DPR dan Mendagri Kompak Lindungi PPPK, Pemda Dilarang Lakukan Pemberhentian Pegawai

Mendagri juga memaparkan sejumlah strategi guna menyesuaikan postur belanja pegawai maksimal 30 persen.

Di tengah isu pengurangan tenaga kerja, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud tegaskan tidak akan ada pemberhentian PPPK di wilayahnya, menekankan pentingnya integritas dan kinerja terbaik.

Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak boleh dipecat jika kontraknya belum berakhir, memberikan jaminan perlindungan PPPK di tengah isu keterbatasan anggaran daerah.

Kekhawatiran akan efisiensi anggaran tidak pengaruhi Nasib PPPK Parimo. Pemkab Parigi Moutong memastikan pegawai PPPK tetap bekerja, menepis isu perumahan. Bagaimana dampak fiskalnya?

Pramono menyatakan, apabila kebijakan pemangkasan anggaran benar diberlakukan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berupaya tidak terjadi pemberhentian PPPK.

DPRD Sumedang secara tegas meminta Pemkab untuk menghentikan seluruh bentuk Larangan Rekrutmen Honorer dan non-ASN demi manajemen pemerintahan yang profesional dan tertib.

Dengan adanya aturan itu, pejabat negara termasuk pimpinan KPK bisa dievaluasi DPR.

DPR RI mencermati berbagai pandangan atas putusan MK mengenai UU Pilkada.

Anggota DPR RI mengusulkan Bali menjadi percontohan Sistem Imigrasi Terintegrasi. Hal ini penting untuk meningkatkan pengawasan WNA dan investasi di Pulau Dewata yang memiliki mobilitas tinggi, sekaligus menjaga kedaulatan negara.

Anggota DPR RI Nurdin Halid dukung penuh pembentukan UU Sistem Ekonomi Nasional. Ini krusial untuk mengukuhkan Ekonomi Pancasila, komitmen Presiden Prabowo Subianto sesuai konstitusi.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan percepatan Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru tidak hanya bergantung pada parlemen, melainkan juga rumusan serikat pekerja dan Apindo. Hal ini menjadi kunci dalam penyelesaian regulasi ketenagakerjaan yan

Satgas Mitigasi PHK yang dibentuk Presiden akan segera menggelar rapat guna membahas daerah terdampak pemutusan hubungan kerja dan mencari solusi bagi kesejahteraan buruh di tengah gejolak ekonomi global.

Komisi VI DPR RI mendesak pabrik gula untuk mengoptimalkan penyerapan tebu petani, mendukung industri gula dalam negeri, dan mempercepat terwujudnya swasembada gula nasional yang berkelanjutan.

Kota Pariaman kembali mendapatkan alokasi Program PKTD Sanitasi dari Kemenkes senilai Rp100 juta pada tahun 2026, mempercepat upaya mewujudkan sanitasi dan jamban sehat bagi warganya.

Satuan Tugas Penanggulangan Bencana mendesak kementerian dan lembaga segera mengalokasikan anggaran untuk Percepatan Rehabilitasi Sumatra di Aceh, Sumut, dan Sumbar, demi pemulihan pascabencana.

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman meninjau langsung Program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Bantul, DIY, sekaligus meresmikan pelaksanaannya dan menargetkan daerah perbatasan.

Berita duka menyelimuti tanah air, mantan KSAD dan Menhan Ryamizard Ryacudu meninggal dunia. Sejumlah tokoh militer dan pejabat negara hadir melayat di Cikeas, mengenang sosok Ryamizard Ryacudu yang berdedikasi.

Dinas Pendidikan Aceh menuai pujian dari Mendagri terkait kebijakan pembatasan gawai SMA Aceh, yang dinilai sangat aplikatif dan menjadi praktik terbaik nasional.

Pembentukan Satgas di tingkat provinsi akan menjadi kunci dalam memastikan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya Kompetisi Kepala Daerah sebagai kunci peningkatan kinerja pemerintah daerah, yang secara langsung berdampak pada pencapaian nasional dan kemajuan negara.