Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyinergikan program pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung pemenuhan pasokan protein dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam skema ini, hasil produksi perikanan lokal akan diserap melalui Koperasi Desa Merah Putih.
Wakil Menteri 1 Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan mengatakan, kolaborasi lintas sektor tersebut diluncurkan bertepatan dengan peringatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) 2026 di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (22/11).
"Ini terus kita galakkan untuk menyinkronkan kegiatan yang dibuat atau dibangun oleh KKP, baik itu Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), budidaya tematik, maupun budidaya yang ada di Pantura nanti ke depannya," ujar Didit, Minggu (22/11).
Didampingi Wakil Kepala BGN Mayjen Trenggono dan Wamen 2 KKP Irwan Meilano, Didit mengungkapkan bahwa apabila seluruh tata kelola program perikanan tersebut sudah terbangun di daerah, hasil tangkapan maupun budidaya masyarakat tidak akan kesulitan mencari pasar karena langsung terserap untuk kebutuhan gizi nasional.
"Ini diharapkan ke depan tata kelolanya sudah terbangun semua dan tentunya Koperasi Desa Merah Putih nanti juga akan meng-absorb (menyerap) ini untuk kegiatan yang ada di BGN," tegasnya.
Didit mengungkapkan, pengembangan budidaya tematik dirancang menyesuaikan karakteristik serta jumlah penerima manfaat di masing-masing daerah. Ia memastikan kehadiran program tersebut tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan dapur MBG, tetapi juga memberi dampak ekonomi ganda bagi masyarakat pesisir.
"Pelaksanaan kegiatan ini kan tidak hanya MBG saja, tapi masyarakat di sana justru harus menerima manfaat pelaksanaan kegiatan dari pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan teman-teman yang lain nanti," jelas Didit.
Meski skema penyerapan sudah disiapkan, Didit mengakui proses integrasi pasokan ikan lokal ke program MBG dilakukan secara bertahap. Tantangan terbesar di lapangan berada pada aspek integrasi sosial serta sinkronisasi aturan dari pusat hingga ke tingkat desa.
"Ini semua tidak bisa harus sekarang dilaksanakan, sekarang semuanya berjalan, nggak bisa. Makanya saya katakan ada integrasi sosial di dalamnya. Justru integrasi sosial yang ada di daerah itu yang sangat sulit. Oleh karena itu, nanti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, mulai dari provinsi sampai ke desa ini berjalan bersama-sama," akhir Didit.
Didit menambahkan, Kemenko Pangan turut berperan menata tata kelola dan sinkronisasi regulasi antar-kementerian/lembaga agar pelaksanaan di lapangan berjalan selaras. Dengan sinergi hulu ke hilir ini, ia optimistis enam program prioritas KKP, dapat berjalan optimal sekaligus menyukseskan Program Kerja Prioritas Nasional Presiden.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9403128/original/050638600_1795325896-IMG_2607.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9403230/original/024698900_1795343521-1000153208.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3906167/original/009587100_1642423729-WhatsApp_Image_2022-01-17_at_19.31.15.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9403100/original/024426400_1795320817-Screenshot_2026-11-22_075935.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9391054/original/065722600_1793870622-email-attachment_2026_11_05_rifqyabiyya-at-klyid_kapolri-tegaskan-kasus-penyadapan-ilegal-murni-penegakan-hukum_158298.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9394800/original/011037300_1794363877-164492.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9365405/original/010514000_1791176434-017fb301-f9b8-4b28-bc07-5bdf30fe3210.jpg)