DPRD Bali

Anggota DPRD Bali mendesak **Revisi Perda Subak Bali** demi peningkatan bantuan anggaran. Langkah ini krusial untuk menjaga ketahanan pangan di tengah masifnya alih fungsi lahan sawah.

DPRD Bali serahkan Rekomendasi Pansus TRAP ke Wagub, soroti dugaan pelanggaran di KEK Kura Kura Bali dan bangunan di lahan negara Pejarakan Buleleng. Apa poin krusialnya?

DPRD Bali menyerahkan hasil pendalaman KEK Kura Kura Bali ke Kejati Bali. Pansus TRAP meminta penyelidikan atas dugaan pelanggaran lingkungan dan tukar guling lahan oleh pengelola PT BTID.

DPRD Bali, melalui Pansus TRAP, bersinergi dengan Kodam IX/Udayana dan Polda Bali untuk memperketat pengawasan tata ruang dan aset di Pulau Dewata, guna menjaga keseimbangan lingkungan dan menertibkan aset terlantar.

DPRD Bali mengingatkan kembali seruan bersama terkait pelaksanaan Nyepi dan Takbiran di Bali yang berpotensi berbarengan, menekankan pentingnya sikap saling menghormati dan antisipasi guna menjaga kekhusyukan ibadah.

Pansus TRAP DPRD Bali menyatakan tidak khawatir menghadapi gugatan investor lift kaca Pantai Kelingking ke PTUN Denpasar, menegaskan kewenangan Pemprov Bali dalam tata ruang dan perizinan.

Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya membuka peluang besar perpanjangan masa tugas Pansus TRAP hingga akhir tahun, menegaskan pentingnya peran Pansus TRAP dalam mengawal tata ruang dan perizinan di Bali.

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bali kebut penyelesaian dugaan pelanggaran tata ruang di berbagai lokasi strategis. Pansus DPRD Bali berupaya tuntaskan kasus ini sebelum masa tugas berakhir pada 3 Maret 2026.

Kejaksaan Tinggi Bali mendalami Kasus SHM Tahura Ngurah Rai terkait 106 Sertifikat Hak Milik di kawasan konservasi. Penyidikan terus berjalan, namun belum ada tersangka yang ditetapkan.

Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali melakukan sidak ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali untuk mengecek dugaan perubahan fungsi Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, memicu pertanyaan tentang mekanisme tukar guli

DPRD Bali resmi mengukuhkan Komang Dyah Setuti melalui proses Penggantian Antarwaktu (PAW DPRD Bali) untuk mengisi kekosongan kursi legislatif yang ditinggalkan almarhum Nyoman Ray Yusha, memastikan kesinambungan tugas dewan.

DPRD Bali mengambil tindakan tegas dengan Penutupan Usaha Munggu yang melanggar tata ruang dan perizinan. Tiga usaha ditutup permanen karena beroperasi di Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan tidak kooperatif.

Pansus TRAP DPRD Bali menyegel sejumlah proyek di Bali Handara Golf yang diduga kuat menjadi penyebab banjir besar di Buleleng, memicu pertanyaan tentang perizinan dan tata ruang.

DPRD Bali resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang penambahan Penyertaan Modal BPD Bali sebesar Rp445 miliar, langkah strategis untuk memperkuat ketahanan bank dan menghadapi kebijakan OJK terkait kategori KBMI.

DPRD Bali merekomendasikan Pemkab Tabanan untuk menata ulang restoran di kawasan Subak Jatiluwih yang melanggar aturan, demi menjaga kelestarian Warisan Budaya Dunia UNESCO dan kesejahteraan petani.

Pansus TRAP DPRD Bali kembali mendalami kasus sengketa lahan Jimbaran antara masyarakat adat dan PT Jimbaran Hijau, dengan rencana pengukuran ulang untuk menuntaskan masalah.

Pemerintah Provinsi Bali sedang menyusun regulasi baru terkait Aturan Tabungan Minimum Turis Asing Bali untuk memastikan wisatawan memiliki dana cukup, meningkatkan kualitas pariwisata, dan mendukung ekonomi lokal.

Penyegelan Lapangan Padel Bali, Jungle Padel, di Desa Munggu, Badung, dilakukan DPRD Bali karena melanggar tata ruang dan berdiri di atas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

DPRD Bali tegaskan dukungan terhadap Penutupan TPA Suwung mulai 23 Desember 2025. Langkah ini krusial demi kualitas lingkungan dan tata kelola sampah yang berkelanjutan.

DPRD Bali menutup restoran berbeton di Jatiluwih, Tabanan, demi penataan ruang. Ini menjaga status Warisan Budaya Dunia UNESCO dan mengatasi alih fungsi lahan yang mengancam identitas budaya Bali.