Rapat Paripurna Sahkan APBD Jakarta 2026 Rp81,3 Triliun, Tak Ada Pemotongan Dana Bansos

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengumumkan APBD DKI 2026 akan fokus pada isu strategis seperti penanganan sampah dan pengendalian banjir, meskipun mengalami penurunan anggaran signifikan.

Kedua program itu menjadi instrumen penting dalam hal pemerataan kesempatan pendidikan bagi warga tidak mampu di Jakarta.

Total anggaran yang semula direncanakan sebesar Rp95,3 triliun kini disesuaikan menjadi Rp81,2 triliun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta untuk tahun 2026 mengalami penurunan signifikan menjadi Rp81,2 triliun. Apa yang menyebabkan APBD DKI 2026 Turun drastis dari kesepakatan awal?

Pramono tidak akan ikut langkah sejumlah kepala daerah yang memprotes terkait pemangkasan dana transfer tersebut.

APBD DKI anjlok dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun usai dilakukan pemangkasan.

Pernyataan tersebut disampaikan Pramono usai bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Pemotongan ini membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2026 turun dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun anggaran 2026 turun dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun.

“Kami tetap harus dengan senyum dan optimisme untuk bisa membangun Jakarta,” kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Pemangkasan tersebut mencapai sekitar Rp15 triliun dari total anggaran daerah sebelumnya.

Pemprov DKI Jakarta terpaksa merombak RAPBD 2026 setelah Pemangkasan Dana Bagi Hasil Jakarta sebesar Rp15 triliun dari pemerintah pusat. Program prioritas mana yang akan dipertahankan?

BPH Migas aktif mendorong perluasan sambungan jaringan gas Bekasi untuk rumah tangga. Inisiatif ini menawarkan solusi energi yang lebih hemat, praktis, dan ramah lingkungan bagi masyarakat.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mendesak kepala daerah untuk tidak mengabaikan program swasembada pangan nasional. Prioritas ini krusial demi menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di tengah tantangan global.

Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menegaskan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-822 Kota Bangli tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan mengandalkan partisipasi masyarakat dan swasta, sekaligus menekankan arah p

Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol dengan tegas meminta seluruh warga di delapan kabupaten untuk menghentikan Perang Suku Papua Pegunungan dan segala bentuk kekerasan yang masih terjadi, demi menjaga integritas dan martabat manusia.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menekankan pentingnya sinergi program pusat dan daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Menurut Tito, penilaian penghargaan dilakukan secara objektif berbasis data dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta melibatkan tim juri dari pemerintah dan medi

Kebijakan umum dalam rancangan APBD 2026 meliputi kebijakan soal pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.