Sorot
{{caption}}
Tak Dibelikan Cincin Tunangan, Pemuda di Pati Nekat Bakar Rumah Orang Tua

{{caption}}
Kisah Serda Ihsan dan Istri Sulap Gudang Pakan Sapi Jadi Ruang Belajar Anak

{{caption}}
Hasil Haiti vs Skotlandia: McGinn Bawa The Tartan Army Menang di Laga Pertama

{{caption}}
Brasil Vs Maroko: 3 Pelajaran Berharga untuk Selecao

{{caption}}
Brasil Vs Maroko: Raphinha Belum Maksimal

{{caption}}
Daftar Hoaks Bantuan yang Mencatut Prabowo, Ada Hasil Manipulasi AI

Topik Terkait
{{caption}}
Efisiensi Anggaran, Pramono Pastikan PPPK DKI Jakarta Diupayakan Tidak Diberhentikan

Pramono menyatakan, apabila kebijakan pemangkasan anggaran benar diberlakukan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berupaya tidak terjadi pemberhentian PPPK.

{{caption}}
Kebijakan Pajak THR Swasta Dinilai Adil, Pemerintah Sarankan Aspirasi ke Perusahaan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kebijakan pajak THR swasta dijalankan secara adil, menyusul sorotan publik. Ia menyarankan pegawai swasta menyampaikan aspirasi kepada pimpinan perusahaan masing-masing untuk mencari solusi.

{{caption}}
Ini Alasan DJP Langsung Potong Pajak THR

Kebijakan itu, menurut dia, bukan memberikan beban pajak baru, melainkan menggeser perilaku pembayaran pajak untuk menjadi lebih terdistribusi.

{{caption}}
DJP Jelaskan Tujuan Pemotongan Pajak THR untuk Pemerataan Beban Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas Tunjangan Hari Raya (THR) bertujuan meratakan beban pajak sepanjang tahun, bukan menambah beban baru, dan telah menerapkan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sejak 2025.

{{caption}}
Jamin THR ASN DKI Cair Sesuai Aturan, Gubernur Pramono: Anggaran Sudah Kami Siapkan

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Pemprov DKI akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait pencairan THR bagi ASN pada 2026.

{{caption}}
Pemkot Pekalongan Tunggu Regulasi Pusat untuk Pencairan THR ASN dan PPPK

Pemerintah Kota Pekalongan masih menanti regulasi dari pemerintah pusat terkait Pencairan THR ASN dan PPPK, termasuk nasib PPPK paruh waktu yang belum jelas. Simak detailnya!

ASN
{{caption}}
Gubernur DKI Tegaskan Patuhi Kesepakatan Dewan Pengupahan Terkait UMP Jakarta 2026

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo tegaskan akan patuhi kesepakatan Dewan Pengupahan terkait penetapan UMP Jakarta 2026, meski KSPI menuntut kenaikan lebih tinggi.

{{caption}}
UMP DKI Jakarta Ditargetkan Rampung Hari Ini, Pramono Siapkan Insentif Transportasi dan Kesehatan untuk Buruh

Pramono mengakui, dinamika dalam pembahasan UMP DKI Jakarta 2026 tidak terlepas dari adanya perbedaan kepentingan antara pihak pengusaha dan buruh.

{{caption}}
Fantastis! TPP ASN DKI Jakarta Tetap Aman Meski DBH Dipangkas Rp15 Triliun, Ini Alasannya

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan TPP ASN DKI Jakarta tidak akan dipotong, bahkan setelah pemangkasan DBH Rp15 triliun, demi menjaga kinerja pegawai.

{{caption}}
Pramono Anung Tak Ikut Kepala Daerah Protes Menkeu karena Anggaran Daerah Dipotong, ini Alasannya

Pramono tidak akan ikut langkah sejumlah kepala daerah yang memprotes terkait pemangkasan dana transfer tersebut.

{{caption}}
Gubernur Pramono Pastikan Gaji ASN dan Non-ASN Aman Usai Pemotongan Anggaran

APBD DKI anjlok dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun usai dilakukan pemangkasan.

{{caption}}
Pramono Tegaskan Tak Persoalkan Pemotongan Dana Transfer Meski APBD Anjlok Rp79 T, Menkeu Purbaya 'Happy'

Pernyataan tersebut disampaikan Pramono usai bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/10/2025).

{{caption}}
Menko Airlangga Yakin Kuartal I 2026 Ekonomi RI Tumbuh 5,5 Persen

Airlangga optimistis ekonomi RI tumbuh hingga 5,5% di kuartal I 2026, didorong konsumsi, THR, dan belanja negara di tengah ketidakpastian global.

{{caption}}
PRT Kini Berhak THR dan BPJS, Ini Aturan Lengkapnya

Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) mengatur berbagai hak yang harus diterima oleh para pekerja di sektor ini.

{{caption}}
UU PRT Sudah Disahkan, PRT Kini Punya Hak Cuti dan Jam Kerja Manusiawi

Dengan adanya undang-undang ini, para PRT kini berhak atas jam kerja yang manusiawi, cuti, THR, serta jaminan sosial melalui BPJS.

{{caption}}
KPK Soroti Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, Tak Belajar dari Kasus Cilacap Usai OTT

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti praktik pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) oleh Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (GSW) kepada Forkopimda, menilai GSW tak belajar dari kasus serupa di Cilacap pasca-OTT.

{{caption}}
8 Ide Usaha Modal Sisa THR, Peluang Cuan Besar Usai Lebaran

Beberapa ide usaha yang bisa dijalankan setelah Lebaran dengan menggunakan sisa THR dan modal kecil.

{{caption}}
178 Perusahaan di Jateng Telat Bayar THR dan Diadukan ke Disnaker, Ada RS dan Notaris

Dari total perusahaan yang diadukan, sebagian besar berasal dari sektor manufaktur. Selain itu, aduan juga datang dari berbagai sektor lain.

{{caption}}
Pramono Geram Aksi Perundungan Hingga Korban Mengalami Koma di Jakpus, Minta Pelaku Ditindak Tegas

Pramono menginstruksikan agar pelaku yang melakukan perundungan terhadap bocah tersebut dapat ditindak dengan tegas.

{{caption}}
RW yang Sukses Pilah Sampah 100 Persen, Siap-Siap Dapat Insentif dari Gubernur Pramono

Pemprov DKI memberi insentif bagi RW yang berhasil memilah sampah 100 persen. Lurah wajib awasi, edukasi warga, dan laporkan capaian tiap bulan.

{{caption}}
Ajang Balap Dunia FIA Rallycross Bakal Digelar di Ancol Desember, Target 30 Ribu Penonton

Jakarta akan menggelar FIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol. Pemprov menargetkan 30 ribu penonton dan menyiapkan infrastruktur serta transportasi.

{{caption}}
Pramono Sebut Wisatawan Kini Lebih Betah di Jakarta: Sekarang Bisa Sampai 3 Hari

Perubahan ini terjadi karena adanya pergeseran persepsi terhadap Jakarta yang kini semakin menarik dari sisi pariwisata, khususnya wisata belanja.

{{caption}}
Ketimpangan Orang Kaya dan Miskin di Jakarta Paling Tinggi di Indonesia, Gubernur Pramono Beri Penjelasan

Ia menilai tingginya ketimpangan kaya dan miskin tersebut dipicu oleh konsentrasi kekayaan di Jakarta yang tidak merata.

{{caption}}
Pramono Sebut Pembatasan Air Tanah di Jakarta Berlaku Bertahap, Wilayah Belum Terjangkau PAM Tak Terdampak

Pramono menyampaikan, kebijakan pengurangan air tanah akan dilakukan secara bertahap dan berbasis kesiapan layanan air perpipaan di lapangan.