Kepala BGN Tegaskan Pengadaan Barang Terukur, Bantah Isu Laptop 32 Ribu Unit

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, meluruskan informasi seputar Pengadaan Barang BGN untuk Program Makan Bergizi Gratis, membantah klaim jumlah fantastis dan menegaskan semua dilakukan terukur sesuai kebutuhan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi penting terkait isu pengadaan barang yang menjadi sorotan publik. Klarifikasi ini disampaikan di Jakarta pada Senin, 13 April, menanggapi berbagai pemberitaan yang beredar luas. Ia menegaskan bahwa seluruh pengadaan barang, termasuk kaos kaki, laptop, dan alat makan, telah dilakukan secara terukur dan sesuai prosedur.

Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pengadaan barang-barang tersebut memang merupakan bagian integral dari kebutuhan operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, ia menekankan bahwa jumlah pengadaan yang sebenarnya jauh berbeda dari angka fantastis yang ramai diberitakan di masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat kepada publik.

Klarifikasi ini diharapkan dapat meluruskan kesalahpahaman dan meredakan kekhawatiran publik mengenai dugaan pemborosan anggaran. BGN berkomitmen untuk transparansi dalam setiap proses pengadaan demi mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis.

Meluruskan Angka Pengadaan yang Beredar

Dadan Hindayana secara tegas membantah klaim yang menyebutkan pengadaan laptop mencapai 32 ribu unit dan alat makan senilai Rp4 triliun. Angka-angka tersebut, menurutnya, sama sekali tidak benar dan jauh dari realitas di lapangan. "Pengadaan itu ada, tetapi tidak sebanyak yang disebutkan," ujar Dadan.

Ia menjelaskan bahwa pengadaan kaos kaki, laptop, dan alat makan dilakukan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan, bukan dalam jumlah yang fantastis seperti yang beredar. Sepanjang tahun 2025, pengadaan laptop di lingkungan BGN hanya dilakukan sebanyak 5.000 unit. Angka ini jauh lebih rendah dari klaim 32 ribu unit yang sempat menjadi perbincangan publik.

Terkait pengadaan alat makan, BGN hanya melakukannya untuk 315 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang pembangunannya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ini menunjukkan bahwa pengadaan dilakukan secara spesifik dan terarah untuk mendukung unit-unit layanan gizi yang telah ditetapkan.

Pembangunan SPPG berbasis APBN tersebut telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri terkait. Oleh karena itu, seluruh proses pengadaan mengikuti perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, memastikan akuntabilitas dan kesesuaian dengan regulasi.

Rincian Anggaran dan Realisasi Efisien

Dari sisi anggaran, Kepala BGN merinci pagu untuk pengadaan alat makan sebesar Rp89,32 miliar. Realisasi anggaran untuk pengadaan ini mencapai sekitar Rp68,94 miliar, menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan dilakukan secara efisien dan tidak melampaui batas anggaran yang telah ditetapkan.

Selain alat makan, pengadaan alat dapur juga menjadi komponen penting dalam mendukung operasional SPPG. Untuk pengadaan alat dapur, pagu anggaran ditetapkan sebesar Rp252,42 miliar. Realisasi anggaran untuk alat dapur mencapai sekitar Rp245,81 miliar.

Angka-angka realisasi ini membuktikan bahwa BGN mengelola anggaran dengan cermat dan bertanggung jawab. Seluruh pengadaan tersebut dilakukan secara terukur dan disesuaikan dengan kebutuhan operasional masing-masing SPPG.

Dadan Hindayana menegaskan bahwa tidak ada pemborosan anggaran dalam pelaksanaan pengadaan. Angka-angka yang disampaikan ini jauh dari klaim yang beredar di publik yang menyebutkan nilai pengadaan mencapai triliunan rupiah.

Komitmen Pengadaan Terukur untuk Program Makan Bergizi Gratis

BGN memastikan bahwa setiap langkah dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah melalui perhitungan matang. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana publik dan memastikan efektivitas program dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

Pendekatan terukur ini mencakup identifikasi kebutuhan riil di setiap SPPG, penetapan spesifikasi barang yang sesuai, hingga proses lelang yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, setiap barang yang diadakan benar-benar mendukung tujuan utama program.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan inisiatif penting pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan kelompok rentan di Indonesia. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya, termasuk pengadaan barang, harus dilakukan dengan integritas tinggi dan efisiensi maksimal.

Komitmen BGN terhadap pengadaan yang terukur dan efisien diharapkan dapat membangun kepercayaan publik. Ini juga menjadi langkah konkret dalam memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat melalui Program Makan Bergizi Gratis.

Sumber: AntaraNews