LIVE

Ini Alasan DJP Langsung Potong Pajak THR

Kebijakan itu, menurut dia, bukan memberikan beban pajak baru, melainkan menggeser perilaku pembayaran pajak untuk menjadi lebih terdistribusi.

pajak
Ini Alasan DJP Langsung Potong Pajak THR
Ini Alasan DJP Langsung Potong Pajak THR (merdeka.com)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan terkait pemotongan pajak penghasilan (PPh) atas pajak tunjangan hari raya (THR) yang bertujuan untuk menghindari penumpukan potongan pajak pada akhir tahun.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal menjelaskan, pemotongan PPh atas THR merupakan salah satu bentuk penerapan tarif efektif rata-rata (TER) yang telah berlangsung sejak 2025.

Kebijakan itu, menurut dia, bukan memberikan beban pajak baru, melainkan menggeser perilaku pembayaran pajak untuk menjadi lebih terdistribusi di tiap bulan sepanjang tahun pajak.

"Yang terpenting, pada tahun lalu kan sebenarnya tidak ada beban pajak tambahan buat wajib pajak. Yang terjadi adalah perubahan perilaku, yang tadinya beban pajak itu ditumpuknya di bulan Desember, sekarang merata hampir setiap bulan,” kata Yon menjelaskan.

Potongan Pajak Desember Jadi Lebih Kecil

Ia menyebut sistem itu membuat potongan pajak pada akhir Desember menjadi tidak sebesar yang biasanya, lantaran beban pajak telah terpotong pada bulan-bulan sebelumnya, termasuk pajak THR.

Mengingat sistem tersebut telah berlangsung lebih dari setahun, Yon berharap masyarakat dapat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan pemotongan pajak dengan sistem TER.

Secara paralel, DJP juga terus mengevaluasi kebijakan perpajakan. Dalam konteks ini, DJP memperhatikan kesesuaian besaran tarif agar tidak terjadi kurang bayar atau lebih bayar.

"Jadi, kami berharap untuk komplainnya tidak terjadi lagi pada tahun ini," ujar dia.

SPT Hingga 5 Maret

Sebagai catatan, sebanyak 6 juta wajib pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) tahun pajak 2025 per 5 Maret pukul 08.00 WIB.

SPT yang telah diterima berasal dari 5.872.158 wajib pajak orang pribadi, 129.231 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah, dan 113 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan masih ada 9 juta wajib pajak yang belum melaporkan SPT.

Dengan memperkirakan tren rata-rata pelaporan SPT berkisar 250 ribu wajib pajak per hari dan asumsi sisa waktu 10 hari kerja pada Maret 2026, Bimo memperkirakan jumlah pelaporan SPT dapat mencapai 8,5 juta pada akhir bulan.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
I
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Monas hingga Bundaran HI Gelap Malam Ini

{{caption}}
Amerika Serikat Buka Piala Dunia 2026 dengan Pesta Gol ke Gawang Paraguay

{{caption}}
Pemprov DKI Bantah Matikan CCTV Saat Demo Mahasiswa

{{caption}}
Ramai Soal CCTV Bundaran HI, Pemprov DKI Buka Suara

{{caption}}
Klakson Bersahutan Jadi Simbol Protes Mahasiswa di Jakarta

{{caption}}
Kereta Gantung Taif dan Jejak Dakwah Rasulullah

Topik Terkait
{{caption}}
DJP Sumbar-Jambi Catat Tren Positif Laporan Pajak Gunakan Coretax, Hampir Capai Target

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumbar-Jambi mencatat tren positif pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh 2025 menggunakan Coretax, mendekati target di tengah implementasi sistem baru dan relaksasi batas waktu.

Pajak
{{caption}}
Pelaporan SPT DJP Capai 11,29 Juta, Kemenkeu Targetkan 15 Juta Hingga Akhir April

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat Pelaporan SPT DJP Tahunan telah mencapai 11,29 juta hingga 16 April 2026. Simak target dan imbauan penting dari Kementerian Keuangan.

Pelaporan SPT DJP
{{caption}}
Pelaporan SPT Kalselteng Capai 304 Ribu, DJP Beri Insentif Bebas Sanksi Administratif

Hingga Maret 2026, pelaporan SPT Kalselteng baru mencapai 304.959, mengalami kontraksi. Namun, DJP memberikan insentif penghapusan sanksi administratif bagi wajib pajak yang melapor hingga 30 April 2026 untuk mendorong kepatuhan.

Pelaporan SPT Kalselteng
{{caption}}
DJP Beri Relaksasi Pelaporan SPT 2025, Telat Hingga 30 April Bebas Denda

DJP beri relaksasi pelaporan SPT 2025 hingga 30 April 2026. Wajib pajak tetap bisa lapor tanpa denda atau bunga meski terlambat.

SPT Tahunan
{{caption}}
Pramono Buka Suara Soal THR PJLP Dipotong Rp2 Juta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara soal pemotongan pajak tunjangan hari raya (THR) bagi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

THR
{{caption}}
DJP Jelaskan Tujuan Pemotongan Pajak THR untuk Pemerataan Beban Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas Tunjangan Hari Raya (THR) bertujuan meratakan beban pajak sepanjang tahun, bukan menambah beban baru, dan telah menerapkan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sejak 2025.

Pajak THR
{{caption}}
DJP Catat 6 Juta Wajib Pajak Selesai Pelaporan SPT Tahunan PPh 2025

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan sebanyak 6 juta wajib pajak telah menuntaskan Pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2025 per 5 Maret 2026, namun masih ada jutaan wajib pajak yang ditunggu.

Pelaporan SPT Tahunan
{{caption}}
Aturan TER Buat Potongan Pajak THR Lebih Besar, Ditjen Pajak Beri Penjelasan Begini

Skema tersebut dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi maupun pemberi kerja untuk melakukan pemotongan pajak karyawan.

THR
{{caption}}
Segini Potongan Pajak yang Ditanggung Pekerja dengan Aturan PPh Terbaru

Aturan ini bukan merupakan peraturan baru, melainkan sudah diterapkan sejak tahun lalu untuk mempermudah dalam penghitungan PPh 21.

PPh 21
{{caption}}
Lebih dari 5 Juta Kendaraan di Jateng Menunggak Pajak, Nilainya Capai Rp3,7 Triliun

Jumlah kendaraan yang terdaftar di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah mencapai sekitar 17 juta unit.

berita kontributor
{{caption}}
Strategi Menkeu Purbaya Genjot Rasio Pendapatan Negara, dari Coretax Hingga Perluasan Basis Pajak

Panja Defisit dan Pembiayaan juga menyepakati target defisit anggaran tahun 2027 pada kisaran 1,80 persen hingga 2,40 persen terhadap PDB.

berita update
{{caption}}
Pemerintah Jamin UMKM Tetap Dapat Perlindungan dalam Kebijakan Pajak Baru

Pemerintah tetap berkomitmen memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada UMKM.

berita update
{{caption}}
Kanwil DJP Jateng II Sita Aset Pengemplang Pajak Senilai Rp2,05 Miliar

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas penagihan pajak.

berita kontributor
{{caption}}
Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan Selama 3 Bulan Mulai 1 Juni 2026

Penghapusan denda untuk PKB dan BBNKB akan berlaku hingga 31 Agustus 2026.

denda pajak
{{caption}}
KPP Bantul Sita Aset Perusahaan Penunggak Pajak Rp17 Miliar

KPP Bantul Sita Aset Perusahaan di Kapanewon Sewon, Bantul, karena tunggakan pajak sebesar Rp17 miliar sebagai bagian dari penagihan aktif.

bantul
{{caption}}
Menkeu Purbaya Ungkap Alasan Rombak Pejabat Ditjen Pajak, Termasuk Dua Orang Dibebastugaskan

Perombakan jabatan yang dilakukan bukan hanya berkaitan dengan angka restitusi pajak. Ini juga sebagai upaya untuk menertibkan pengambilan kebijakan.

berita update
{{caption}}
174 Rekening Wajib Pajak Diblokir, Punya Total Tunggakan Rp224 Miliar

Nandang memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) dan ketentuan aturan.

berita update
{{caption}}
OPINI: Coretax dan Wajib Pajak

Saya berharap ada perhatian dari Ditjen Pajak soal ini, agar wajib pajak tetap bisa lapor, semisal diberikan perpanjangan sehari karena ada kendala sistem IT.

berita said abdullah
{{caption}}
Data Ditjen Pajak: Pelaporan SPT Capai 11,5 Juta Hingga 21 April 2026

Secara rinci, mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 9.943.687 SPT.

berita update
{{caption}}
Update Pelaporan SPT Tahunan, Capai 10,9 Juta hingga 8 April 2026

Mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 9.562.253 SPT.

berita update
{{caption}}
Data DJP: Pelaporan SPT Capai 10,7 Juta Hingga 5 April 2026

Secara rinci, mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 9.421.240 SPT.

berita update