Banjir Cianjur di Dataran Tinggi, Pemkab dan Pemprov Jabar Evaluasi Tata Ruang

Pemkab Cianjur berkoordinasi dengan Pemprov Jabar untuk menangani masalah banjir Cianjur di dataran tinggi, fokus pada evaluasi tata ruang dan pengelolaan kawasan hulu.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur tengah berkoordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk mengatasi masalah banjir Cianjur. Banjir ini kini melanda wilayah dataran tinggi yang sebelumnya dikenal relatif aman dari ancaman serupa. Langkah strategis ini diambil menyusul peningkatan risiko bencana akibat perubahan lingkungan yang signifikan.

Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian, mengungkapkan bahwa alih fungsi lahan menjadi pemicu utama terjadinya banjir. Lahan yang semula ditanami tanaman keras kini banyak diganti dengan perkebunan sayuran. Perubahan ini secara drastis mengurangi daya serap tanah, memperbesar potensi banjir Cianjur saat musim hujan tiba.

Fokus utama dari koordinasi ini adalah evaluasi tata ruang dan pengelolaan kawasan hulu secara menyeluruh. Diharapkan, upaya bersama ini dapat memperbaiki tata kelola lingkungan serta menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah utara Cianjur. Tujuannya jelas, untuk menekan risiko bencana dan memastikan keberlanjutan lingkungan bagi masyarakat.

Alih Fungsi Lahan Pemicu Utama Banjir di Dataran Tinggi Cianjur

Fenomena banjir Cianjur yang kini melanda dataran tinggi menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Wilayah ini, yang meliputi sebagian besar area utara Cianjur, sebelumnya dikenal relatif aman dari ancaman banjir. Namun, kondisi terkini menunjukkan adanya peningkatan frekuensi dan intensitas banjir yang mengkhawatirkan.

Mohammad Wahyu Ferdian, Bupati Cianjur, menjelaskan bahwa hasil kajian lintas dinas menunjukkan perubahan fungsi lahan sebagai penyebab utama. Lahan-lahan yang sebelumnya ditanami pohon kopi dan teh, yang memiliki kemampuan menyerap air tinggi, kini banyak dialihfungsikan. Penggantian dengan perkebunan sayuran telah menurunkan daya serap tanah secara drastis.

Kondisi ini memicu peningkatan lintasan air saat hujan deras, yang kemudian memperbesar potensi banjir mengenangi perkampungan di bawahnya. Erosi tanah juga menjadi dampak langsung dari alih fungsi lahan ini, menyebabkan air langsung mengalir ke pemukiman warga di kaki gunung. Ini adalah tantangan besar dalam penanganan banjir Cianjur.

Strategi Kolaboratif Pemkab dan Pemprov Jabar dalam Penanganan Banjir Cianjur

Dalam menghadapi ancaman banjir Cianjur, Pemkab Cianjur tidak tinggal diam dan segera berkoordinasi dengan Pemprov Jabar. Langkah kolaboratif ini difokuskan pada evaluasi komprehensif terhadap tata ruang dan pengelolaan kawasan hulu. Tujuannya adalah untuk menciptakan solusi jangka panjang yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Bupati Wahyu Ferdian menegaskan bahwa pembangunan dan aktivitas ekonomi di wilayah Cianjur harus selalu memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Penting untuk memastikan bahwa pembukaan lahan pertanian diikuti dengan penanaman pohon keras. Upaya ini krusial untuk menjaga daya serap air tanah dan menekan risiko bencana.

Sebagai bagian dari upaya pelestarian alam, Pemprov Jabar sebelumnya telah meluncurkan program inovatif. Program ini memberikan upah sebesar Rp2 juta per bulan kepada petani di kaki Gunung Gede Pangrango. Insentif ini diberikan agar petani beralih dari berladang ke menanam pohon, mendukung restorasi lingkungan.

Program serupa telah berhasil diterapkan di berbagai wilayah lain di Jawa Barat, menunjukkan efektivitasnya. Setiap petani yang terlibat akan menggarap satu hingga dua hektar lahan dengan menanam pohon. Inisiatif ini merupakan wujud nyata dari upaya mengembalikan fungsi alam dan menjaga amanah dari leluhur Tatar Sunda, sekaligus menjadi bagian penting dalam mitigasi banjir Cianjur.

Sumber: AntaraNews