Thr
Berita Utama
-
-
-
-
-
bupati cilacap KPK Soroti Kepala Daerah THR Forkopimda: Picu Konflik Kepentingan dan Hambat Penegakan Hukum
-
aparatur sipil negara KPK Tegaskan Kepala Daerah Tak Perlu Beri THR TNI Polri, Sudah Ditanggung Pusat
-
bupati cilacap syamsul auliya rachman KPK Ungkap Alasan Perangkat Daerah Setor Uang ke Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman
-
cilacap KPK Duga Banyak Kepala Daerah Beri THR Forkopimda Selain Cilacap, Peringatkan Pentingnya Integritas
-
bupati cilacap ott THR 'Panas' Bupati Cilacap buat Forkopimda: Berjumlah Rp20-100 Juta Dikemas dalam 6 Goodie Bag
-
Berita Terbaru
Berita Populer
-
Siswa Kudus Edukasi Pembungkus Daging Kurban Ramah Lingkungan: Daun Jati dan Besek Jadi Pilihan Utama
-
Arus Balik Jabodetabek Dominasi Lalu Lintas Tol Pasca Libur Panjang Idul Adha
-
Wakil Bupati Banjar Ajak Masyarakat Perkuat Sinergi Pembangunan Banjar
-
Libur Idul Adha dan Hari Lahir Pancasila, Lonjakan Penumpang KA Daop 6 Yogyakarta Capai 42 Ribu Orang
-
PLN EPI Salurkan 1.000 Paket Daging Kurban ke Wilayah 3T Maluku dan NTT, Hadirkan Kebahagiaan Idul Adha
Berita Utama Lainnya
Meski begitu, Purbaya memastikan dana senilai Rp55 triliun untuk THR ASN, TNI, dan Polri sudah siap untuk dicairkan.
Anggota DPR RI menegaskan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja swasta harus dilakukan paling lambat dua minggu sebelum Idul Fitri sesuai regulasi Kementerian Ketenagakerjaan, dengan sanksi tegas bagi pelanggar.
THR untuk ASN tahun 2026 dijadwalkan akan dicairkan pada awal Ramadan. Menkeu memastikan bahwa penyaluran dana tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa pencairan THR untuk ASN, TNI, dan Polri akan dimulai pada pekan pertama Ramadan 2026.
Menteri Keuangan Purbaya mengumumkan kapan tunjangan hari raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri cair.
Ratusan bekas buruh PT Sritex di Semarang hari ini menggelar demo menuntut pembayaran pesangon dan THR mereka.
Menkeu Purbaya mengesahkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 372 Tahun 2025, yang memberikan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 7,6 triliun.
Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer menegaskan tidak akan segara menindak aplikator ojek online nakal.
Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer menegaskan bahwa tidak akan segara menindak aplikator ojek online nakal.
Setelah melakukan pemanggilan terhadap Kades Klapanunggal, Rudy kemudian menugaskan Inspektorat Kabupaten Bogor untuk melakukan serangkaian pemeriksaan.