APBD DKI Jakarta 2026 Tembus Rp95,35 Triliun

Kebijakan umum dalam rancangan APBD 2026 meliputi kebijakan soal pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Kamis, 04 Sep 2025 18:28:00

apbd dki jakarta

Gubernur Jakarta Pramono Anung telah menerima arahan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di tengah situasi Jakarta yang memanas. (Dok. Pemprov DKI Jakarta) (© 2025 Liputan6.com)

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebut total rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 mencapai Rp95,35 triliun. Angka ini meningkat 3,80 persen dari 2025, sebesar Rp91,86 triliun.

Hal ini disampaikan Pramono saat rapat paripurna bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 serta perubahan bentuk badan hukum PAM JAYA.

Menurutnya, kebijakan umum dalam rancangan APBD 2026 meliputi kebijakan soal pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah juga diarahkan untuk meningkatkan sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan asli daerah lainnya, serta pendapatan transfer.

Sementara itu, kebijakan belanja daerah difokuskan pada penyelesaian permasalahan kota dan implementasi sepuluh program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur.

Program tersebut mencakup pembangunan dan penyelesaian infrastruktur fundamental (DSP/DKI Strategic Projects), peningkatan peringkat Jakarta di tingkat global melalui pelaksanaan Global City Programs (GSP), serta penguatan peran Jakarta sebagai kota bisnis berskala internasional.

“Kebijakan belanja daerah juga difokuskan pada alokasi anggaran untuk sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan penyediaan subsidi pangan melalui pengembangan urban farming,” kata Pramono, Kamis (4/9).

Adapun kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada perluasan sumber pendanaan dan penerapan creative financing.

Langkah ini dilakukan agar pembiayaan lebih inklusif, berkelanjutan, serta membuka peluang bagi berbagai pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Raperda Perubahan Bentuk Perumda

Terkait Raperda tentang perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM JAYA menjadi Perseroan Daerah (Perseroda), Gubernur Pramono menegaskan, langkah ini merupakan strategi untuk menerapkan skema pendanaan non-APBD.

Perubahan tersebut bertujuan meningkatkan kinerja, efektivitas, efisiensi, dan daya saing perusahaan.

“Dengan menjadi Perseroda, diharapkan PAM JAYA memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola sumber daya, menjalin kemitraan, serta menarik investasi dari berbagai sumber. Fleksibilitas ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan investasi yang besar sekaligus mempercepat realisasi berbagai proyek strategis perusahaan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Pramono menekankan, perubahan bentuk badan hukum PAM JAYA juga dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak warga Jakarta atas air minum yang bersih dan aman, serta mempercepat layanan air minum perpipaan di seluruh wilayah Jakarta hingga 2029.

Share

Berita Terbaru

Artikel ini ditulis oleh

Editor Fauzan Jamaludin

W

Reporter

Winda Nelfira

Menakar Fiskal & Moneter

Ketahanan Pangan Sulut BI Perkuat Ketahanan Pangan Sulut Melalui Pemberdayaan Petani dan UMKM 2026-05-23 23:01:51
Percepatan Investasi BI Dorong Percepatan Investasi Sulawesi Utara, Kunci Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah 2026-05-23 23:01:21
Bank Indonesia Bank Indonesia Perkuat Stabilitas Rupiah Melalui Pengembangan Instrumen Pasar Uang 2026-05-23 19:01:31
Dolar AS Ekonom Sebut Rupiah Sulit Turun di Bawah Rp17.000 per USD Meski BI Sudah Naikkan Suku Bunga Acuan 2026-05-23 11:21:00
Bank Indonesia BI Tegaskan Pembatasan Pembelian Dolar Bukan Kebijakan Mendadak 2026-05-23 09:57:18
rupiah Bukan Hanya Kebijakan BI, Ini Faktor Lain Terkait Pelemahan Rupiah 2026-05-23 05:23:21
Bank Indonesia BI Sebut Ekonomi Solo Raya Solid, Pembayaran Digital Menguat 2026-05-22 17:59:00
Bank Indonesia Imbau Masyarakat Tak Panic Buying, BI Pastikan Kebutuhan Dolar AS di Money Changer Masih Terpenuhi 2026-05-22 15:36:22
Bank Indonesia BI Siapkan Aturan Baru Valas untuk Redam Spekulasi Dolar AS 2026-05-22 14:04:18
Bank Indonesia Bank Indonesia Bakal Batasi Lagi Pembelian Dolar AS, Transaksi Tanpa Dokumen Sudah Menurun 2026-05-22 13:47:30
BTN Naik 43,8 Persen, BTN Raup Laba Bersih Konsolidasi Rp1,45 Triliun per April 2026 2026-05-22 13:34:20
rupiah ke dollar BI Ungkap Strategi Jaga Rupiah, Perkuat Likuiditas Valas dan Redam Panic Buying Dolar di Masyarakat 2026-05-22 13:16:10

Lihat Selengkapnya

Menilik Sektor Riil dari Dekat

Swasembada Gula Nasional Jatim Komitmen Jadi Garda Terdepan Penguatan Industri Gula Nasional, Targetkan Swasembada 2026-05-23 20:01:41
kementan Kementan Awasi Perusahaan Sawit Hadapi El Nino, Pastikan Produksi Tetap Terjaga 2026-05-23 17:01:41
IPSKA Natuna Pemkab Natuna Kantongi Status IPSKA dari Kemendag RI, Percepat Ekspor Produk Lokal 2026-05-23 13:01:21
Ubi Cilembu Inovasi Kultur Jaringan Dorong Produksi Ubi Cilembu Sumedang untuk Pasar Global 2026-05-19 03:00:51
Pamekasan Bantuan Pupuk Petani Tembakau Pamekasan: Upaya Ringankan Beban Produksi 2026-05-17 21:01:21
Penas KTNA XVII Bupati Gorontalo Minta Panitia Maksimalkan Persiapan Penas KTNA XVII di Juni 2026 2026-05-17 21:01:01
Ekspor Jagung Ekspor Jagung Bengkayang ke Malaysia Capai 100 Ton, Perkuat Ketahanan Pangan Nasional 2026-05-17 17:01:21
Kerja Sama Indonesia Belarus Indonesia dan Belarus Perkuat Kerja Sama Jelang Kunjungan Presiden Lukashenko 2026-05-17 13:01:01
Sigi Pembangunan Kopdes Merah Putih Sigi Rampung di Lima Desa, Perkuat Ekonomi Lokal 2026-05-17 11:01:41
Polda Banten Polda Banten Panen Jagung 29,5 Ton, Perkuat Ketahanan Pangan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045 2026-05-17 02:01:11
Pangan Indonesia Kian Diperhitungkan, Ekspor Pupuk ke Australia Perkuat Posisi Strategis di Sektor Pangan Global 2026-05-17 01:00:58
Gudang Ketahanan Pangan Polri Polri Bangun 28 Gudang Ketahanan Pangan, Perkuat Sektor Pertanian Nasional 2026-05-16 20:02:01

Lihat Selengkapnya

Rekap Wakil Premier League di Eropa Musim 2026/2027

Tak Hanya Jaga Keamanan, Polisi Diajak Jadi Contoh Gerakan Jakarta Bersih

Banjir dan Longsor di 5 Kecamatan Sukabumi, Wilayah Simpenan Terparah

2 Tahun Berlalu, Kasus Siswi SLB Dihamili Teman Sekelas di Kalideres Tak Kunjung Tuntas

Tiang Listrik Roboh Saat Hujan Deras, Jalur Geopark Ciletuh Lumpuh Total

Drama Pengantin Kabur di Pati Berujung Tuntutan Ganti Rugi Rp 70 Juta

BPAD DKI Optimistis Capai Target Pendapatan Rp805 Miliar di 2026 Melalui Pengelolaan Aset

BPAD DKI Jakarta menargetkan pendapatan fantastis Rp805 miliar pada 2026. Simak strategi pengelolaan aset daerah yang menjadi kunci pencapaian Target Pendapatan BPAD DKI ini.

BPAD DKI

Anggaran Infrastruktur DKI Jakarta: 43 Persen Belanja Daerah Dialokasikan untuk Publik

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan 43,06 persen dari total belanja daerahnya untuk Anggaran Infrastruktur Publik, melampaui batas minimal aturan, demi peningkatan kualitas hidup warga.

Belanja Daerah DKI Jakarta

APBD DKI 2026 Fokus Isu Strategis, Anggaran Turun Rp10,54 Triliun

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengumumkan APBD DKI 2026 akan fokus pada isu strategis seperti penanganan sampah dan pengendalian banjir, meskipun mengalami penurunan anggaran signifikan.

APBD DKI 2026

DPRD Minta Pemkot Tangerang Tingkatkan PAD Kota Tangerang dari Sumber Baru untuk Layanan Prima

DPRD Kota Tangerang mendesak Pemkot untuk mengidentifikasi dan mengembangkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang baru demi optimalisasi layanan publik dan pembangunan daerah.

DPRD Kota Tangerang

Palembang Targetkan PAD Rp4,6 Triliun pada 2026, Fokus Peningkatan Pelayanan Publik

Pemerintah Kota Palembang menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD Palembang) mencapai Rp4,6 triliun pada tahun 2026. Target ini berfokus pada peningkatan pelayanan dasar dan kualitas kehidupan masyarakat.

Palembang

Pemprov dan DPRD Banten Sepakati Arah KUA-PPAS 2026 Banten, Fokus Utama Efisiensi Anggaran dan Pemerataan Pembangunan

Pemprov dan DPRD Banten menyepakati KUA-PPAS 2026 Banten dengan fokus efisiensi anggaran, pemerataan pembangunan, dan penguatan ekonomi rakyat untuk RAPBD 2026.

KUA PPAS 2026 Banten

DPRD DKI dan Pemprov Sepakati Penyesuaian APBD 2026 Jadi Rp81,2 Triliun Imbas Dana Bagi Hasil Dipangkas Pusat

Total anggaran yang semula direncanakan sebesar Rp95,3 triliun kini disesuaikan menjadi Rp81,2 triliun.

DPRD DKI Jakarta

Pramono Tegaskan Tak Persoalkan Pemotongan Dana Transfer Meski APBD Anjlok Rp79 T, Menkeu Purbaya 'Happy'

Pernyataan tersebut disampaikan Pramono usai bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Pramono Anung

Strategi Pemprov DKI Jakarta Usai APBD Dipangkas Nyaris Rp15 Triliun

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun anggaran 2026 turun dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun.

APBD DKI Jakarta

Dana Transfer Dipangkas, APBD DKI Jakarta Turun Jadi Rp79 Triliun

“Kami tetap harus dengan senyum dan optimisme untuk bisa membangun Jakarta,” kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

APBD

Pramono Anung: Era Anggaran Besar Sudah Berakhir

Pemangkasan tersebut mencapai sekitar Rp15 triliun dari total anggaran daerah sebelumnya.

Pramono Anung

Terungkap! RAPBD Jakarta 2026 Terancam Berubah Drastis Imbas Pemangkasan Dana Bagi Hasil Rp15 Triliun

Pemprov DKI Jakarta terpaksa merombak RAPBD 2026 setelah Pemangkasan Dana Bagi Hasil Jakarta sebesar Rp15 triliun dari pemerintah pusat. Program prioritas mana yang akan dipertahankan?

RAPBD Jakarta 2026

Rapat Paripurna Sahkan APBD Jakarta 2026 Rp81,3 Triliun, Tak Ada Pemotongan Dana Bansos

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa anggaran subsidi pangan sebesar Rp300 miliar dalam APBD 2026 tidak akan dipotong.

apbd

Gubernur Pramono Pastikan Gaji ASN dan Non-ASN Aman Usai Pemotongan Anggaran

APBD DKI anjlok dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun usai dilakukan pemangkasan.

apbd dki jakarta

Rencana Gubernur Pramono Kaji Ulang Subsidi Transportasi Usai Anggaran Dipotong

Pemotongan ini membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2026 turun dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun.

apbd dki jakarta

Pramono Geram Saat Lihat Video Aksi Premanisme di Jakarta: Tak Ada Kompromi Lagi

Pramono memastikan, telah meminta jajaran Satuan Polisi (Satpol) PP DKI Jakarta untuk mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk gangguan keamanan.

berita update

Pramono Izinkan Parpol Gunakan Naming Right Halte-Stasiun di Jakarta: Asalkan Bayar

Menurut Pramono, skema pemberian hak nama itu merupakan kerja sama komersial sebagai upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menambah pendapatan.

berita update

Dukcapil Catat 967 Pendatang Baru ke Jakarta Pascamudik, Didominasi Usia Produktif

Arus urbanisasi ke Jakarta mulai meningkat pascalebaran 2026. Dukcapil mencatat 967 pendatang baru, mayoritas usia produktif dan berpendidikan di bawah SLTA.

berita update