Rakorda Kebencanaan di Jakarta, Pramono Tekankan Sinergi

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menekankan sinergi lintas unsur sebagai kunci menghadapi ancaman bencana di Ibu Kota. Pesan itu ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 di Aryaduta Hotel Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Menurut Pramono, penanganan bencana membutuhkan koordinasi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), TNI-Polri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dunia usaha, hingga relawan, komunitas, dan masyarakat.

Ia menyoroti kebutuhan waktu, pikiran, dan pendanaan yang tidak sedikit dalam proses penanggulangan bencana, sehingga kerja bersama antar-instansi menjadi penopang kecepatan respons di lapangan.

"Karena kita berbagai pengalaman terutama di pemerintah pusat, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, kemudian juga dengan BMKG, sering kali kita menghadapi ini, maka sinergisitas antara BNPB, BMKG, TNI-Polri, Forkopimda, dunia usaha, relawan, itulah yang menjadi kata kunci kekuatan kita untuk menghadapi berbagai persoalan bencana di lapangan," ujar Pramono.

Ia menyinggung sejumlah pengalaman penanganan bencana di berbagai daerah yang pernah ia ikuti.

"Belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada ketika bencana yang ada di Aceh, kebetulan mulai dari tsunami dulu saya sudah terlibat di Aceh, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Utara kemarin, NTT, NTB, kemudian biasanya Palu, Lampung, apa, cekungan Palu, dan sebagainya," sambung dia.

Pramono kembali menegaskan pentingnya sinergi seluruh unsur, mulai dari BNPB, BMKG, TNI-Polri, Forkopimda, dunia usaha, relawan, komunitas, hingga masyarakat.

"Ini betul-betul menjadi kata kunci dalam kita menanggulangi persoalan kebencanaan ini," kata dia.

Ia berharap forum koordinasi tersebut melahirkan keputusan yang memperkuat tata kelola penanganan kebencanaan di Jakarta dan wilayah sekitar.

"Dan mudah-mudahan rapat koordinasi ini akan menghasilkan putusan-putusan, pandangan-pandangan yang baik untuk mengoordinasikan berbagai persoalan kebencanaan yang ada di Jakarta dan tentunya di Indonesia pada umumnya," tutup Pramono.

Pengalaman dan Kesiapsiagaan Jakarta

Pramono menautkan seruan kesiapsiagaan dengan pengalaman panjangnya bertugas di pemerintah pusat.

"Berbagai pengalaman, kebetulan saya hampir 15 tahun di pemerintah pusat, tepatnya di Istana sebenarnya, 5 tahun dengan Ibu Mega (Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri), 9 tahun setengah dengan Pak Jokowi (Presiden ke-7 Joko Widodo), sehingga persoalan-persoalan kebencanaan ini menjadi salah satu isu yang cukup sensitif, yang perlu ditangani secara cepat oleh jajaran yang ada," ucap dia.

Ia menguraikan ragam peristiwa kebencanaan yang menuntut kecepatan antisipasi, mulai dari gejala alam hingga bencana hidrometeorologi.

"Berbagai peristiwa kebencanaan terjadi, mulai dari bencana alam, gempa bumi, kebakaran hutan, banjir bandang, dan sebagainya dan sebagainya, ketepatan kecepatan mengantisipasi menjadi penting, sehingga dengan demikian kenapa saya menyampaikan ini, karena bagaimana pun Jakarta ini juga terletak di daerah yang rawan bencana," sambung Pramono.

Sebagai contoh, ia menyinggung bencana Gunung Anak Krakatau dan dinamika geologi serta kenaikan-penurunan muka air laut di wilayah sekitar Jakarta.

"Salah satu contohnya adalah tidak jauh dari tempat ini berulang kali terjadi bencana, apakah itu apa, sesar naik turun, lempeng naik turun, atau banjir, permukaan air laut naik turun, dan sebagainya," ucap Pramono.

Menurut dia, sebagai kota global, Jakarta menghadapi isu kebencanaan yang sensitif dan karenanya memerlukan kesigapan seluruh jajaran, terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta.

"Sehingga dengan demikian sekali lagi, saya meminta kepada jajaran BPBD betul-betul tanggap terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kebencanaan ini," jelas Pramono.