Dprd Bali

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bali kebut penyelesaian dugaan pelanggaran tata ruang di berbagai lokasi strategis. Pansus DPRD Bali berupaya tuntaskan kasus ini sebelum masa tugas berakhir pada 3 Maret 2026.

Kejaksaan Tinggi Bali mendalami Kasus SHM Tahura Ngurah Rai terkait 106 Sertifikat Hak Milik di kawasan konservasi. Penyidikan terus berjalan, namun belum ada tersangka yang ditetapkan.

Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali melakukan sidak ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali untuk mengecek dugaan perubahan fungsi Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, memicu pertanyaan tentang mekanisme tukar guli

DPRD Bali resmi mengukuhkan Komang Dyah Setuti melalui proses Penggantian Antarwaktu (PAW DPRD Bali) untuk mengisi kekosongan kursi legislatif yang ditinggalkan almarhum Nyoman Ray Yusha, memastikan kesinambungan tugas dewan.

DPRD Bali mengambil tindakan tegas dengan Penutupan Usaha Munggu yang melanggar tata ruang dan perizinan. Tiga usaha ditutup permanen karena beroperasi di Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan tidak kooperatif.

Pansus TRAP DPRD Bali menyegel sejumlah proyek di Bali Handara Golf yang diduga kuat menjadi penyebab banjir besar di Buleleng, memicu pertanyaan tentang perizinan dan tata ruang.

DPRD Bali resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang penambahan Penyertaan Modal BPD Bali sebesar Rp445 miliar, langkah strategis untuk memperkuat ketahanan bank dan menghadapi kebijakan OJK terkait kategori KBMI.

DPRD Bali merekomendasikan Pemkab Tabanan untuk menata ulang restoran di kawasan Subak Jatiluwih yang melanggar aturan, demi menjaga kelestarian Warisan Budaya Dunia UNESCO dan kesejahteraan petani.

Pansus TRAP DPRD Bali kembali mendalami kasus sengketa lahan Jimbaran antara masyarakat adat dan PT Jimbaran Hijau, dengan rencana pengukuran ulang untuk menuntaskan masalah.

Pemerintah Provinsi Bali sedang menyusun regulasi baru terkait Aturan Tabungan Minimum Turis Asing Bali untuk memastikan wisatawan memiliki dana cukup, meningkatkan kualitas pariwisata, dan mendukung ekonomi lokal.

DPRD Bali menginisiasi Raperda ASK Bali untuk menata layanan transportasi pariwisata berbasis aplikasi. Apa saja poin pentingnya dan bagaimana ini melindungi usaha lokal serta mengatasi konflik?

Kendati begitu, Dewa Jack akan tetap berada di Gedung DPRD mengantisipasi demo lanjutan dan massa ingin bertemu.

Pemprov Bali segera ajukan Raperda Nominee ke DPRD tahun ini. Langkah strategis ini bertujuan menekan alih fungsi lahan pertanian yang marak demi menjaga kedaulatan pangan Bali.

Koster melihat beban anggota dewan sangat berat karena harus melayani konsituennya yang ingin menyampaikan aspirasi.