LIVE

Aturan TER Buat Potongan Pajak THR Lebih Besar, Ditjen Pajak Beri Penjelasan Begini

Skema tersebut dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi maupun pemberi kerja untuk melakukan pemotongan pajak karyawan.

thr
Aturan TER Buat Potongan Pajak THR Lebih Besar, Ditjen Pajak Beri Penjelasan Begini
Aturan TER Buat Potongan Pajak THR Lebih Besar, Ditjen Pajak Beri Penjelasan Begini (merdeka.com)

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti menerangkan, kenaikan pemotongan dikarenakan pihaknya menghitung dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER).

Ilustrasi pajak (Istimewa)
Ilustrasi pajak (Istimewa) © 2023 fimela

Aturan TER Buat Potongan Pajak THR Lebih Besar, Ditjen Pajak Beri Penjelasan Begini

Aturan TER Buat Potongan Pajak THR Lebih Besar, Ditjen Pajak Beri Penjelasan Begini

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membenarkan potongan pajak penghasilan (PPh) 21 pada periode pemberian tunjangan hari raya (THR) akan lebih tinggi dibandingkan bulan yang lain.


Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti menerangkan, kenaikan pemotongan dikarenakan pihaknya menghitung dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). 

Dwi menuturkan, dengan menggunakan skema tersebut dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi maupun pemberi kerja untuk melakukan pemotongan pajak karyawan. 


Pemotongan pada masa pajak Januari hingga November menggunakan penghitungan penghasilan bruto dikali dengan persentase sesuai tabel tarif efektif bulanan yang telah ditetapkan oleh DJP.

Ilustrasi pajak (Istimewa)
Ilustrasi pajak (Istimewa) © 2023 fimela

Kemudian, penghitungan pada masa pajak Desember akan menggunakan metode yang diatur dalam Pasal 17 UU PPh.

Bahkan, dia menyatakan skema ini pun sudah banyak digunakan di negara-negara lain atau internasional best practice. Aturan ini diterapkan di Malaysia, Australia, hingga Jepang.


"Memang menjadi lebih tinggi (pajaknya). Pertama Kenapa kita pakai TER itu sudah sesuai dengan internasional best practice," ucap Dwi dalam media briefing, Jakarta, Senin (1/4).

Meskipun ada pemotongan yang lebih tinggi saat pemberian THR, Dwi bilang pemberi kerja akan menghitung kembali jumlah pajak terutang dalam setahun pada bulan Desember sebagai masa akhir pajak. 


"Kalau lebih bayar akan langsung dikembalikan oleh pemberi kerja atau pemotong penghasilan pada Desember. Tapi status SPT karyawannya tetap nihil," jelas Dwi.

Apabila status wajib pajak lebih bayar, Dwi memastikan tidak ada pemeriksaan dengan skema TER.


"Tidak ada pemeriksaan dengan TER kalaupun ada kelebihan itu langsung dikembalikan oleh pemotong pajak atau pemberi kerja," terang dia.

Ilustrasi pajak. (Image by rawpixel.com on Freepik)
Ilustrasi pajak. (Image by rawpixel.com on Freepik) © 2024 bolacom

Diketahui, rincian tarif efektif bulanan terbagi menjadi tiga kategori.

Kategori A diperuntukkan bagi orang pribadi dengan status penghasilan tidak kena pajak (PTKP) tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0) dengan nilai PTKP Rp54 juta, tidak kawin dengan jumlah tanggungan 1 orang (TK/1) dengan nilai Rp58,5 juta, dan kawin tanpa tanggungan (K/0) dengan nilai Rp58,5 juta.


Kategori B diterapkan untuk orang pribadi dengan status PTKP tidak kawin dengan tanggungan 2 orang (TK/2) dengan nilai PTKP Rp63 juta, tidak kawin dengan jumlah tanggungan 3 orang (TK/3) dengan nilai Rp67,5 juta, kawin dengan jumlah tanggungan 1 orang (K/1) dengan nilai Rp63 juta, dan kawin dengan jumlah tanggungan 2 orang (K/2) dengan nilai Rp67,5 juta.

Adapun kategori C diterapkan untuk orang pribadi dengan status PTKP kawin dengan jumlah tanggungan 3 orang (K/3) dengan nilai PTKP Rp72 juta.

Ilustrasi perempuan melakukan transaksi secara online. (Shutterstock/GBJSTOCK)
Ilustrasi perempuan melakukan transaksi secara online. (Shutterstock/GBJSTOCK) © 2024 liputan6
Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
S
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Pramono Anung Akui Komunikasi Antar BUMD Belum Baik: Ego Pejabatnya Kegedean

{{caption}}
Nenek di Tulungagung Urus Cucu Malah Dilaporkan Anak Kandung, Ternyata Ini Masalahnya

{{caption}}
6,98 Ton Ikan Sapu-Sapu Ditangkap di Jakarta, Mau Diapakan Setelahnya?

{{caption}}
Temuan KPK soal Partai Politik, Soroti Fenomena 'Pemodal' Beri Bantuan ke Calon Kepala Daerah

{{caption}}
KPK Ungkap Potensi Korupsi Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Ini Sederet Temuannya

{{caption}}
Barcelona Cari Bek Baru, Raphinha Sarankan Nama Bek Tangguh Asal Brasil Ini

Topik Terkait
{{caption}}
Kebijakan Pajak THR Swasta Dinilai Adil, Pemerintah Sarankan Aspirasi ke Perusahaan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kebijakan pajak THR swasta dijalankan secara adil, menyusul sorotan publik. Ia menyarankan pegawai swasta menyampaikan aspirasi kepada pimpinan perusahaan masing-masing untuk mencari solusi.

Pajak THR Swasta
{{caption}}
Ini Alasan DJP Langsung Potong Pajak THR

Kebijakan itu, menurut dia, bukan memberikan beban pajak baru, melainkan menggeser perilaku pembayaran pajak untuk menjadi lebih terdistribusi.

Pajak
{{caption}}
DJP Jelaskan Tujuan Pemotongan Pajak THR untuk Pemerataan Beban Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas Tunjangan Hari Raya (THR) bertujuan meratakan beban pajak sepanjang tahun, bukan menambah beban baru, dan telah menerapkan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sejak 2025.

Pajak THR
{{caption}}
Pegawai Bisa Terima THR Lebih Besar dari Gaji, Ini Syarat dan Ketentuannya

Menaker Ida bilang ada perusahaan yang membayar THR lebih besar dari ketentuan.

THR
{{caption}}
Potongan Pajak THR Tahun Ini Ternyata Lebih Besar, Begini Hitungannya

Pegawai tetap yang menerima THR dan bonus, maka penghasilan tersebut digabungkan ke dalam penghasilan bruto.

Pajak
{{caption}}
Segini Potongan Pajak yang Ditanggung Pekerja dengan Aturan PPh Terbaru

Aturan ini bukan merupakan peraturan baru, melainkan sudah diterapkan sejak tahun lalu untuk mempermudah dalam penghitungan PPh 21.

PPh 21
{{caption}}
Penjelasan Lengkap Ditjen Pajak soal Peraturan Terbaru PPh 21

Ditjen Pajak menargetkan alat bantu tersebut dapat digunakan mulai pertengahan bulan Januari 2024.

PPh 21
{{caption}}
Pemerintah Resmi Terapkan Aturan Baru Tarif Efektif PPh 21, Begini Cara Memahaminya

Aturan baru mengenai tarif efektif PPh 21 ini berlaku mulai 1 Januari 2024.

PPh 21
{{caption}}
KPK Soroti Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, Tak Belajar dari Kasus Cilacap Usai OTT

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti praktik pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) oleh Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (GSW) kepada Forkopimda, menilai GSW tak belajar dari kasus serupa di Cilacap pasca-OTT.

cilacap
{{caption}}
8 Ide Usaha Modal Sisa THR, Peluang Cuan Besar Usai Lebaran

Beberapa ide usaha yang bisa dijalankan setelah Lebaran dengan menggunakan sisa THR dan modal kecil.

berita paham
{{caption}}
178 Perusahaan di Jateng Telat Bayar THR dan Diadukan ke Disnaker, Ada RS dan Notaris

Dari total perusahaan yang diadukan, sebagian besar berasal dari sektor manufaktur. Selain itu, aduan juga datang dari berbagai sektor lain.

berita update
{{caption}}
Tanpa Ribet, Kirim THR Praktis dengan QRIS Transfer dan Transfer Emas di BRImo

Melalui super apps BRImo, masyarakat dapat mengirim THR secara cepat dan aman hanya melalui smartphone.

bank bri
{{caption}}
Tradisi Lebaran Inara Rusli, THR Sudah Disiapkan hingga Momen Silaturahmi

Inara Rusli melihat Idulfitri sebagai waktu yang ideal untuk merenungkan diri dan memperbaiki berbagai aspek dalam hidupnya. Ia pun menyiapkan sejumlah uang.

berita update
{{caption}}
90 Perusahaan Diadukan ke Disnaker Jateng Tak Bayar THR, Ada Instasi Pemerintah

Perusahaan diadukan ke Posko Konsultasi dan Pengaduan THR Disnakertrans Jateng antara lain bergerak di sektor manufaktur dan pelayanan medis.

aturan thr
{{caption}}
Disnaker Lampung Tindak Lanjuti 13 Pengaduan THR Pekerja, Perusahaan Terlambat Bayar Terancam Sanksi

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung menindaklanjuti 13 pengaduan terkait pembayaran THR Pekerja yang belum diterima. Perusahaan yang telat bayar wajib melunasi atau hadapi sanksi.

disnaker lampung
{{caption}}
Pemkab Cianjur Siapkan Rp900 Juta untuk THR PPPK Paruh Waktu, Guru dan Tenaga Teknis Menanti Kepastian

Pemerintah Kabupaten Cianjur telah menyiapkan anggaran sebesar Rp900 juta untuk Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, khususnya guru dan tenaga teknis, namun kepastian pencairan THR PPPK Paruh

bkad cianjur
{{caption}}
DJPb Kemenkeu Lampung Ngebut Percepat Realisasi THR ASN, Capai Rp279 Miliar Jelang Lebaran 2026

Kantor Wilayah DJPb Kemenkeu Lampung terus menggenjot Realisasi THR ASN Lampung, kini mencapai Rp279,11 miliar. Percepatan ini dorong ekonomi daerah jelang Lebaran 2026.

aparatur sipil negara
{{caption}}
Pemprov NTT Cairkan Rp96,4 Miliar THR ASN Jelang Idul Fitri 2026: Dorong Ekonomi Lokal

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) senilai Rp96,4 miliar, memastikan hak pegawai terpenuhi jelang Idul Fitri 2026 dan mendorong perputaran ekonomi daerah.

asn
{{caption}}
Pemkot Bengkulu Pastikan Hak THR Pekerja Terpenuhi Jelang Idul Fitri 2026

Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Tenaga Kerja membuka posko pengaduan untuk memastikan hak THR Pekerja Bengkulu terpenuhi menjelang Idul Fitri 1447 H, serta mengawasi kepatuhan perusahaan.

disnaker bengkulu
{{caption}}
Pemkab Aceh Barat Cairkan THR Rp25,49 Miliar, Dorong Ekonomi Lokal Menjelang Lebaran

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mulai mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp25,49 miliar bagi ASN dan PPPK, diharapkan mampu meningkatkan daya beli serta perputaran ekonomi lokal menjelang Idul Fitri.

aceh barat