Pramono Izinkan Parpol Gunakan Naming Right Halte-Stasiun di Jakarta: Asalkan Bayar

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung membuka peluang bagi partai politik atau parpol untuk memberikan hak penamaan (naming right) di halte hingga stasiun transportasi publik yang ada di wilayah ibu kota. 

Hal ini disampaikan Pramono di hadapan Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Erwin Aksa dan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Inggard Joshua dalam perayaan Paskah Bersama Hamba Tuhan dan Warga Jemaat di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Jumat 10 April 2026. 

Menurut Pramono, skema pemberian hak nama itu merupakan kerja sama komersial sebagai upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD). 

"Sekarang ini kalau Bapak Ibu perhatikan semua halte ada namanya karena memberi nama itu artinya memberikan cuan, memberikan bayar retribusi, bayar pajak kepada pemerintah DKI Jakarta," kata Pramono.

Ia menyampaikan kerja sama komersial tersebut dilakukan secara transparan. Pramono menyebut bahwa saat ini sudah banyak halte transportasi di Jakarta yang menyematkan nama merek produk tertentu. 

"Kami lakukan secara transparan ada halte namanya Nescafe, Teh Sosro macam-macam semuanya siapa saja yang paling penting bayar," ucapnya.

Pramono pun melempar canda kepada Erwin Aksa menyatakan bahwa parpol juga disilakan jika ingin ikut memberikan penamaan pada halte transportasi publik yang ada di Jakarta.

“Yang paling penting bayar bahkan kalau Golkar mau buat halte pun boleh Pak Erwin, yang paling penting bayar aja,” kata Pramono. 

Pramono menjelaskan bahwa pemotongan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp15 triliun berdampak cukup signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Oleh sebab itu, Pemprov DKI harus putar otak mencari tambahan dana agar program-program prioritas pembangunan tetap bisa dijalankan. 

"Walaupun dipotong Rp15 triliun sebenarnya berat banget Pak Erwin, sebenarnya berat banget dipotong Rp15 (triliun). Tetapi kami tidak kehilangan kualitas untuk membangun Jakarta," ujarnya. 

Pramono berujar, kerja sama dengan berbagai pihak kini digencarkan, termasuk kerja sama komersial lewat naming right di sejumlah ruang publik seperti halte dan stasiun. Selain itu, hasil dari kerja sama juga digunakan untuk penataan fasilitas publik seperti taman hingga revitalisasi ruang terbuka hijau (RTH)

"Apa yang dilakukan? Yang kami lakukan adalah membangun trust kepercayaan. Maka kami tetap membangun Taman Bendera Pusaka yang di Barito, yang dulu kumuh sekarang Bapak Ibu sekalian boleh melihat taman Barito sudah begitu berbeda 24 jam buka. Sebentar lagi taman Semanggi juga akan kami selesaikan, sekarang sudah mulai termasuk TOD-TOD atau bangunan-bangunan di pemberhentian MRT juga akan kami sempurnakan,” kata Pramono.