Dana Transfer Daerah

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan menerima tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp108 miliar dari pemerintah pusat pada tahun 2026. Ini menjadi peluang emas untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan pariwisata di Bumi Sikerei

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Timika mencatat realisasi penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) Mimika 2026 telah mencapai Rp376,98 miliar, menunjukkan tren positif dibandingkan periode sebelumnya.

Kantor Wilayah DJPb Sulawesi Selatan mencatat realisasi TKD Sulsel mencapai Rp3,9 triliun hingga akhir Januari 2026, menunjukkan komitmen pemerintah pusat memperkuat kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perwakilan Kemenkeu Banten melaporkan penyaluran Dana Transfer Daerah (TKD) sebesar Rp2,62 triliun hingga Januari 2026, melampaui rata-rata realisasi nasional dan menunjukkan pertumbuhan positif.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatat realisasi penyaluran TKD Papua Barat pada Januari 2026 telah mencapai Rp658,91 miliar, dengan Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi penopang utama.

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berupaya keras membuka kembali Akses Jalan Perkebunan yang tertutup pascabencana, terutama saat puncak panen kopi, namun terkendala pendanaan.

Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Papua berkolaborasi merumuskan strategi penguatan fiskal daerah guna mengoptimalkan dana transfer pusat demi percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih.

Pemerintah Kabupaten Demak tidak akan menaikkan pajak daerah, sejalan dengan fatwa MUI tentang Pajak Berkeadilan, meski dihadapkan pada tantangan pengurangan dana transfer ke daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk tidak memberatkan masyarakat, khususnya ra

Pemerintah Pusat memastikan penyaluran Dana Transfer Daerah (TKD) secara penuh bagi tiga provinsi di Sumatera yang terdampak bencana, tanpa efisiensi, demi percepatan pemulihan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di NTT mencapai Rp23,05 triliun hingga akhir 2025. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah dan kesej

Meskipun Pemangkasan TKD Babel mencapai Rp244 miliar, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan layanan publik tak terganggu. Bagaimana strategi daerah menghadapi tantangan fiskal ini?

Anggota Komisi XI DPR RI menyoroti kebijakan pemangkasan TKD oleh pemerintah pusat, menekankan pentingnya mencermati kebutuhan anggaran daerah yang beragam agar pembangunan tidak terhambat.

Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, menilai wajar keberatan kepala daerah atas Pemotongan TKD oleh Kemenkeu, mengungkap dampak ganda dan usulan perubahan sistem pemilihan.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan upaya serius pemerintah daerah menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) baru demi Kemandirian Fiskal Lampung di tengah pemangkasan dana transfer.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut Pemprov DKI Jakarta kemungkinan besar tidak akan membuka rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) pada 2026

Pramono tidak akan ikut langkah sejumlah kepala daerah yang memprotes terkait pemangkasan dana transfer tersebut.

Pemerintah Provinsi Sumbar mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji ASN menyusul proyeksi pemangkasan dana transfer ke daerah 2026. Mengapa usulan ini penting bagi daerah?

Akademisi ULM Dr. Taufik Arbain menyoroti pentingnya **kolaborasi lintas daerah** sebagai solusi efisiensi anggaran di tengah penurunan dana transfer. Bagaimana strategi ini dapat mengatasi tekanan fiskal?

Masih banyak kasus anggaran yang ditransfer Pemerintah Pusat tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh Pemerintah Daerah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak akan ada lagi pemotongan Dana Transfer Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026. Benarkah kebijakan ini akan dongkrak ekonomi?