Gubernur Pramono Pastikan Gaji ASN dan Non-ASN Aman Usai Pemotongan Anggaran

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara soal pemotongan pajak tunjangan hari raya (THR) bagi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa anggaran subsidi pangan sebesar Rp300 miliar dalam APBD 2026 tidak akan dipotong.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan TPP ASN DKI Jakarta tidak akan dipotong, bahkan setelah pemangkasan DBH Rp15 triliun, demi menjaga kinerja pegawai.

Meski begitu, dia menegaskan proyek fisik yang dimaksud bukanlah pada sektor pelayanan publik.

Total anggaran yang semula direncanakan sebesar Rp95,3 triliun kini disesuaikan menjadi Rp81,2 triliun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta untuk tahun 2026 mengalami penurunan signifikan menjadi Rp81,2 triliun. Apa yang menyebabkan APBD DKI 2026 Turun drastis dari kesepakatan awal?

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut Pemprov DKI Jakarta kemungkinan besar tidak akan membuka rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) pada 2026

Pramono tidak akan ikut langkah sejumlah kepala daerah yang memprotes terkait pemangkasan dana transfer tersebut.

"Pak Gubernur, yang enggak banyak protes ketika dana bagi hasilnya saya potong hampir Rp20 triliun," ujar Menkeu Purbaya

Pernyataan tersebut disampaikan Pramono usai bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/10/2025).

keduanya membahas soal pemotongan dana transfer daerah, penyesuaian fiskal juga pemotongan dana bagi hasil (DBH) yang dialami Jakarta.

Pemotongan ini membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2026 turun dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun anggaran 2026 turun dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun.

Kebijakan umum dalam rancangan APBD 2026 meliputi kebijakan soal pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mengapresiasi komitmen DKI Jakarta dalam melindungi UMKM di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian, terutama melalui regulasi Perda KTR.

Ia menilai tingginya ketimpangan kaya dan miskin tersebut dipicu oleh konsentrasi kekayaan di Jakarta yang tidak merata.

Pemprov DKI percepat penanganan Kali Ciliwung usai keluhan warga Menteng viral. Fokus pada normalisasi dan pengerukan sedimentasi hingga 178 ribu kubik.

Pramono menyampaikan, kebijakan pengurangan air tanah akan dilakukan secara bertahap dan berbasis kesiapan layanan air perpipaan di lapangan.

Meledaknya populasi ikan sapu-sapu di wilayah Jakarta menyebabkan kerusakan tanggul lingkungan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan operasi Pembersihan Ikan Sapu-Sapu secara menyeluruh di Ibu Kota. Langkah ini diambil untuk melindungi ekosistem perairan lokal yang terancam.