Fakta Unik: APBD DKI 2026 Turun Rp14,1 Triliun, Dipangkas Akibat DBH!

Total anggaran yang semula direncanakan sebesar Rp95,3 triliun kini disesuaikan menjadi Rp81,2 triliun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun anggaran 2026 turun dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun.

“Kami tetap harus dengan senyum dan optimisme untuk bisa membangun Jakarta,” kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Pemangkasan tersebut mencapai sekitar Rp15 triliun dari total anggaran daerah sebelumnya.

Pemprov DKI Jakarta terpaksa merombak RAPBD 2026 setelah Pemangkasan Dana Bagi Hasil Jakarta sebesar Rp15 triliun dari pemerintah pusat. Program prioritas mana yang akan dipertahankan?

Menurut Pramono, hingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait besaran DBH yang akan diterima Jakarta.

APBD DKI 2026 berpotensi turun drastis hingga Rp17 triliun. Pemangkasan dana transfer pusat menjadi penyebab utama, membuat DPRD dan Pemprov DKI kebingungan.

APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.

Rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Sulteng 2026 mengalokasikan Rp2,3 triliun untuk belanja pegawai, mencapai 47,05% dari total belanja daerah. Simak rinciannya dan perbandingannya dengan aturan yang berlaku.

Fenomena Digital Nomad membawa peluang ekonomi sekaligus tantangan stabilitas harga di destinasi wisata Indonesia. Artikel ini membahas bagaimana kebijakan fiskal dapat menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial bagi masyarakat lokal.

Pengamat ekonomi menilai kenaikan harga Pertamax menjadi momentum penting bagi masyarakat kelas menengah untuk mengevaluasi gaya hidup. Simak dampak dan solusinya agar tetap adaptif di tengah situasi ekonomi saat ini.

NEXT Indonesia Center menyoroti tantangan fiskal, menekankan pentingnya daya ungkit APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar menjaga defisit. Bagaimana kondisi fiskal Indonesia sebenarnya?

Konsultan keuangan Elvi Diana menyarankan pemerintah dan OJK untuk memberikan penjelasan rinci dan transparan mengenai faktor pelemahan IHSG, guna menjaga kepercayaan investor dan stabilitas pasar modal.

Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh mempercepat Program Pangan dan Hilirisasi, serta sektor riil lainnya, guna menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah gejolak global.

Anggota DPRD DKI Jakarta menyoroti pentingnya Kolaborasi Atasi Sampah DKI Jakarta secara menyeluruh, dari edukasi masyarakat hingga strategi jangka panjang, demi kemandirian pengelolaan sampah dan menghindari krisis serupa masa lalu.

DPRD DKI mendorong digitalisasi parkir dan sistem pembayaran cashless untuk menekan kebocoran PAD dari sektor parkir off street.

PKS mengganti Ketua DPRD DKI dari Khoirudin ke Suhud Alynudin. Partai menyebut keputusan ini bagian konsolidasi, bukan konflik internal.

Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menyoroti serius masalah Pengelolaan Sampah Tambora yang kian menggunung, mendesak DLH DKI segera bertindak konkret dan berkelanjutan.

Anggota DPRD DKI Jakarta menyoroti lonjakan pendatang pasca-Lebaran, mendesak Pemprov DKI untuk memperketat pengawasan pendatang Jakarta demi melindungi warga lokal dari dampak ekonomi dan sosial yang mungkin timbul.

Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menekankan pentingnya **kesiapan pendatang Jakarta** dengan bekal keahlian dan tujuan jelas agar tidak menjadi beban sosial di Ibu Kota. Simak selengkapnya mengenai imbauan ini!