Menteri Dody Tegaskan Tak Negosiasi Efisiensi Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum Rp12,7 Triliun

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo telah menegaskan sikapnya terkait kebijakan efisiensi anggaran di kementerian yang dipimpinnya. Ia memastikan tidak akan melakukan negosiasi dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai pemangkasan sebesar Rp12,7 triliun. Keputusan ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab penuh terhadap arahan pemerintah.

Pemotongan anggaran ini merupakan bagian dari penyesuaian kebijakan fiskal pemerintah untuk tahun 2026. Langkah ini bertujuan untuk mitigasi kondisi global dan menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali. Kebijakan ini didasarkan pada surat Menteri Keuangan Nomor S-181/MK.03/2026 tertanggal 1 April 2026.

Dengan adanya efisiensi ini, pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum pada 2026 akan turun dari Rp118,89 triliun menjadi Rp106,18 triliun. Meskipun demikian, Menteri Dody optimis kementeriannya mampu menjalankan program secara efektif, terutama dengan fokus pada infrastruktur berbasis masyarakat.

Komitmen Menteri Dody Hadapi Efisiensi Anggaran

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo secara tegas menyatakan tidak akan menego kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp12,7 triliun yang diterapkan di Kementerian Pekerjaan Umum. Ia melihat negosiasi tidak diperlukan karena yakin langkah pemerintah memiliki dasar pertimbangan yang kuat. Sebagai pembantu Presiden, Dody memilih untuk menjalankan kebijakan tersebut secara optimal dan penuh tanggung jawab.

Menurut Dody, pengalaman sebelumnya dalam menghadapi efisiensi anggaran yang lebih besar menjadi modal penting. Ia tidak merasa khawatir dengan pemangkasan saat ini karena meyakini ada alasan kuat di balik keputusan Presiden Prabowo Subianto. Keyakinan ini memperkuat komitmennya untuk tetap fokus pada pelaksanaan program.

Dody juga menekankan bahwa jajaran direktur jenderal di kementeriannya memiliki kemampuan dan pengalaman mumpuni dalam mengelola program. Mereka diharapkan mampu menyesuaikan strategi pelaksanaan pembangunan secara efektif. Kemampuan ini memungkinkan kementerian untuk melakukan penyesuaian program secara fleksibel.

Prioritas Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat

Salah satu strategi utama Kementerian Pekerjaan Umum dalam menghadapi efisiensi anggaran adalah mengalihkan fokus. Prioritas akan diberikan pada pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat. Proyek-proyek ini dinilai lebih berdampak langsung bagi masyarakat luas dan memberikan manfaat ekonomi.

Menteri Dody mengakui bahwa infrastruktur berbasis masyarakat menjadi sektor penting yang tetap diprioritaskan. Sektor ini mampu memberikan harapan dan manfaat ekonomi bagi kelompok masyarakat bawah. Hal ini sangat relevan di tengah kondisi ekonomi saat ini yang memerlukan dukungan langsung.

Ia memastikan program-program tersebut akan tetap diperhatikan secara serius meskipun terdapat keterbatasan anggaran. Sehingga manfaat pembangunan tetap dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Para direktur jenderal diharapkan dapat dengan mudah mengalihkan fokus untuk memenuhi kebutuhan ini.

Pengalaman dan Koordinasi Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum

Menteri Dody menyampaikan bahwa kementeriannya telah memiliki pengalaman menghadapi kondisi efisiensi anggaran yang lebih besar sebelumnya. Pengalaman ini menjadi modal penting untuk tetap menjalankan program secara efektif. Meskipun ada penyesuaian anggaran, kementerian siap beradaptasi.

Ia juga menegaskan tidak ada rencana untuk melakukan komunikasi khusus dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai hal tersebut. Dody merasa koordinasi yang ada sudah cukup dan pengalaman di tahun 2025 memberikan keyakinan. Situasi saat ini dianggap aman dan dapat dikelola dengan baik.

Pemangkasan anggaran sebesar Rp12,71 triliun ini menurunkan pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum. Dari semula Rp118,89 triliun menjadi Rp106,18 triliun untuk tahun 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari penyesuaian fiskal pemerintah.

Sumber: AntaraNews