Pramono

Pramono menjelaskan, pembangunan JPO baru tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.

Pramono Anung mengajukan agar Presiden Prabowo meresmikan LRT Jakarta Fase 1B yang menghubungkan Velodrome dan Manggarai pada Agustus 2026.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa Pemprov masih mempertimbangkan usulan untuk menyesuaikan tarif TransJakarta.

Menurut Pramono, perilaku tersebut tidak dapat ditoleransi karena bertentangan dengan upaya pemerintah dalam membangun budaya pengelolaan sampah.

Terbaru, muncul informasi bahwa tarif Transjabodetabek akan mengalami kenaikan hingga Rp 15 ribu.

Pramono sudah mengeluarkan instruksi untuk pedagang tidak berjualan di tempat yang mengganggu aktivitas publik.

Pramono juga memastikan ketersediaan hewan kurban di Jakarta masih aman.

Pemkot Jaktim mencatat jumlah tawuran pada 2025 mencapai 132 kejadian dan hingga Mei 2026 angka itu turun drastis.

Pramono menyatakan bahwa setelah adanya ring tinju, terjadi penurunan signifikan dalam jumlah tawuran di Pasar Rebo dan daerah sekitarnya.

Pramono menyatakan bahwa saat ini ia sedang menyusun enam paket kebijakan insentif untuk PBB-P2 tahun 2026, yang mencakup pembebasan pajak hingga 100 persen.

Pramono memastikan, telah meminta jajaran Satuan Polisi (Satpol) PP DKI Jakarta untuk mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk gangguan keamanan.

Menurut Pramono, skema pemberian hak nama itu merupakan kerja sama komersial sebagai upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menambah pendapatan.

Menurut Pramono, ondel-ondel merupakan salah satu ikon Betawi. Dia menyampaikan keberadaan ondel-ondel telah lama menjadi simbol yang khas dengan Jakarta.

Pramono mengatakan akan ada jalur KRL baru yang melintasi kawasan Kota Tua yang terhubung ke JIS.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 3/SE/2026 tentang Transformasi Budaya Kerja melalui Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan ASN.

Pramono akan menerapkan pembatasan bagi ASN yang bekerja pada hari Jumat, sejalan dengan kebijakan work from home, dengan jumlah antara 20 hingga 50 persen.

Warga bisa menitipkan kendaraan mereka di kantor lurah, camat, hingga wali kota.

Menurut Pramono, pemberian hak penamaan kepada pihak swasta diharapkan dapat menjadi sumber tambahan pemasukan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

JPO itu dilengkapi dengan fasilitas lift berbahan kaca transparan untuk mempermudah akses bagi penyandang disabilitas.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah mengusulkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk dibahas dan disetujui.