Dana Transfer Daerah

Kementerian Keuangan melalui DJPb melaporkan realisasi penyaluran TKD Papua Barat Daya mencapai Rp1,81 triliun hingga April 2026, memicu pertanyaan tentang percepatan distribusi dana.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menyoroti perlunya percepatan dalam Penyaluran TKD NTT 2026, khususnya pada komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Bagi Hasil (DBH), untuk mengoptimalkan dukungan APBN.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Timika melaporkan Penyaluran TKD Mimika pada triwulan pertama 2026 telah mencapai Rp636,96 miliar, atau 25 persen dari total pagu, memicu pertanyaan tentang sisa pagu dan kendala yang ada.

DJPb Kementerian Keuangan mencatat penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Papua Barat Daya mencapai Rp925,7 miliar hingga Februari 2026, menunjukkan akselerasi positif. Realisasi penyaluran Dana Transfer Papua Barat Daya ini mencapai 16,4 pe

Kementerian Keuangan melalui DJPb telah merealisasikan Penyaluran TKD NTT sebesar Rp4,37 triliun hingga Februari 2026. Realisasi ini vital untuk mendukung layanan publik dan pembangunan berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur.

Kementerian Keuangan melalui DJPb menggalakkan sinergi fiskal di Bengkulu. Simak bagaimana pengelolaan fiskal Bengkulu didorong untuk pembangunan daerah yang akuntabel dan transparan.

Pemerintah Aceh berkomitmen mempercepat Penyelesaian RS Regional Meulaboh dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp90 miliar tahun ini, demi segera berfungsinya fasilitas kesehatan vital tersebut.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan menerima tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp108 miliar dari pemerintah pusat pada tahun 2026. Ini menjadi peluang emas untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan pariwisata di Bumi Sikerei

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Timika mencatat realisasi penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) Mimika 2026 telah mencapai Rp376,98 miliar, menunjukkan tren positif dibandingkan periode sebelumnya.

Kantor Wilayah DJPb Sulawesi Selatan mencatat realisasi TKD Sulsel mencapai Rp3,9 triliun hingga akhir Januari 2026, menunjukkan komitmen pemerintah pusat memperkuat kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perwakilan Kemenkeu Banten melaporkan penyaluran Dana Transfer Daerah (TKD) sebesar Rp2,62 triliun hingga Januari 2026, melampaui rata-rata realisasi nasional dan menunjukkan pertumbuhan positif.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatat realisasi penyaluran TKD Papua Barat pada Januari 2026 telah mencapai Rp658,91 miliar, dengan Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi penopang utama.

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berupaya keras membuka kembali Akses Jalan Perkebunan yang tertutup pascabencana, terutama saat puncak panen kopi, namun terkendala pendanaan.

Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Papua berkolaborasi merumuskan strategi penguatan fiskal daerah guna mengoptimalkan dana transfer pusat demi percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih.

Pemerintah Kabupaten Demak tidak akan menaikkan pajak daerah, sejalan dengan fatwa MUI tentang Pajak Berkeadilan, meski dihadapkan pada tantangan pengurangan dana transfer ke daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk tidak memberatkan masyarakat, khususnya ra

Pemerintah Pusat memastikan penyaluran Dana Transfer Daerah (TKD) secara penuh bagi tiga provinsi di Sumatera yang terdampak bencana, tanpa efisiensi, demi percepatan pemulihan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di NTT mencapai Rp23,05 triliun hingga akhir 2025. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah dan kesej

Kementerian Keuangan mencatat Penyaluran TKD Bengkulu mencapai Rp686,22 miliar pada pertengahan Januari 2026, menjanjikan dorongan signifikan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek meminta pelonggaran Debt Service Coverage Ratio (DSCR) kepada Kementerian Keuangan demi menjaga ruang fiskal daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menyuarakan protes keras ke DPR RI terkait rencana pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) 2026 yang mengancam pembangunan, menegaskan protes pemotongan TKD Kaltim ini bisa melumpuhkan ekonomi daerah.