Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Dua Pekerja Terluka Akibat Ledakan di Fatmawati, Diduga dari Proyek Galian Air Bersih

{{caption}}
IHSG Betah di Zona Merah, Pengamat Bongkar Penyebabnya

{{caption}}
IHSG Anjlok 3,7% pada Awal Sesi Kedua Perdagangan

{{caption}}
Prabowo Terima Surat Kepercayaan 8 Dubes Negara Sahabat Hari Ini

{{caption}}
BGN Beri Penjelasan Kabar MBG di Kota Serang Berhenti Sementara

{{caption}}
Dana Belum Cair, Distribusi MBG di Beberapa Sekolah Batam Terhenti Sementara

Topik Terkait
{{caption}}
Pemkot Singkawang Jamin Tidak Ada Pemutusan Kontrak PPPK Paruh Waktu, Anggaran Aman Terkendali

Pemerintah Kota Singkawang memastikan keberlanjutan kontrak PPPK Paruh Waktu di tengah isu nasional. Bagaimana Pemkot Singkawang menjaga komitmen ini dan menjamin anggaran tetap aman?

{{caption}}
Kebijakan WFH ASN Tiap Jumat, Gubernur Pramono: Bersyukur Bukan Rabu

Pemprov DKI Jakarta akan terapkan WFH setiap Jumat mengikuti kebijakan pusat. Pramono pastikan layanan publik seperti kesehatan tetap berjalan normal.

WFH
{{caption}}
Menteri PANRB Tegaskan Perlindungan PPPK: Tidak Boleh Dipecat Sebelum Kontrak Berakhir

Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak boleh dipecat jika kontraknya belum berakhir, memberikan jaminan perlindungan PPPK di tengah isu keterbatasan anggaran daerah.

{{caption}}
Pramono Buka Suara Soal THR PJLP Dipotong Rp2 Juta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara soal pemotongan pajak tunjangan hari raya (THR) bagi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

THR
{{caption}}
ASN DKI Jakarta WFA di Akhir Tahun, Pramono Pastikan Tak Ganggu Pelayanan Publik

Pemprov DKI Jakarta, akan melakukan efisiensi kerja melalui skema WFA pada posisi tertentu yang memungkinkan dilakukan secara daring.

{{caption}}
Fantastis! TPP ASN DKI Jakarta Tetap Aman Meski DBH Dipangkas Rp15 Triliun, Ini Alasannya

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan TPP ASN DKI Jakarta tidak akan dipotong, bahkan setelah pemangkasan DBH Rp15 triliun, demi menjaga kinerja pegawai.

{{caption}}
Gara-Gara DBH Dipangkas, Pramono Minta Maaf Rekrutmen Petugas PPSU hingga Damkar 2026 Kemungkinan Tak Dibuka

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut Pemprov DKI Jakarta kemungkinan besar tidak akan membuka rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) pada 2026

{{caption}}
Pramono Anung Tak Ikut Kepala Daerah Protes Menkeu karena Anggaran Daerah Dipotong, ini Alasannya

Pramono tidak akan ikut langkah sejumlah kepala daerah yang memprotes terkait pemangkasan dana transfer tersebut.

{{caption}}
Gubernur Pramono Pastikan Gaji ASN dan Non-ASN Aman Usai Pemotongan Anggaran

APBD DKI anjlok dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun usai dilakukan pemangkasan.

{{caption}}
DBH Terancam Dipangkas, Pramono Matangkan Strategi Pembiayaan Kreatif untuk DKI

Menurut Pramono, hingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait besaran DBH yang akan diterima Jakarta.

{{caption}}
Apakah Besok 2 September 2025 Masih WFH? Begini Penjelasannya

Semua pegawai ASN yang bekerja dari rumah diwajibkan untuk melaporkan kehadiran secara daring sebanyak dua kali, yaitu pada pagi dan sore hari.

WFH
{{caption}}
Lantik 2.703 PPPK Tahap 1, Gubernur Pramono Peringatkan Soal Penyalahgunaan Wewenang

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, melantik 2.703 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi Tahun 2024.

{{caption}}
Pramono Pastikan Tarif Transjabodetabek Naik

Pemprov DKI Jakarta akan menyesuaikan tarif Transjabodetabek seiring perluasan rute layanan. Besaran tarif baru segera diumumkan.

{{caption}}
CFD Rasuna Said Dilirik Turis Asing, Pramono Optimistis Jadi Ikon Baru

Gubernur DKI Pramono Anung menyebut CFD Jakarta mulai menarik wisatawan dari Malaysia, Singapura, dan Thailand. Rasuna Said diproyeksi jadi ikon baru.

{{caption}}
Warga Dukung Penuh, Gubernur Pramono Anung Pastikan Keberlanjutan CFD Rasuna Said

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan sekitar 95 persen warga menginginkan agar kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau **CFD Rasuna Said** dapat terus berlanjut, menjadikannya alternatif ruang publik sehat dan strategis di Jakarta.

{{caption}}
Viral Pulau Sampah Muara Angke, Gubernur Pramono Angkat Suara

Pramono mengatakan, tumpukan sampah yang mengapung di perairan Muara Angke tersebut saat ini telah dibersihkan.

{{caption}}
CFD Rasuna Said Kembali Hadir, Gubernur Pramono: Mayoritas Warga Minta Digelar Rutin

Pramono menjelaskan bahwa pelaksanaan CFD di koridor Jalan HR Rasuna Said berlangsung mulai pukul 05.30 hingga 09.00 WIB.

{{caption}}
Pramono Anung Pertimbangkan Program HUT Jakarta Gratis Wisata dan Transportasi Umum

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah mempertimbangkan program HUT Jakarta gratis wisata di sejumlah destinasi populer dan transportasi umum menjelang perayaan ulang tahun ke-499 ibu kota.

{{caption}}
Gubernur Helmi Hasan Dorong Pembayaran Gaji ke-13 ASN dan PPPK di Bengkulu Segera Cair

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mendesak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk segera mencairkan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Bengkulu, paling lambat Senin mend

{{caption}}
Kepala BKN: Sejak 2024 Pemerintah Melarang Mengangkat Guru Honorer

Seharusnya sudah tidak ada guru honorer sejak tahun 2024.

{{caption}}
Moratorium ASN Ponorogo hingga 2027, Pemkab Tekan Belanja Pegawai Daerah

Pemerintah Kabupaten Ponorogo resmi memberlakukan moratorium rekrutmen ASN hingga tahun 2027. Kebijakan Moratorium ASN Ponorogo ini diambil untuk menekan belanja pegawai daerah yang dinilai terlalu tinggi dan menghindari pemotongan dana transfer pusat.

{{caption}}
Wakil Ketua DPR Sari Yuliati Dorong Pendidikan Inklusif NTB, Tekankan Kolaborasi Semua Pihak

Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pendidikan inklusif dan berkelanjutan di NTB, menekankan pentingnya peran serta seluruh elemen masyarakat dalam memajukan pendidikan di Nusa Tenggara Barat.

{{caption}}
Gubernur NTB Tambah Insentif 1.759 Guru PPPK, Kado Hardiknas Tingkatkan Kesejahteraan

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal berikan Insentif Guru PPPK NTB tambahan minimal Rp500 ribu untuk 1.759 guru, sebagai kado Hardiknas demi peningkatan kesejahteraan. Simak detailnya!

{{caption}}
Bukannya Sejahtera, Gaji 600 Guru di OKI Malah Turun Drastis usai Diangkat PPPK Paruh Waktu

Bahkan, gaji mereka turun drastis ketimbang saat masih berstatus honorer.