Palembang Targetkan PAD Rp4,6 Triliun pada 2026, Fokus Peningkatan Pelayanan Publik

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jayapura menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp307,5 miliar pada tahun 2026, menunjukkan tren positif di triwulan pertama.

Pemerintah Kabupaten Berau berambisi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp450 miliar pada 2026 melalui berbagai strategi optimalisasi, guna menghadapi tantangan fiskal daerah.

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa meminta seluruh OPD berinovasi dan bersinergi dalam menggali potensi Pendapatan Daerah Badung secara optimal, demi akselerasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Wali Kota Palembang Ratu Dewa menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar berinovasi demi tercapainya target Peningkatan PAD Palembang pada tahun 2026 setelah capaian 2025 meleset.

DPRD dan Pemkot Makassar resmi menyepakati APBD Makassar 2026 sebesar Rp4,6 triliun. Anggaran ini akan fokus pada program yang langsung dirasakan masyarakat, termasuk di pulau-pulau.

DPRD Kota Tangerang mendesak Pemkot untuk mengidentifikasi dan mengembangkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang baru demi optimalisasi layanan publik dan pembangunan daerah.

DPRD Kota Mataram telah resmi mengesahkan APBD Mataram 2026 senilai Rp1,67 triliun lebih, menandai komitmen pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.

Rancangan APBD Banten 2026 senilai Rp10,27 triliun lebih telah disetujui, dengan alokasi anggaran terbesar difokuskan pada sektor pelayanan dasar untuk masyarakat Banten.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menyampaikan rancangan APBD Barito Utara 2026 kepada DPRD, siap menjadi instrumen utama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

DPRD Bali resmi menyetujui Rancangan APBD Bali 2026 menjadi Peraturan Daerah dengan peningkatan signifikan pada target pendapatan dan belanja daerah. Simak detail alokasi dan dampaknya!

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp531 miliar pada tahun 2026. Strategi optimalisasi Target PAD Lombok Tengah 2026 ini akan fokus pada sektor pariwisata dan intensifikasi pajak untuk kemandirian fiskal.

Pemprov dan DPRD Banten menyepakati KUA-PPAS 2026 Banten dengan fokus efisiensi anggaran, pemerataan pembangunan, dan penguatan ekonomi rakyat untuk RAPBD 2026.

Polrestabes Palembang meluncurkan program inovatif Pakan Ikan Presisi di Palembang, mengubah gulma eceng gondok menjadi pakan ikan bernilai ekonomis, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan memberdayakan masyarakat.

Pemerintah Kota Palembang serius merawat Jembatan Ampera, ikon Bumi Sriwijaya, menjadi destinasi wisata yang lebih ramah, aman, dan nyaman bagi setiap pengunjung. Simak transformasinya!

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Palembang meluncurkan Program Berias (Bercerita Dengan Suara Keras) untuk memperkuat literasi generasi muda sejak dini, mengubah cara pandang membaca menjadi aktivitas yang menyenangkan dan interaktif.

Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mendapat tambahan kuota sekitar 13.000 unit dalam Program Perumahan Sumsel dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), mempercepat peningkatan kualitas hunian masyarakat dan pengurangan rumah tidak layak hun

Dinas Kesehatan Sumsel merilis data mengejutkan: 6.699 kasus TBC ditemukan hingga Mei 2026, dengan Kota Palembang menjadi penyumbang terbesar. Apa penyebab tingginya Kasus TBC Sumsel ini?

Dalam unggahan itu, Edison mengenakan seragam pakaian dinas harian (PDH). Apel ini dihadiri seluruh ASN dari setiap organisasi perangkat daerah Muara Enim.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo berupaya keras meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pariwisata, dengan Grebeg Suro sebagai salah satu motor penggerak ekonomi utama.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Sulteng 2026 mengalokasikan Rp2,3 triliun untuk belanja pegawai, mencapai 47,05% dari total belanja daerah. Simak rinciannya dan perbandingannya dengan aturan yang berlaku.

Bakeuda Kota Pangkalpinang melaporkan realisasi Pajak Daerah Pangkalpinang telah mencapai Rp68,03 miliar per Juni 2026, menunjukkan optimisme tinggi untuk melampaui target yang ditetapkan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menyodorkan dua langkah strategis untuk menekan angka belanja pegawai Kabupaten Bekasi yang kini menjadi sorotan nasional, demi menjaga stabilitas fiskal daerah.

Pemkab Bulungan memutuskan tidak memungut retribusi dari ratusan UMKM di Tepian Sungai Kayan. Kebijakan ini bertujuan menjaga keberlangsungan usaha mikro di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, memastikan UMKM Bulungan tetap eksis.

Pemerintah Kabupaten Bekasi gencar melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mencapai target Rp3,8 triliun, menjawab tantangan fiskal daerah dan memastikan pembangunan berkelanjutan.