Bukannya Sejahtera, Gaji 600 Guru di OKI Malah Turun Drastis usai Diangkat PPPK Paruh Waktu

Pemerintah Kabupaten Serang telah merampungkan pembahasan skema insentif bagi 3.587 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu formasi guru, menargetkan pencairan pada pekan pertama Ramadan.

Pemerintah Kabupaten Sumedang memberikan penjelasan komprehensif mengenai mekanisme upah PPPK Sumedang, termasuk insentif dan upaya peningkatan kesejahteraan guru paruh waktu yang sempat menjadi sorotan publik.

Dinas Pendidikan Kota Mataram menegaskan Gaji Guru PPPK Paruh Waktu tidak akan lagi bersumber dari dana BOS, melainkan APBD, memberikan kepastian status ASN bagi para pengajar dan menjamin kesejahteraan mereka.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muaro Jambi terkendala aturan Undang-Undang ASN, menyebabkan penundaan pembayaran honor guru PAUD swasta selama lima bulan yang sangat dinantikan.

Melalui rekrutmen PPPK guru honorer yang sebelumnya hanya mendapatkan gaji sekitar Rp200.000 per bulan bisa menikmati gaji dan tunjangan setara guru PNS.

Pemerintah Kabupaten OKU mengangkat 3.068 honorer menjadi PPPK Paruh Waktu OKU, sebuah langkah inovatif untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan memberikan fleksibilitas. Simak detail pengukuhannya!

Hoerudin menjelaskan, banyak guru berjenjang S2 namun selalu disiksa dengan upah yang kurang

Agung juga mengatakan, jumlah guru honorer di Indonesia masih lebih banyak dari pada guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Alokasi anggaran tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan layanan ke masyarakat.

Ia meminta agar Pemprov DKI menindaklanjuti temuan tersebut dan memecat kepala sekolah di sana.

Najib menegaskan kepada Tim Liputan6.com bahwa konten yang ia bagikan dibuat secara natural sebagai gambaran nyata kondisi di lokasi tempatnya bertugas.

Psikolog Abdi Keraf menyambut baik PP Tunas sebagai upaya pemerintah melindungi anak dari dampak negatif media sosial, menekankan pentingnya peran orang tua dan edukasi dalam implementasinya.

Badan Gizi Nasional (BGN) menindaklanjuti insiden keracunan makanan program makan bergizi di Jakarta Timur yang menimpa puluhan siswa dan guru. Apa langkah tegas yang diambil BGN untuk mencegah terulangnya kejadian serupa?

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus menggenjot pembangunan infrastruktur. Simak bagaimana dampak perbaikan jalan Sidrap dirasakan langsung oleh guru dan petani, meningkatkan mobilitas dan ekonomi.

Legislator Gorontalo Utara mendukung penuh Pembatasan Media Sosial Anak di bawah 16 tahun melalui PP TUNAS. Kebijakan ini krusial melindungi generasi muda dari dampak negatif digitalisasi dan mendorong literasi digital.

Pemerintah Kabupaten Batang menginstruksikan guru untuk memberikan edukasi dalam pembatasan penggunaan media sosial siswa, demi mencegah dampak negatif dan meningkatkan fokus belajar anak di era digital. Kebijakan ini akan diperkuat dengan regulasi terkai

Pemerintah Kabupaten Donggala siap membentuk Satgas Narkoba lintas sektor untuk menghadapi ancaman serius terhadap pembangunan sumber daya manusia di wilayah tersebut.

Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Lombok Tengah akan menerima gaji mereka yang tertunda, dengan anggaran disiapkan dalam APBD Perubahan 2026.

Pemerintah Kota Mataram mengajukan 200 Formasi CASN Mataram 2026 ke KemenPAN RB, dengan mayoritas untuk CPNS pelamar umum. Simak rincian dan alasan di balik usulan ini!

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memastikan ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan tetap dipertahankan, menepis isu perumahan di tengah tekanan fiskal dan pembatasan belanja pegawai.

Bupati Bangka Fery Insani memastikan ribuan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak akan dihentikan. Ia menegaskan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka masih mencukupi untuk belanja pegawai, menepis kekhawatiran terka

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mengusulkan merger dinas-dinas serupa di Pemprov Jabar demi efisiensi anggaran dan optimalisasi pelayanan publik, sebuah langkah strategis untuk menata ulang struktur organisasi perangkat daerah demi Efisie