Fakta Unik: APBD DKI 2026 Turun Rp14,1 Triliun, Dipangkas Akibat DBH!

Total anggaran yang semula direncanakan sebesar Rp95,3 triliun kini disesuaikan menjadi Rp81,2 triliun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun anggaran 2026 turun dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun.

“Kami tetap harus dengan senyum dan optimisme untuk bisa membangun Jakarta,” kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Pemangkasan tersebut mencapai sekitar Rp15 triliun dari total anggaran daerah sebelumnya.

Pemprov DKI Jakarta terpaksa merombak RAPBD 2026 setelah Pemangkasan Dana Bagi Hasil Jakarta sebesar Rp15 triliun dari pemerintah pusat. Program prioritas mana yang akan dipertahankan?

Menurut Pramono, hingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait besaran DBH yang akan diterima Jakarta.

APBD DKI 2026 berpotensi turun drastis hingga Rp17 triliun. Pemangkasan dana transfer pusat menjadi penyebab utama, membuat DPRD dan Pemprov DKI kebingungan.

APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.

Rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan **bantalan fiskal Indonesia** sangat memadai, bahkan saat ketidakpastian global meningkat. Simak strategi pemerintah menjaga ekonomi nasional.

Gubernur BI Perry Warjiyo meyakinkan investor global bahwa bauran Kebijakan BI On Track untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi, dibahas dalam IMF Spring Meeting 2026.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menunjukkan resiliensi, namun tekanan fiskal meningkat akibat lonjakan harga energi global. Simak analisis lengkapnya di sini.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan tidak akan bernegosiasi terkait efisiensi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp12,7 triliun, menegaskan komitmennya sebagai pembantu Presiden.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Wihadi Wiyanto menegaskan **Kekuatan APBN** dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah tekanan global, menanggapi usulan kenaikan harga BBM. Pernyataan ini menyoroti peran APBN sebagai instrumen vital.

Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka mengusulkan relaksasi aturan keuangan daerah, khususnya terkait batasan belanja pegawai, untuk mengatasi tekanan fiskal yang kian berat. Simak alasannya di sini!

Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menyoroti serius masalah Pengelolaan Sampah Tambora yang kian menggunung, mendesak DLH DKI segera bertindak konkret dan berkelanjutan.

Anggota DPRD DKI Jakarta menyoroti lonjakan pendatang pasca-Lebaran, mendesak Pemprov DKI untuk memperketat pengawasan pendatang Jakarta demi melindungi warga lokal dari dampak ekonomi dan sosial yang mungkin timbul.

Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menekankan pentingnya **kesiapan pendatang Jakarta** dengan bekal keahlian dan tujuan jelas agar tidak menjadi beban sosial di Ibu Kota. Simak selengkapnya mengenai imbauan ini!

Anggota DPRD DKI Jakarta menyoroti urgensi Pengamanan Kawasan Permukiman selama masa mudik Lebaran untuk mencegah tindak kriminalitas dan menjaga ketertiban ibu kota, membuat pembaca penasaran akan langkah antisipasi yang diambil.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta menilai kolaborasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil mewujudkan suasana Semarak Ramadhan DKI Jakarta 1447 Hijriah yang lebih meriah, dengan festival hingga diskon belanja.

Kebijakan impor sapi oleh Pemprov DKI Jakarta menuai kritik dari DPRD. Langkah ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Pangan yang mengamanatkan cadangan dari dalam negeri.