LIVE

Ini Alasan DJP Langsung Potong Pajak THR

Kebijakan itu, menurut dia, bukan memberikan beban pajak baru, melainkan menggeser perilaku pembayaran pajak untuk menjadi lebih terdistribusi.

pajak
Ini Alasan DJP Langsung Potong Pajak THR
Ini Alasan DJP Langsung Potong Pajak THR (merdeka.com)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan terkait pemotongan pajak penghasilan (PPh) atas pajak tunjangan hari raya (THR) yang bertujuan untuk menghindari penumpukan potongan pajak pada akhir tahun.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal menjelaskan, pemotongan PPh atas THR merupakan salah satu bentuk penerapan tarif efektif rata-rata (TER) yang telah berlangsung sejak 2025.

Kebijakan itu, menurut dia, bukan memberikan beban pajak baru, melainkan menggeser perilaku pembayaran pajak untuk menjadi lebih terdistribusi di tiap bulan sepanjang tahun pajak.

"Yang terpenting, pada tahun lalu kan sebenarnya tidak ada beban pajak tambahan buat wajib pajak. Yang terjadi adalah perubahan perilaku, yang tadinya beban pajak itu ditumpuknya di bulan Desember, sekarang merata hampir setiap bulan,” kata Yon menjelaskan.

Potongan Pajak Desember Jadi Lebih Kecil

Ia menyebut sistem itu membuat potongan pajak pada akhir Desember menjadi tidak sebesar yang biasanya, lantaran beban pajak telah terpotong pada bulan-bulan sebelumnya, termasuk pajak THR.

Mengingat sistem tersebut telah berlangsung lebih dari setahun, Yon berharap masyarakat dapat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan pemotongan pajak dengan sistem TER.

Secara paralel, DJP juga terus mengevaluasi kebijakan perpajakan. Dalam konteks ini, DJP memperhatikan kesesuaian besaran tarif agar tidak terjadi kurang bayar atau lebih bayar.

"Jadi, kami berharap untuk komplainnya tidak terjadi lagi pada tahun ini," ujar dia.

SPT Hingga 5 Maret

Sebagai catatan, sebanyak 6 juta wajib pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) tahun pajak 2025 per 5 Maret pukul 08.00 WIB.

SPT yang telah diterima berasal dari 5.872.158 wajib pajak orang pribadi, 129.231 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah, dan 113 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan masih ada 9 juta wajib pajak yang belum melaporkan SPT.

Dengan memperkirakan tren rata-rata pelaporan SPT berkisar 250 ribu wajib pajak per hari dan asumsi sisa waktu 10 hari kerja pada Maret 2026, Bimo memperkirakan jumlah pelaporan SPT dapat mencapai 8,5 juta pada akhir bulan.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
I
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Spesifikasi Infinix GT 50 Pro Terungkap, Apa yang Bikin HP Gaming Ini Menarik?

{{caption}}
Harta Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman, Tercatat Tak Punya Utang

{{caption}}
Dilantik Jadi KSP, Jenderal (Purn) Dudung Janji Buka Laporan Masyarakat 24 Jam

{{caption}}
Segini Harta Hanif Faisol di LHKPN, Resmi Jabat Wamenko Pangan

{{caption}}
Sekolah Rakyat Jadi Penopang Harapan bagi Anak yang Tumbuh Tanpa Sosok Ibu di Pati

{{caption}}
4 ABK WNI Jadi Korban Pembajakan Kapal di Somalia, Kemlu Intensifkan Upaya Pembebasan

Topik Terkait
{{caption}}
Pelaporan SPT DJP Capai 11,29 Juta, Kemenkeu Targetkan 15 Juta Hingga Akhir April

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat Pelaporan SPT DJP Tahunan telah mencapai 11,29 juta hingga 16 April 2026. Simak target dan imbauan penting dari Kementerian Keuangan.

Pelaporan SPT DJP
{{caption}}
Pelaporan SPT Kalselteng Capai 304 Ribu, DJP Beri Insentif Bebas Sanksi Administratif

Hingga Maret 2026, pelaporan SPT Kalselteng baru mencapai 304.959, mengalami kontraksi. Namun, DJP memberikan insentif penghapusan sanksi administratif bagi wajib pajak yang melapor hingga 30 April 2026 untuk mendorong kepatuhan.

Pelaporan SPT Kalselteng
{{caption}}
DJP Beri Relaksasi Pelaporan SPT 2025, Telat Hingga 30 April Bebas Denda

DJP beri relaksasi pelaporan SPT 2025 hingga 30 April 2026. Wajib pajak tetap bisa lapor tanpa denda atau bunga meski terlambat.

SPT Tahunan
{{caption}}
Pramono Buka Suara Soal THR PJLP Dipotong Rp2 Juta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara soal pemotongan pajak tunjangan hari raya (THR) bagi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

THR
{{caption}}
DJP Jelaskan Tujuan Pemotongan Pajak THR untuk Pemerataan Beban Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas Tunjangan Hari Raya (THR) bertujuan meratakan beban pajak sepanjang tahun, bukan menambah beban baru, dan telah menerapkan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sejak 2025.

Pajak THR
{{caption}}
DJP Catat 6 Juta Wajib Pajak Selesai Pelaporan SPT Tahunan PPh 2025

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan sebanyak 6 juta wajib pajak telah menuntaskan Pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2025 per 5 Maret 2026, namun masih ada jutaan wajib pajak yang ditunggu.

Pelaporan SPT Tahunan
{{caption}}
Aturan TER Buat Potongan Pajak THR Lebih Besar, Ditjen Pajak Beri Penjelasan Begini

Skema tersebut dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi maupun pemberi kerja untuk melakukan pemotongan pajak karyawan.

THR
{{caption}}
Segini Potongan Pajak yang Ditanggung Pekerja dengan Aturan PPh Terbaru

Aturan ini bukan merupakan peraturan baru, melainkan sudah diterapkan sejak tahun lalu untuk mempermudah dalam penghitungan PPh 21.

PPh 21
{{caption}}
Komisi I DPR: Menarik Pajak di Selat Malaka akan Menimbulkan Konflik Baru

Gagasan ini mencuat seiring posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan dan energi dunia layaknya seperti di Selat Hormuz.

berita update
{{caption}}
Insentif Dicabut, Minat Beli Mobil Listrik Terancam Anjlok

INDEF GTI berpendapat bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai elektrifikasi kendaraan di Indonesia.

berita update
{{caption}}
Pencabutan Bebas Pajak Dinilai Tekan Adopsi Mobil Listrik

INDEF GTI berpendapat bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pengembangan elektrifikasi kendaraan di Indonesia.

berita update
{{caption}}
Ramai Isu Pajak Jalan Tol, Menkeu Purbaya: Nanti Saya Beresin, Harusnya Dianalisa Dulu

Ia bakal meminta Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) untuk melakukan analisis lebih lanjut sebelum kebijakan tersebut diputuskan.

berita update
{{caption}}
DPR Soal Wacana Pajak Jalan Tol: Berpotensi Timbulkan Beban Ganda Bagi Rakyat

Wacana tersebut untuk ditunda atau dibatalkan selama masa konsensi pengelolaan jalan tol oleh BUJT masih berlangsung

berita update
{{caption}}
Pajak Mobil Listrik 2026 Berubah, DKI Jakarta Cari Solusi, Jawa Barat Tetap Tarik Pajak

Aturan pajak kendaraan listrik dari pemerintah sudah resmi berubah tidak lagi nol persen.

berita update
{{caption}}
Data Ditjen Pajak: Pelaporan SPT Capai 11,5 Juta Hingga 21 April 2026

Secara rinci, mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 9.943.687 SPT.

berita update
{{caption}}
Update Pelaporan SPT Tahunan, Capai 10,9 Juta hingga 8 April 2026

Mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 9.562.253 SPT.

berita update
{{caption}}
Data DJP: Pelaporan SPT Capai 10,7 Juta Hingga 5 April 2026

Secara rinci, mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 9.421.240 SPT.

berita update
{{caption}}
Menteri Keuangan Purbaya Rencanakan Mutasi Pegawai Kemenkeu, Ratusan Staf DJA Pindah ke DJP untuk Efisiensi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan melakukan mutasi pegawai Kemenkeu dengan memindahkan ratusan staf Direktorat Jenderal Anggaran ke Direktorat Jenderal Pajak demi meningkatkan efisiensi dan menekan belanja negara.

ditjen anggaran
{{caption}}
KPP Pratama Manokwari: 65 Ribu Wajib Pajak Manfaatkan Sistem Coretax

Sebanyak 65 ribu wajib pajak aktif di wilayah kerja KPP Pratama Manokwari telah mengadopsi sistem Coretax sejak diberlakukan nasional pada 1 Januari 2025, menjanjikan kemudahan administrasi perpajakan yang lebih baik.

administrasi perpajakan
{{caption}}
Data Terbaru: Pelaporan SPT Tahunan Capai 7,7 Juta Hingga 12 Maret 2026

DJP merinci, dari total pelaporan tersebut sebagian besar berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan dengan tahun buku Januari–Desember.

berita update