Penjelasan Lengkap Ditjen Pajak soal Peraturan Terbaru PPh 21
Ditjen Pajak menargetkan alat bantu tersebut dapat digunakan mulai pertengahan bulan Januari 2024.
pph 21
Pemerintah akan menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) untuk menghitung PPh 21 per 1 Januari 2024.
Penjelasan Lengkap Ditjen Pajak soal Peraturan Terbaru PPh 21
Penjelasan Lengkap Ditjen Pajak soal Peraturan Terbaru PPh 21
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan tidak ada tambahan pungutan baru atas penyesuaian skema penghitungan tarif pemotongan pajak penghasilan 21 (PPh 21).
Mengingat, pemerintah akan menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) untuk menghitung PPh 21 per 1 Januari 2024.
- Aturan Baru: Pemda Wajib Alokasikan 10 Persen Pajak Kendaraan untuk Bangun Transportasi Umum
- Bawaslu Perpanjang Masa Pendaftaran Petugas Pengawas TPS
- Catat Jadwal dan Aturan Masa Tenang Pemilu 2024
- Tahapan Penghitungan Suara Berjenjang Pemilu 2024
- Halal Bihalal Kementan, Mentan Amran Bicara Cinta Membangun Pertanian Gemilang
- Kompolnas Wanti-Wanti Anggota Polri Jangan Sampai Main Judi Online
Aturan tersebut tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.
"Saya klarifikasi hari ini, bukan pajak baru, tidak ada tambahan beban baru, sehubungan dengan penerapan tarif efektif. (Penyesuaian) ini hanyalah semata-mata kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam menghitung PPh pasal 21," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti dalam acara Media Briefing di Gedung Pusat DJP, Jakarta, Senin (8/1).
Dwi menyampaikan, penyesuaian tarif pemotongan PPh 21 dalam rangka memberikan kemudahan dalam penghitungan pajak terutang. Kemudahan tersebut tercermin dari kesederhanaan cara penghitungan pajak terutang.
Untuk penerapan tarif efektif bulanan bagi pegawai tetap hanya digunakan dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak, selain masa pajak terakhir.
Sedangkan penghitungan PPh Pasal 21 setahun di masa pajak terakhir tetap menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh seperti ketentuan saat ini.
Sebelumnya, untuk menentukan pajak terutang, pemberi kerja harus mengurangkan biaya jabatan, biaya pensiun, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari penghasilan bruto. Hasilnya baru dikalikan dengan tarif pasal 17 UU PPh.
"Dengan aturan anyar ini, penghitungan pajak terutang cukup dilakukan dengan cara mengalikan penghasilan bruto dengan tarif efektif," ujar Dwi.
Saat ini, DJP sedang menyiapkan alat bantu yang akan membantu dalam memudahkan penghitungan PPh pasal 21, yang dapat diakses melalui DJPOnline.
DJP menargetkan alat bantu tersebut dapat digunakan mulai pertengahan bulan Januari 2024.
"Untuk sekarang alat bantu perhitungan masih Dalma tahap uji coba, mungkin satu minggu ke depan sudah siap digunakan," pungkas Dwi.
