Strategi Pemprov DKI Jakarta Usai APBD Dipangkas Nyaris Rp15 Triliun
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun anggaran 2026 turun dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan efisiensi besar-besaran setelah pemerintah pusat memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) hampir Rp15 triliun.
Akibatnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun anggaran 2026 turun dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan efisiensi difokuskan pada pos non-prioritas, seperti perjalanan dinas, konsumsi, dan belanja operasional birokrasi.
“Yang jelas hal-hal efisiensi yang dilakukan yang berkaitan misalnya perjalanan dinas, kemudian anggaran-anggaran yang belanja yang bukan menjadi prioritas utama. Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan makan, minum, dan sebagainya,” kata Pramono di Balai Kota DKI, Senin (6/10).
Program Sosial Tetap Aman
Meski ada pemangkasan, Pramono memastikan program sosial tetap berjalan penuh, termasuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi 707.513 siswa serta Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bagi 16.979 penerima.
“Saya sudah memutuskan hal yang berkaitan dengan KJP tidak boleh diotak-atik. Termasuk KJMU tetap diberikan,” tegasnya.
Selain efisiensi, Pemprov juga akan melakukan realokasi anggaran dari program yang kurang penting ke program prioritas agar kelompok masyarakat rentan tidak terdampak.
Creative Financing untuk Proyek Pembangunan
Untuk menjaga laju pembangunan, Pramono menekankan pentingnya mencari sumber pembiayaan alternatif melalui creative financing.
“Salah satu hal yang akan saya lakukan adalah melakukan creative financing, sehingga hal-hal yang bisa dibangun dengan berpartner, bekerja sama, mitra strategis, ataupun dari dana KLB, SLF, SP3L tetap akan dilakukan,” jelasnya.
Subsidi transportasi juga akan dikaji agar lebih tepat sasaran. Saat ini, subsidi per penumpang mencapai Rp15.000, sementara tarif yang dibayar hanya Rp3.500.
“Kami akan kaji kembali, tetapi yang jelas program prioritas bagi warga tidak mampu tidak kami ganggu sama sekali,” kata Pramono.
Optimisme Jaga Stabilitas
Untuk proyek strategis seperti interkoneksi transportasi di Dukuh Atas, Pemprov tetap melanjutkan pembangunan namun dengan pola kerja sama BUMD dan swasta, bukan lagi mengandalkan Penyertaan Modal Daerah (PMD).
Meski DKI menerima pemangkasan terbesar dibanding provinsi lain, Pramono optimistis mampu menjaga stabilitas.
“Era menggunakan dana besar yang tanpa pengawalan ketat sudah lewat. Memang pemotongan Jakarta paling besar, dan ini menjadi tantangan bagi saya dan Pak Wagub untuk menyelesaikan target kami dengan baik,” pungkasnya.