Pramono Anung: Era Anggaran Besar Sudah Berakhir

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengumumkan APBD DKI 2026 akan fokus pada isu strategis seperti penanganan sampah dan pengendalian banjir, meskipun mengalami penurunan anggaran signifikan.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa anggaran subsidi pangan sebesar Rp300 miliar dalam APBD 2026 tidak akan dipotong.

Kedua program itu menjadi instrumen penting dalam hal pemerataan kesempatan pendidikan bagi warga tidak mampu di Jakarta.

Total anggaran yang semula direncanakan sebesar Rp95,3 triliun kini disesuaikan menjadi Rp81,2 triliun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta untuk tahun 2026 mengalami penurunan signifikan menjadi Rp81,2 triliun. Apa yang menyebabkan APBD DKI 2026 Turun drastis dari kesepakatan awal?

Pramono tidak akan ikut langkah sejumlah kepala daerah yang memprotes terkait pemangkasan dana transfer tersebut.

APBD DKI anjlok dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun usai dilakukan pemangkasan.

Pernyataan tersebut disampaikan Pramono usai bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/10/2025).

keduanya membahas soal pemotongan dana transfer daerah, penyesuaian fiskal juga pemotongan dana bagi hasil (DBH) yang dialami Jakarta.

Pemotongan ini membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2026 turun dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun anggaran 2026 turun dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun.

“Kami tetap harus dengan senyum dan optimisme untuk bisa membangun Jakarta,” kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Pemprov DKI Jakarta jalin kerja sama sister city dengan Jeju, Korsel. Fokus pariwisata, energi terbarukan, dan ekonomi digital, kolaborasi ini akselerasi visi Jakarta jadi kota global.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengungkapkan pembangunan kantor Satpol PP DKI Jakarta tertunda akibat efisiensi anggaran, padahal kebutuhan markas komando sangat mendesak untuk menunjang kinerja ribuan personel.

Hari Transportasi Nasional diperingati setiap 24 April, dengan kebijakan tarif Rp1 untuk transportasi umum di Jakarta.

Hal itu juga untuk mengajak warga Jakarta beralih dari transportasi pribadi ke umum.

Pramono menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta sepenuhnya mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait kenaikan harga BBM.

MUI mengingatkan bahwa cara menguburkan ikan sapu-sapu dalam kondisi masih hidup menyalahi prinsip ajaran Islam.

Pemerintah Kota Bengkulu menetapkan target ambisius untuk menekan rasio belanja pegawai hingga maksimal 30 persen dari APBD pada tahun 2027, sebuah langkah strategis untuk memenuhi regulasi pusat dan menjaga kesehatan fiskal daerah.

Gubernur Banten Andra Soni menegaskan efisiensi anggaran daerah sukses mewujudkan program **Sekolah Gratis Banten** untuk tingkat menengah, menjangkau puluhan ribu siswa dan akan diperluas ke MA swasta.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat mulai 17 April 2026 bagi ASN, sebagai upaya meningkatkan efisiensi anggaran dan penghematan energi di lingkungan pemerintah daerah.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mendorong transformasi layanan publik digital untuk optimalisasi akses masyarakat, dengan menyoroti keberhasilan layanan PANDAWA BPJS Kesehatan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengusulkan agar gaji PPPK diambil alih pemerintah pusat. Hal ini menyusul kebijakan pembatasan belanja pegawai daerah yang akan berlaku mulai tahun 2027.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, meluruskan informasi seputar Pengadaan Barang BGN untuk Program Makan Bergizi Gratis, membantah klaim jumlah fantastis dan menegaskan semua dilakukan terukur sesuai kebutuhan.