Segini Potongan Pajak yang Ditanggung Pekerja dengan Aturan PPh Terbaru

Kebijakan itu, menurut dia, bukan memberikan beban pajak baru, melainkan menggeser perilaku pembayaran pajak untuk menjadi lebih terdistribusi.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas Tunjangan Hari Raya (THR) bertujuan meratakan beban pajak sepanjang tahun, bukan menambah beban baru, dan telah menerapkan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sejak 2025.

Jangka waktu pemberian insentif bebas PPh Pasal 21 ini diberikan untuk masa pajak Januari 2025 sampai dengan masa pajak Desember 2025.

Skema tersebut dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi maupun pemberi kerja untuk melakukan pemotongan pajak karyawan.

Pegawai tetap yang menerima THR dan bonus, maka penghasilan tersebut digabungkan ke dalam penghasilan bruto.

Ditjen Pajak menargetkan alat bantu tersebut dapat digunakan mulai pertengahan bulan Januari 2024.

Aturan baru mengenai tarif efektif PPh 21 ini berlaku mulai 1 Januari 2024.

Pekerja yang berhak menerima fasilitas PPh 21 DTP merupakan pegawai tetap tertentu serta pegawai tidak tetap tertentu yang menerima upah di bawah Rp10 juta.

Masyarakat yang berpenghasilan hingga 1,2 juta rupee atau Rp225 juta (kurs Rp188) per tahun secara efektif tidak akan lagi membayar pajak penghasilan.

Kenaikan ini mencerminkan optimisme pemerintah terhadap potensi penerimaan dari sektor pajak karyawan.

PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Hal ini terungkap dalam dokumen Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Penerimaan berasal dari pajak penghasilan (PPh) non migas sebesar Rp83,69 triliun atau 7,87 persen dari target.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan capaian signifikan Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 yang mencapai 11,22 juta, serta 18,05 juta aktivasi akun Coretax per 14 April 2026, dengan relaksasi sanksi hingga akhir April.

Praktisi perpajakan menyediakan layanan Pos Bantuan Pajak Probono (Posbapao) untuk bantu warga lapor SPT Tahunan PPh, terutama yang terkendala sistem digital. Layanan ini gratis dan pastikan pelaporan tepat waktu.

Realisasi belanja APBN di Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai Rp5,3 triliun per Februari 2026, menunjukkan peningkatan signifikan. Capaian Realisasi Belanja APBN NTT ini menandakan aktivitas ekonomi yang membaik di daerah tersebut.

KPP Pratama Manokwari mencatat Penerimaan Pajak Manokwari sebesar Rp78,5 miliar hingga Februari 2026, menunjukkan pertumbuhan signifikan dan menjadi yang tertinggi secara regional, menandakan potensi ekonomi yang kuat di Papua Barat.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan capaian gemilang dalam Pelaporan SPT ASN Coretax, dengan 99 persen ASN Kementerian Keuangan telah menuntaskan kewajiban pajak lebih awal. Bagaimana dengan kementerian lain?

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto yakin target laporan SPT PPh tahun pajak 2025 akan mencapai 8,5 juta hingga akhir Maret 2026, didukung inovasi layanan digital dan upaya proaktif DJP.