Pada 2027? Pemerintah Beri Penjelasan

Pemerintah daerah menyatakan akan berupaya menjaga keberlangsungan para guru honorer.

Larangan pengangkatan guru honorer di sekolah negeri sudah ada sejak lama melalui Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025

Saat ini Kemendikdasmen telah melakukan sosialisasi dan klarifikasi melalui berbagai media.

Masih banyak sekolah masih bergantung pada guru honorer untuk menutup kekurangan tenaga pengajar akibat banyak guru yang pensiun.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil langkah strategis mengoptimalkan Bantuan Operasional Sekolah Provinsi (BOSP) demi menjamin keberlanjutan guru non-ASN di tengah pembatasan aturan pusat, sekaligus mengatasi kekurangan tenaga pendidik.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa relaksasi penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk pembiayaan honor guru dan tenaga kependidikan (tendik) ASN PPPK paruh waktu hanya berlaku pada tahun a

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan pemerintah tengah berupaya menemukan solusi terbaik bagi status guru PPPK paruh waktu, menjanjikan kepastian bagi ribuan pendidik di seluruh Indonesia.

Komitmen Kemendikdasmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN semakin nyata dengan alokasi anggaran triliunan rupiah dan berbagai kebijakan strategis yang bertujuan menjamin kepastian status serta perlindungan bagi para pendidik.

Pemerintah Kabupaten Bantul menjamin kecukupan ASN tenaga pendidik untuk tahun 2026, meskipun ratusan pegawai akan pensiun. Bagaimana strategi Bantul menjaga kualitas pendidikan di daerahnya?

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan program Pendidikan Profesi Guru (PPG Berlanjut) tidak akan berhenti pada 2025, melainkan terus hingga 2027, membuka peluang bagi ribuan guru.

Sekretaris Daerah Kaltim mengusulkan skema P3K Paruh Waktu untuk guru dan tenaga kesehatan non-ASN di wilayah terpencil, mencari solusi atas kekhawatiran layanan publik.

Pembayaran tunjangan insentif menjadi bentuk apresiasi pemerintah atas dedikasi para guru.

Komisi IV DPRD Maluku mengusulkan pemisahan manajemen asrama dan pendidikan di SMA Siwalima Ambon untuk optimalkan pengawasan siswa dan meringankan beban guru, demi kualitas pendidikan unggulan.

Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Sumatera Selatan memperluas cakupan jaminan sosial bagi guru dan tenaga kependidikan (tendik) di 17 kabupaten/kota pada tahun 2026. Langkah ini menegaskan komitmen Kemenag Sumsel dalam memastikan perlindungan jam

Pemerintah Kota Padang berupaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman, fokus pada kesehatan mental anak didik, guna mencegah perisakan anak melalui kolaborasi strategis dengan berbagai pihak.

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menggalang sinergi sekolah keluarga di Kaltim melalui lokakarya, menekankan peran aktif orang tua dan sekolah dalam membentuk generasi unggul.

Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) menjadi momentum refleksi penting untuk memperkuat arah Transformasi Pendidikan Nasional, kata Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq.

PT Timah memanfaatkan Hari Pendidikan Nasional 2026 untuk memperkuat komitmennya dalam meningkatkan mutu pendidikan di wilayah operasionalnya, menyiapkan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan Rp76,6 miliar untuk insentif guru non-ASN Kaltim di berbagai jenjang pendidikan, merealisasikan janji politik demi kesejahteraan pendidik.