LIVE

Segini Potongan Pajak yang Ditanggung Pekerja dengan Aturan PPh Terbaru

Aturan ini bukan merupakan peraturan baru, melainkan sudah diterapkan sejak tahun lalu untuk mempermudah dalam penghitungan PPh 21.

pph 21
Segini Potongan Pajak yang Ditanggung Pekerja dengan Aturan PPh Terbaru
Segini Potongan Pajak yang Ditanggung Pekerja dengan Aturan PPh Terbaru (merdeka.com)

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti, menegaskan TER PPh Pasal 21 tidak menimbulkan potensi pajak baru.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Dwi Astuti, dalam media briefing Update Kebijakan Perpajakan Terkini, di Kantor DJP, Senin (8/1/2024). (Tira/Liputan6.com)
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Dwi Astuti, dalam media briefing Update Kebijakan Perpajakan Terkini, di Kantor DJP, Senin (8/1/2024). (Tira/Liputan6.com) © 2024 liputan6

Segini Potongan Pajak yang Ditanggung Pekerja dengan Aturan PPh Terbaru

Segini Potongan Pajak yang Ditanggung Pekerja dengan Aturan PPh Terbaru

Per 1 Januari 2024, pemotongan pajak penghasilan (PPh) akan menggunakan skema tarif efektif rata-rata (TER) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2023.


Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti, menegaskan TER PPh Pasal 21 tidak menimbulkan potensi pajak baru.

Lagipula menurutnya, aturan ini bukan merupakan peraturan baru, melainkan sudah diterapkan sejak tahun lalu untuk mempermudah dalam penghitungan PPh 21.


Lalu bagaimana pemotongan pajak dengan diterapkannya TER Pasal 21 ini? 

Perlu diketahui terlebih dahulu, bahwa dalam format perhitungan TER, akan diikuti dengan penerbitan buku tabel Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang mengacu pada Bab III Pasal 7 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meninjau kegiatan pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) di kantor pelayanan Pajak, Jakarta, Jumat (29/3). Batas pelaporan SPT untuk badan atau perusahaan adalah per 30 April 2019. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meninjau kegiatan pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) di kantor pelayanan Pajak, Jakarta, Jumat (29/3). Batas pelaporan SPT untuk badan atau perusahaan adalah per 30 April 2019. (Liputan6.com/Angga Yuniar) © 2023 liputan6

Dalam tabel itu, akan memuat status PTKP seperti Tidak Kawin, Kawin, Kawin dan Pasangan bekerja. Ada juga susunan yang mengklasifikasi jumlah tanggungan simbol TK/0 - TK/3, K/0 - K/3, serta K/I/0 - K/I/3. Untuk nominal TK/0 sebesar Rp54 juta, K/0 Rp58,5 juta, dan K/I/0 Rp108 juta.

Hingga saat ini tarif PPh yang masih berlaku untuk penghasilan setahun sampai dengan Rp60 juta sebesar 5 persen, di atas Rp60 juta sampai dengan Rp250 juta 15 persen, Rp250 juta sampai Rp500 juta 25 persen, Rp500 juta sampai Rp5 miliar 30 persen, dan di atas Rp 5 miliar 35 persen.

Ilustrasi: Pajak Foto: Istimewa
Ilustrasi: Pajak Foto: Istimewa © 2023 liputan6

Sementara format penghitungan TER yaitu TER x Penghasilan Bruto untuk masa pajak selain masa pajak terakhir.


Masa pajak terakhir menggunakan tarif Pasal 17 ayat 1 huruf a UU PPh, yaitu jumlah penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan atau pensiun, iuran pensiun, dan PTKP.

Merujuk penjelasan dan klasifikasi tersebut, dapat diilustrasikan sebagai berikut;:


Seorang pekerja bernama A bekerja di PT ABC. Dia mendapatkan gaji Rp10 juta per bulan. Pemberi kerja juga telah membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000 per bulan. Status A telah menikah dan tidak memiliki tanggungan (PTKP K/0). Maka tanggungan PPh adalah sebagai berikut

Januari - November : 2 persen x Rp10.000.000 = Rp 200.000 per bulan.

Kemudian, untuk Desember Rp2.175.000 (PPh setahun) - (11x Rp 200.000)= Rp 515.000


Sehingga, Rp515.000 merupakan pajak terutang yang harus dibayar  A sebagai wajib pajak.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
Y
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prabowo Bertemu Kapolri di Istana, Ini yang Dibahas

{{caption}}
Masa Tahanan Eks Kepala BGN Dadan dan Dua Wakilnya Diperpanjang 40 Hari

{{caption}}
Prabowo Dukung Kreativitas SDN Tegalega, Kirim Satu Set Drumben

{{caption}}
Drumben SDN Tegalega dapat Hadiah dari Prabowo

{{caption}}
Abah Sakam, Penjaga Warisan Ternak yang Bertahan 4 Dekade

{{caption}}
Depan Hakim, Eks Ketua Ombudsman Mengaku Idap Sakit Parah

Topik Terkait
{{caption}}
Ini Alasan DJP Langsung Potong Pajak THR

Kebijakan itu, menurut dia, bukan memberikan beban pajak baru, melainkan menggeser perilaku pembayaran pajak untuk menjadi lebih terdistribusi.

Pajak
{{caption}}
DJP Jelaskan Tujuan Pemotongan Pajak THR untuk Pemerataan Beban Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas Tunjangan Hari Raya (THR) bertujuan meratakan beban pajak sepanjang tahun, bukan menambah beban baru, dan telah menerapkan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sejak 2025.

Pajak THR
{{caption}}
Ini Syarat dan Kriteria Pekerja Gaji di Bawah Rp10 Juta Berhak Menerima Pembebasan Pajak Penghasilan

Jangka waktu pemberian insentif bebas PPh Pasal 21 ini diberikan untuk masa pajak Januari 2025 sampai dengan masa pajak Desember 2025.

Pajak
{{caption}}
Aturan TER Buat Potongan Pajak THR Lebih Besar, Ditjen Pajak Beri Penjelasan Begini

Skema tersebut dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi maupun pemberi kerja untuk melakukan pemotongan pajak karyawan.

THR
{{caption}}
Potongan Pajak THR Tahun Ini Ternyata Lebih Besar, Begini Hitungannya

Pegawai tetap yang menerima THR dan bonus, maka penghasilan tersebut digabungkan ke dalam penghasilan bruto.

Pajak
{{caption}}
Penjelasan Lengkap Ditjen Pajak soal Peraturan Terbaru PPh 21

Ditjen Pajak menargetkan alat bantu tersebut dapat digunakan mulai pertengahan bulan Januari 2024.

PPh 21
{{caption}}
Pemerintah Resmi Terapkan Aturan Baru Tarif Efektif PPh 21, Begini Cara Memahaminya

Aturan baru mengenai tarif efektif PPh 21 ini berlaku mulai 1 Januari 2024.

PPh 21
{{caption}}
Aturan Baru Menkeu Purbaya: Pekerja di 5 Sektor Padat Karya Ini Bebas PPh di 2026

Pekerja yang berhak menerima fasilitas PPh 21 DTP merupakan pegawai tetap tertentu serta pegawai tidak tetap tertentu yang menerima upah di bawah Rp10 juta.

berita update
{{caption}}
Disambut Gembira, India Potong Pajak Penghasilan Demi Bantu Masyarakat Kelas Menengah

Masyarakat yang berpenghasilan hingga 1,2 juta rupee atau Rp225 juta (kurs Rp188) per tahun secara efektif tidak akan lagi membayar pajak penghasilan.

berita update
{{caption}}
Prabowo Target Penerimaan Negara dari Pajak Karyawan Naik 46 Persen Mulai Tahun Depan, Daya Beli Bakal Turun?

Kenaikan ini mencerminkan optimisme pemerintah terhadap potensi penerimaan dari sektor pajak karyawan.

berita analisis
{{caption}}
Presiden Prabowo Naikkan Target Penerimaan PPh 21 Pada 2025, Karyawan Hingga Pensiunan Bakal Terdampak

PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

berita paham
{{caption}}
Prabowo Target PPh 21 Naik 45 Persen Jadi Rp312 Triliun, Pajak Karyawan Naik Mulai Tahun Depan?

Hal ini terungkap dalam dokumen Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

berita update
{{caption}}
Negara Kantongi Pajak Rp149 Triliun Sepanjang Januari 2024, Pajak Karyawan Naik Tinggi

Penerimaan berasal dari pajak penghasilan (PPh) non migas sebesar Rp83,69 triliun atau 7,87 persen dari target.

pajak
{{caption}}
DJP Kalselteng Imbau Wajib Pajak Segera Lapor SPT Tahunan Badan Sebelum Batas Akhir

Kanwil DJP Kalselteng mengingatkan wajib pajak badan untuk segera menuntaskan pelaporan SPT Tahunan Badan sebelum 31 Mei 2026, guna menghindari potensi kendala teknis dan denda keterlambatan.

batas akhir spt
{{caption}}
DJP Catat 11,22 Juta Pelaporan SPT Tahunan 2025 dan 18 Juta Aktivasi Coretax

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan capaian signifikan Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 yang mencapai 11,22 juta, serta 18,05 juta aktivasi akun Coretax per 14 April 2026, dengan relaksasi sanksi hingga akhir April.

batas waktu spt
{{caption}}
Praktisi Sediakan Pos Bantuan Pajak Probono, Mudahkan Pelaporan SPT Tahunan PPh Warga

Praktisi perpajakan menyediakan layanan Pos Bantuan Pajak Probono (Posbapao) untuk bantu warga lapor SPT Tahunan PPh, terutama yang terkendala sistem digital. Layanan ini gratis dan pastikan pelaporan tepat waktu.

coretax
{{caption}}
Realisasi Belanja APBN NTT Tembus Rp5,3 Triliun per Februari 2026, Tumbuh Signifikan

Realisasi belanja APBN di Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai Rp5,3 triliun per Februari 2026, menunjukkan peningkatan signifikan. Capaian Realisasi Belanja APBN NTT ini menandakan aktivitas ekonomi yang membaik di daerah tersebut.

anggaran negara
{{caption}}
Penerimaan Pajak Manokwari Tembus Rp78,5 Miliar Awal 2026, KPP Pratama Catat Pertumbuhan Impresif

KPP Pratama Manokwari mencatat Penerimaan Pajak Manokwari sebesar Rp78,5 miliar hingga Februari 2026, menunjukkan pertumbuhan signifikan dan menjadi yang tertinggi secara regional, menandakan potensi ekonomi yang kuat di Papua Barat.

ekonomi manokwari
{{caption}}
Tingkat Kepatuhan Tinggi: 99 Persen ASN Kemenkeu Selesaikan Pelaporan SPT via Coretax Lebih Awal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan capaian gemilang dalam Pelaporan SPT ASN Coretax, dengan 99 persen ASN Kementerian Keuangan telah menuntaskan kewajiban pajak lebih awal. Bagaimana dengan kementerian lain?

asn kemenkeu