Pramono Akui Pembangunan Fisik di Jakarta Bakal Dikurangi Imbas Pemangkasan Dana Bagi Hasil

Salah satunya, pembangunan Taman Bendera Pusaka yang akan diresmikan pada Maret 2026.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bilang terdapat 3 pos anggaran yang tak boleh diutak-atik, termasuk kesehatan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pembangunan Jakarta harus tetap berjalan, bahkan dipercepat, melalui kemitraan strategis dan percepatan perizinan, menepis efisiensi pusat.

Dinas Kesehatan DKI Jakarta tetap fokus pada Pembangunan Puskesmas DKI, meskipun anggaran APBD 2026 dipangkas. Simak daftar lima puskesmas yang diprioritaskan untuk meningkatkan layanan kesehatan!

Total anggaran yang semula direncanakan sebesar Rp95,3 triliun kini disesuaikan menjadi Rp81,2 triliun.

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, lahan Sumber Waras yang luasnya mencapai 3,6 hektare akan kembali menjadi aset Pemprov DKI Jakarta.

DPRD DKI Jakarta mendukung langkah Pemprov mencari Pendanaan Alternatif DKI Jakarta setelah pemangkasan DBH Rp15 triliun. Bagaimana strategi Pemprov agar pembangunan tetap berjalan?

Anggota DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI untuk menjaga pembangunan infrastruktur prioritas tetap berjalan, meskipun Dana Bagi Hasil (DBH) dipangkas, demi kepentingan publik.

Pramono tidak akan ikut langkah sejumlah kepala daerah yang memprotes terkait pemangkasan dana transfer tersebut.

APBD DKI anjlok dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun usai dilakukan pemangkasan.

Pernyataan tersebut disampaikan Pramono usai bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/10/2025).

keduanya membahas soal pemotongan dana transfer daerah, penyesuaian fiskal juga pemotongan dana bagi hasil (DBH) yang dialami Jakarta.

Di samping itu, dia juga optimis bahwa meski terjadi pemangkasan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2025 masih dapat tercapai.

Prabowo mengatakan, bahwa langkah penghematan ini menyangkut pengurangan kegiatan yang tidak penting, seperti perjalanan dinas ke luar negeri.

Bhima mengkhawatirkan bahwa kebijakan efisiensi ini justru dapat melemahkan perputaran uang di daerah.

Pemangkasan anggaran kementerian di Indonesia berdampak luas, terutama pada honorer yang terancam PHK.

Keputusan terkait pegawai honorer sepenuhnya berada di tangan masing-masing instansi.

Rini berdalih pengangkatan stafsus di tengah upaya efisiensi ini kemungkinan besar terjadi karena keterlambatan dalam prosesnya.

"Kalau bagus, penyelewengan sedikit, saya yakin ekonominya karena lagi kita dorong lebih cepat kan."